Ekonomi dan Bisnis
Ketoprak & Kapal Mitsubishi
Ribuan ton pupuk menumpuk diberbagai tempat, sampai gedung ketoprak dipakai gudang. tata niaga pupuk seret, akibat belum lancarnya antara produsen, kontraktor angkutan, importir dan pergudangan. (eb)
BELUM lama ini, Dirjen Koperasi Ibnu Sudjono dan Presdir PT
Pusri Hasan Kasim meresmikan kios pupuk baru di Karawang. Kios
seharga Rp 1 juta, yang dibangun menurut disain FAO itu
merupakan prototype bagi ratusan - bahkan ribuan kios pupuk --
yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Dengan demikian
diharapkan supaya keluhan "petani sudah gandrung pupuk tapi
barangnya tidak ada", tidak terus berlarut-larut.
Problimnya memang rumit. Sementara pemerintah menggalakkan pembangunan kios pupukbagi setiap BUUD, ribuan ton pupuk terus menumpuk di berbagai pelabuhan utama. Sampai akhir Mei lalu, 285 ribu ton pupuk sudah menggunung di Tanjung Perak. "Gunung pupuk" ini diperkirakan akan makin meninggi lagi karena 600 ribu ton pupuk masih harus masuk ke Jawa Timur melalui pelabuhan Surabaya itu. Hingga kabarnya lapangan bola terpaksa digunakan untuk menumpuk pupuk yang terus masuk.
Obat Kongesti
Sementara itu, pertengahan Juni lalu iudah 100 ribu ton pupuk menumpuk di pelabuhan Semarang. Dan di Cilacap. "gedung ketoprak terpaksa dijadikan gudang pupuk", begitu pernah dituturkan Dirjen Perla Haryono Nimpuno. Tampaknya kongesti pupuk di mana-mana itu disebabkan karena fasilitas pergudangan dan daya angkut pupuk masih jauh dari mencukupi. Dan itu baru untuk melayani kebutuhan pupuk tahun- 1975 itu sebesar 1,3 juta ton (produksi domestik 525 ribu ton, impor 861 ribu ton).
Untuk membuyarkan kongesti itu Pusri sudah mengambil beberapa langkah. Selain membangun kios pupuk BUUD, produsen Urea utama itu telah membeli 3 kapal pupuk buatan Mitsubishi, Jepang. Konon itu dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada kapal asing (baca: Singapura) masing-masing berbobot mati 7000 ton, dan dibiayai dengan kredit Bank Dunia seharga $ AS 33 juta. Seluruhnya Pusri mendapat pinjaman $ AS 62,5 juta dari Bank Dunia, yang selebihnya akan digunakan untuk membangun beberapa pabrik pengantongan pupuk di Sumatera, Jawa dan Ujungpandang dan gudang-gudang.
Selain pinjaman untuk Pusri, Bank Dunia telah menyisihkan $ AS 2,5 juta untuk pembelian gerbong-gerbong K.A. khusus pupuk, yang nantinya akan dikelola oleh PJKA. Selama ini, pengangkutan pupuk melalui jalan darat terutama dilakukan dengan kereta api. Misalnya angkutan pupuk dari Cirebon ke Jakarta. Tapi itupun dikabarkan merugikan PJKA, karena gerbong yang mengangkut pupuk dari Cirebon ke Jakarta sekembalinya ke Cirebon selalu kosong.
Namun berbagai ikhtiar pemerintah itu, oleh kalangan dagang baru dianggap menangkap ekor & kepala permasalahan ini. Batang-tubuhnya, yakni tataniaga perdagangan pupuk sendiri, belum dipecahkan. Saat ini yang dirasakan mencekik para importir pupuk adalah tarif angkutan. Sebabnya karena para kontraktor angkutan pupuk tidak menggunakan tarif yang ditentukan oleh pemerintah, tapi menetapkan tarif mereka sendiri. Sebaliknya para kontraktor membalas serangan Pusri dengan menuduh sentralisasi adninistrasi produsen yang juga importir pupuk itu sangat menghambat mereka. Hingga kini kabarnya Pusri masih menunggak banyak hutang pada mereka. Terutama untuk sewa gudang dan lapangan.
Malangnya, berbagai ikhtiar pemerintah yang didukung oleh Bank Dunia itu, tampaknya semakin menggencet swasta dari gelanggang tata-niaga pupuk ini. Ada yang bertanya: adakah armada nasional yang ada sekarang termasuk pelayaran rakyat sudah tidak mampu menangani angkutan pupuk hingga Pusri perlu membeli 3 kapal dari Jepang?
Problimnya memang rumit. Sementara pemerintah menggalakkan pembangunan kios pupukbagi setiap BUUD, ribuan ton pupuk terus menumpuk di berbagai pelabuhan utama. Sampai akhir Mei lalu, 285 ribu ton pupuk sudah menggunung di Tanjung Perak. "Gunung pupuk" ini diperkirakan akan makin meninggi lagi karena 600 ribu ton pupuk masih harus masuk ke Jawa Timur melalui pelabuhan Surabaya itu. Hingga kabarnya lapangan bola terpaksa digunakan untuk menumpuk pupuk yang terus masuk.
Obat Kongesti
Sementara itu, pertengahan Juni lalu iudah 100 ribu ton pupuk menumpuk di pelabuhan Semarang. Dan di Cilacap. "gedung ketoprak terpaksa dijadikan gudang pupuk", begitu pernah dituturkan Dirjen Perla Haryono Nimpuno. Tampaknya kongesti pupuk di mana-mana itu disebabkan karena fasilitas pergudangan dan daya angkut pupuk masih jauh dari mencukupi. Dan itu baru untuk melayani kebutuhan pupuk tahun- 1975 itu sebesar 1,3 juta ton (produksi domestik 525 ribu ton, impor 861 ribu ton).
Untuk membuyarkan kongesti itu Pusri sudah mengambil beberapa langkah. Selain membangun kios pupuk BUUD, produsen Urea utama itu telah membeli 3 kapal pupuk buatan Mitsubishi, Jepang. Konon itu dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada kapal asing (baca: Singapura) masing-masing berbobot mati 7000 ton, dan dibiayai dengan kredit Bank Dunia seharga $ AS 33 juta. Seluruhnya Pusri mendapat pinjaman $ AS 62,5 juta dari Bank Dunia, yang selebihnya akan digunakan untuk membangun beberapa pabrik pengantongan pupuk di Sumatera, Jawa dan Ujungpandang dan gudang-gudang.
Selain pinjaman untuk Pusri, Bank Dunia telah menyisihkan $ AS 2,5 juta untuk pembelian gerbong-gerbong K.A. khusus pupuk, yang nantinya akan dikelola oleh PJKA. Selama ini, pengangkutan pupuk melalui jalan darat terutama dilakukan dengan kereta api. Misalnya angkutan pupuk dari Cirebon ke Jakarta. Tapi itupun dikabarkan merugikan PJKA, karena gerbong yang mengangkut pupuk dari Cirebon ke Jakarta sekembalinya ke Cirebon selalu kosong.
Namun berbagai ikhtiar pemerintah itu, oleh kalangan dagang baru dianggap menangkap ekor & kepala permasalahan ini. Batang-tubuhnya, yakni tataniaga perdagangan pupuk sendiri, belum dipecahkan. Saat ini yang dirasakan mencekik para importir pupuk adalah tarif angkutan. Sebabnya karena para kontraktor angkutan pupuk tidak menggunakan tarif yang ditentukan oleh pemerintah, tapi menetapkan tarif mereka sendiri. Sebaliknya para kontraktor membalas serangan Pusri dengan menuduh sentralisasi adninistrasi produsen yang juga importir pupuk itu sangat menghambat mereka. Hingga kini kabarnya Pusri masih menunggak banyak hutang pada mereka. Terutama untuk sewa gudang dan lapangan.
Malangnya, berbagai ikhtiar pemerintah yang didukung oleh Bank Dunia itu, tampaknya semakin menggencet swasta dari gelanggang tata-niaga pupuk ini. Ada yang bertanya: adakah armada nasional yang ada sekarang termasuk pelayaran rakyat sudah tidak mampu menangani angkutan pupuk hingga Pusri perlu membeli 3 kapal dari Jepang?
