"Harus Menanti Momen Sosial Politik"

DIRJEN Industri Logam Mesin ir Suhartojo, 50 tahun, adalah pejabat yang paling disorot dalam urusan pembinaan industri mobil dan motor. Ia lebih 10 tahun duduk sebagai Dirjen Perindustrian Dasar yang sekarang ganti nama itu.. Pekan lalu dia ikut memimpin Lokakarya Kendaraan Bermotor Komersiil Sederhana di Bandung. Berikut ini adalah petikan penting wawancara dengan Dirjen ILM itu, dilakukan oleh G.Y. Adicondro dari TEMPO di Bandung menjelang lokakarya itu:

Tanya: Soal penyederhanaan merek mobil, peningkatan komponen lokal dan peningkatan produksi kendaraan niaga sudah digariskan sejak Pelita I. Tapi kenapa baru sekarang diramaikan ?

Jawab: Betul. Sebenarnya sejak 1967 selangkah demi selangkah kami sudah menuju ke sana. Tapi repotnya, pencetusan kebijaksanaan penting selalu harus menanti momen sosial-politik yang tepat. Seperti larangan impor mobil sedan CBU (completely builtup) 22 Januari 1974. Padahal larangan impor kendaraan niaga yang CBU sudah keluar sejak tahun 1969 ....

T: Sudah 23 merek mobil sedan dirakit di sini, serta 33 merek kendaraan konersiil. Katanya jumlahnya mau diciutkan jadi 10 merek saja. Mengapa tidak dari dulu izin perakitannya dibatasi?

J: Sebabnya historis. Kami sekedar melegalisir usaha-usaha yang sudah ada. Tahun 1969 kami anjurkan para agen tunggal dan perakitnya untuk bergabung, tapi baru final tahun 1972 dengan Keppres No. 45. Dengan demikian kami berhasil mengelompokkan pengusaha mobil yang begitu banyak itu menjadi 20 kelompok. Diharapkan masing-masing kelompok menyeleksi merek yang diwakilinya, sehingga nantinya tinggal 10 merek saja.

T: Tadinya diberi izih, kok sekarang dicabut? Apa tak akan mengganggu iklim dan kepastian usaha?

J: Saya kira tidak. Sebab tak akan diadakan paksaan. Kami hanya mengajak kelompok-kelompok itu mengikuti bisnis yang wajar. Sebenarnya tahun lalu yang melakukan bisnis sungguh-sungguh hanya 17 merek. Itupun banyak yang merugi. Sebab untuk bisa untung, satu perusahaan harus memprodusir minimal 500 sedan setahun. Atau 300 kendaraan niaga. Kurang dari itu, rugi. Padahal banyak yang kurang, misalnya Renault. Karena itu kami rasa sudah tepat saatnya untuk mengeluarkan SK Dirjen ILM soal pembatasan merek itu. Batasan 10 merek saja sebenarnya tidak tercantum dalam diktum, tapi hanya dalam penjelasan. Dalam diktum SK itu kami menetapkan 4 langkah kebijaksanaan yang akan kami tempuh. Yakni dak boleh ada izin baru. . Keagenan tidak boleh pindah tangan. ù Tiap produsen mobil harus membuat program jangka panjang. ù Harus memberikan laporan berkala tiap 3 bulan kepada Dirjen.

T: Bagaimana pola penjualan sedan selama ini

J: Ada yang saking mahalnya, hanya dibeli oleh orang-orang yang betul-betul berduit. Misalnya Mercedez dan Volvo. Kemudian Renault dan Alfa Romeo, dibeli oleh misalnya dokter dan advokat. Sedang Toyota umumnya dibeli oleh "kelas menengah" termasuk para pedagang. Sebab Toyota ini selalu ada kans dijual kembali.Ada hal lain yang menarik. Ketika Astra menjual sedan Toyota Crown yang standar, sukar laku. Tapi segera dibuat jadi super-saloon, laku sekali. Volvo 264 yang lebih mahal dan mewah daripada Volvo 244 juga jauh lebih cepat laku daripada Volvo 244.

T: Kalau begitu, masih adakah harapan mengurangi penjualan sedan setelah harganya dinaikkan?

J: Para pengusaha umumnya pesimis. Mereka perkirakan penjualan sedan akan turun 20 - 50%. Sebab motivasi untuk membeli sedan yang ekstra mewah itu hanya ada pada segelintir konsumen mobil saja.

T: Mengapa penjualan kendaraan niaga akhir-akhir ini merosot?

J: Antara lain karena berkurangnya proyek-proyek pembangunan, termasuk proyek Pertamina sejak pertengahan 1975. Yang kurang terpengaruh adalah penjualan pick-up kecil seperti Mitsubishi Colt. Pada umumnya, sebelum ada peraturan penurunan harga kendaraan niaga, dikhawatirkan penjualan mobil-mobil itu akan turun 20%. Tapi dengan kebijaksanaan baru ini, diharapkan naik kembali.

T: Apakah jabatan rangkap bapak sebagai Dirjen ILM dan Presiden Komisaris PT Toyota Astra Motors (TAM) tidak menimbulkan kepentingan yang bertentangan?

J: Tidak. Sebab kedudukan saya di TAM, hanyalah mewakili pemerintah. TAM kan merupakan joint venture antara PT Gaya Motors milik Perindustrian' dengan Toyota Jepang dan Astra. Tapi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, saya sama sekali tidak mencampuri. Itu sepenuhnya wewenang direksi. Soal penentuan kebijaksanaan dalam industri mobil, selalu saya konsultasikan lebih dulu dengan Gaakindo . Contohnya penghapusan pajak dan bea masuk kendaraan niaga, mereka sudah tahu lebih dulu.

T: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sasaran komponen lokal 25% itu? Apakah komponen bikinan dalam negeri dengan bahan luar negeri, yang tinggal dirakit pula di sini, atau komponen yang seutuhnya diprodusir di Indonesia?

J: Yang penting saat ini: komponen itu dibuat di Indonesia. Sebab kita menganut sistim integrasi ke belakang, mulai dengan perakitan mobil SKD (semi knocked-down) di tahun 1967, ketika bisnis mobil betul-betul sedang merosot. Dengan demikian tercipta pasaran bagi komponen. Setelah itu komponen dibuat di dalam negeri, sehingga terciptalah pasaran buat subkomponen dan bahan baku. Kini, Menteri Perindustrian mengeluarkan SK agar perakitan kendaraan bermotor mengutamakan komponen dalam Negeri. Paling akhir kita harus bisa bikin bahan baku dan sub-komponen sendiri.