HARI Minggu 8 Oktober itu Pontianak tak ubahnya seperti kota
yang sedang dilanda perang. Jalan nan sepi dari lalu lintas
kendaraan dan orang yang mondar-mandir. Di tempat-tempat yang
strategis para petugas keamanan berjagajaga dengan senjata di
tangan, sedang di gang-gang dan kampung-kampung kecil
orang-orang berseragam Hansip secara sigap melarang setiap
penduduk yang hendak keluar rumah.
Loya. Inilah "sensus penduduk kembali" yang dilakukan kota itu
berdasarkan instruksi Laksusda Kalimantan Barat pertengahan
Agustus lalu, setelah terjadinya penyebaran pamflet
antipemerintah di sana. Walikota Siswojo menyusul instruksi ini
dengan berbagai pengumuman. Lalu beberapa jam sebelum 8 Oktober
masih keluar lagi laranan dari walikota untuk tidak keluar rumah
antara jam 00.02 dini hari hingga jam 24.00. Ketentuan ini
berlaku bagi segenap penduduk kota yang berjumlah 218.000 itu.
Sensus ini, sebagaimana diterangkan Siswojo, di samping untuk
mengetahui dengan lebih tepat jumlah penduduk, juga untuk
menjaga keamanan dari "gangguan yang tidak diinginkan". Apa
gangguan yang tidak diinginkan itu, tidak diterangkan oleh sang
walikota. Tapi pasti tidak bisa lain dari masalah penanggulangan
terhadap infiltrasi PGRS/ Paraku dan pelarian-pelarian PKI. Dan
apa mau dikata, kalau justru sehari sebelum pelaksanaannya telah
terjadi kebakaran besar pada kompleks pertokoan di jalan Barito
yang diperkirakan telah mendatangkan kerugian tidak kurang dari
Rp 300 juta. Kebakaran yang telah mengakibatkan 200 kepala
keluarga kehilangan 88 rumah tempat mereka berteduh ini, justru
terjadi setelah keluarnya instruksi Laksusda kepada masyarakat
untuk waspada terhadap bahaya kebakaran. Sehubungan dengan
peristiwa ini seorang yang bernama Ng Thio Tjiang alias dukun
Loya telah ditahan.
3 lembar ribuan. Betapapun ketatnya penjagaan pada hari Minggu
itu, tak urung masih banyak juga kedapatan orng-orang yang
keluyuran. Untuk ini, para penjaga dengan tidak banyak ba-bi-bu
langsung menaikkan orang-orang itu ke dalam truk dan membawa nya
ke Kodim. Di sana, setelah ditanyai mereka lalu diberi secarik
kartu sebagai tanda telah diteliti dan aman selama dalam
perjalanan pulang. Kartu tanda "telah ditecliti" pada waktu itu
ternyata lebih ampuh ketimbang kartu penduduk.
Padahal untuk kartu penduduk ini telah banyak keluhan
dikeluarkan. Jelasnya, harga Rp 500 yang resminya cuma Rp 75 itu
sulit terbeli oleh kantong kebanyakan penduduk. Hingga dari
laporan sensus yang diadakan cuma sehari itu dapat diketahui
bahwa baru sekitar 40% saja dari seluruh jumlah penduduk dewasa
yang telah memiliki KTP. Selain itu sudah umum diketahui, bahwa
dengan hanya menyerahkan 3 lembar ribuan kepada petugas Rt atau
kepala kampung, para pengungsi Cina di Pontianak dengan mudah
akan mendapatkan surat-surat lengkap. Sehingga karena itulah
barangkali sensus yang dikatakan Siswojo sebagai "tidak
mengenakkan" itu, paling banter cuma bisa mengetahui kurang
lebihnya jumlah penduduk. Sedang untuk melokalisir PKI dan PGRS,
agaknya jauh dari target, lantaran kebanyakan mereka jauh lebih
lincah dari penduduk yang bukan PKI dalam hal melengkapi
surat-surat penyelamat.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
