24 Jam "Sidik"

IA baru-haru ini dianggap sebagai salah satu pemimpin Indonesia yang akan datang oleh majalah Time, entah atas dasar apa. Tapi memang Menteri Penertiban Aparatur Negara Sumarlin -- kelahiran Blitar dan belum lagi 43 tahun menunjukkan semangat besar. Minggu lalu ia menyatakan menyediakan waktunya 24 jam buat menerima segala pengaduan tentang ketidak-beresan kerja para pegawai negara. Beberapa hari sebelumnya ia menjadi berita penting karena berhasil memergoki seorang pegawai menengah di Kantor Bendahara Negara II, yang minta uang pelicin buat menyediakan gaji bagi pegawai Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo -- dengan cara menyamar sebaai pegawai rendah. Pakai baju batik dan pici, Menteri Sumarlin memakai nama "Sidik" -- barangkali ada hubungannya dengan kata "menyelidik". Selama beberapa hari ia jadi "pegawai" RS itu, dan samarannya diketahui hanya oleh Dr. Rukmono sang Direktur. Tugasnya ialah mengambil gaji para guru perawat di KBN II, karena ia sudah mendengar bahwa dalam soal ini beberapa pegawai KBN II minta uang pelicin sebanyak Rp 40.000 untuk tiap mandat gaji. Hari Senin pekan lalu, ketika "Sidik" tengah sibuk tawar-menawar dengan pegawai KBN II dalam soal uang pelicin itu tiba-tiba muncul Menteri Keuangan Aii Wardhana -- diiringi Dirjen Anggaran Piet Harjonodan Sekditjen Anggaran Sugito. Juga serta beberapa wartawan, yang khusus diundang untuk menyaksikan babak akhir yang dramatis dari sandiwara itu. Ali Wardhana-lah yang membuka samaran Sumarlin: para pegawai yang minta uang pelicin jadi pucat dan langsung dipecat. Lima orang kena perangkap.

9 X

Kejadian luar biasa itu -- ketika pers sedang lesu berita -- menarik perhatian publik. Tentu saja bukan karena masyarakat selama ini tidak tahu bahwa ada sogok-menyogok di kalangan aparatur negara, tapi justru karena praktek begitu sudah amat biasa dan meluas hingga jadi bagian dari hidup sehari-hari. Tindakan Sumarlin barangkali bisa menyadarkan kembali, bahwa yang sudah biasa itu tetap tidak betul. Dan Presiden Soeharto menggaris-bawahi peringatanitu. Sehari setelah sandiwara "Sidik" Kepala Negara dari sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional menginstruksikan semua Menteri untuk menindak tegas para pejabat dan pegawai-pegawai yang menyimpang dari peraturan yang telah digariskan. Menteri Penerangan Mashuri menjelaskan bahwa Presiden telah memerintahkan agar ke-5 pegawai KBN II yang telah dipecat itu dituntut dengan tuduhan melakukan korupsi.

Pembersihan memang telah dilakukan sebelumnya. Menteri Keuangan misalnya telah menindak 324 pegawainya sejak April 1973 hingga Juni 1974 yang lalu. Seperti pernah dikatakan Ali War&ana, ia baru "sampai hati" melakukan tindakan itu setelah gaji pegawai di Departemennya dinaikkan 9 x dari gaji pokok. Dengan demikian kenaikan gaji tidak cuma merupakan usaha perbaikan nasib, tapi juga memberi dukungan moral buat pembersihan dari atas. Maka jadi soal yang cukup klasik bagaimana membersihkan aparat pemerintahan lain yang gajinya begitu kecil dan terpaksa korupsi apalagi kalau penyeleweng yang gajinya besar tidak juga kena sapu. Walhasil pekerja an Menteri Sumarlin bakal tambah hebat dari sekedar jadi "Sidik", setelah masyarakat dibangkitkan kembali kesadaran & harapannya untuk melihat tindakan penertiban. Apalagi mulai sekarang mungkin banyak penyeleweng sudah mempelajari wajah sang Menteri baik-baik -- siapa tahu kalau dia nyamar lagi di depan hidung mereka. Maka ada pendapat bahwa yang diperlukan ialah melahirkan sejumlah "Sidik" baru atau satu lembaga "Sidik" khusus Kenyataan bahwa Menteri sendiri yang jadi "Sidik" menunjukkan bahwa tidak cukup "Sidik" yang di bawah perintahnya (ataupun di bawah Ali Wardhana untuk Departemennya sendiri). Sebab menyamar & memergoki penyeleweng tentulah bukan hobby Menteri Sumarlin, yang gemar tennis dan membaca.