DIRJEN Industri Logam Mesin ir Suhartojo, 50 tahun, adalah
pejabat yang paling disorot dalam urusan pembinaan industri
mobil dan motor. Ia lebih 10 tahun duduk sebagai Dirjen
Perindustrian Dasar yang sekarang ganti nama itu.. Pekan lalu
dia ikut memimpin Lokakarya Kendaraan Bermotor Komersiil
Sederhana di Bandung. Berikut ini adalah petikan penting
wawancara dengan Dirjen ILM itu, dilakukan oleh G.Y. Adicondro
dari TEMPO di Bandung menjelang lokakarya itu:
Tanya: Soal penyederhanaan merek mobil, peningkatan komponen
lokal dan peningkatan produksi kendaraan niaga sudah digariskan
sejak Pelita I. Tapi kenapa baru sekarang diramaikan ?
Jawab: Betul. Sebenarnya sejak 1967 selangkah demi selangkah
kami sudah menuju ke sana. Tapi repotnya, pencetusan
kebijaksanaan penting selalu harus menanti momen sosial-politik
yang tepat. Seperti larangan impor mobil sedan CBU (completely
builtup) 22 Januari 1974. Padahal larangan impor kendaraan niaga
yang CBU sudah keluar sejak tahun 1969 ....
T: Sudah 23 merek mobil sedan dirakit di sini, serta 33 merek
kendaraan konersiil. Katanya jumlahnya mau diciutkan jadi 10
merek saja. Mengapa tidak dari dulu izin perakitannya dibatasi?
J: Sebabnya historis. Kami sekedar melegalisir usaha-usaha yang
sudah ada. Tahun 1969 kami anjurkan para agen tunggal dan
perakitnya untuk bergabung, tapi baru final tahun 1972 dengan
Keppres No. 45. Dengan demikian kami berhasil mengelompokkan
pengusaha mobil yang begitu banyak itu menjadi 20 kelompok.
Diharapkan masing-masing kelompok menyeleksi merek yang
diwakilinya, sehingga nantinya tinggal 10 merek saja.
T: Tadinya diberi izih, kok sekarang dicabut? Apa tak akan
mengganggu iklim dan kepastian usaha?
J: Saya kira tidak. Sebab tak akan diadakan paksaan. Kami hanya
mengajak kelompok-kelompok itu mengikuti bisnis yang wajar.
Sebenarnya tahun lalu yang melakukan bisnis sungguh-sungguh
hanya 17 merek. Itupun banyak yang merugi. Sebab untuk bisa
untung, satu perusahaan harus memprodusir minimal 500 sedan
setahun. Atau 300 kendaraan niaga. Kurang dari itu, rugi.
Padahal banyak yang kurang, misalnya Renault. Karena itu kami
rasa sudah tepat saatnya untuk mengeluarkan SK Dirjen ILM soal
pembatasan merek itu. Batasan 10 merek saja sebenarnya tidak
tercantum dalam diktum, tapi hanya dalam penjelasan. Dalam
diktum SK itu kami menetapkan 4 langkah kebijaksanaan yang akan
kami tempuh. Yakni dak boleh ada izin baru. . Keagenan tidak
boleh pindah tangan. ù Tiap produsen mobil harus membuat program
jangka panjang. ù Harus memberikan laporan berkala tiap 3 bulan
kepada Dirjen.
T: Bagaimana pola penjualan sedan selama ini
J: Ada yang saking mahalnya, hanya dibeli oleh orang-orang yang
betul-betul berduit. Misalnya Mercedez dan Volvo. Kemudian
Renault dan Alfa Romeo, dibeli oleh misalnya dokter dan advokat.
Sedang Toyota umumnya dibeli oleh "kelas menengah" termasuk para
pedagang. Sebab Toyota ini selalu ada kans dijual kembali.Ada
hal lain yang menarik. Ketika Astra menjual sedan Toyota Crown
yang standar, sukar laku. Tapi segera dibuat jadi super-saloon,
laku sekali. Volvo 264 yang lebih mahal dan mewah daripada Volvo
244 juga jauh lebih cepat laku daripada Volvo 244.
T: Kalau begitu, masih adakah harapan mengurangi penjualan sedan
setelah harganya dinaikkan?
J: Para pengusaha umumnya pesimis. Mereka perkirakan penjualan
sedan akan turun 20 - 50%. Sebab motivasi untuk membeli sedan
yang ekstra mewah itu hanya ada pada segelintir konsumen mobil
saja.
T: Mengapa penjualan kendaraan niaga akhir-akhir ini merosot?
J: Antara lain karena berkurangnya proyek-proyek pembangunan,
termasuk proyek Pertamina sejak pertengahan 1975. Yang kurang
terpengaruh adalah penjualan pick-up kecil seperti Mitsubishi
Colt. Pada umumnya, sebelum ada peraturan penurunan harga
kendaraan niaga, dikhawatirkan penjualan mobil-mobil itu akan
turun 20%. Tapi dengan kebijaksanaan baru ini, diharapkan naik
kembali.
T: Apakah jabatan rangkap bapak sebagai Dirjen ILM dan Presiden
Komisaris PT Toyota Astra Motors (TAM) tidak menimbulkan
kepentingan yang bertentangan?
J: Tidak. Sebab kedudukan saya di TAM, hanyalah mewakili
pemerintah. TAM kan merupakan joint venture antara PT Gaya
Motors milik Perindustrian' dengan Toyota Jepang dan Astra. Tapi
dalam pengambilan keputusan sehari-hari, saya sama sekali tidak
mencampuri. Itu sepenuhnya wewenang direksi. Soal penentuan
kebijaksanaan dalam industri mobil, selalu saya konsultasikan
lebih dulu dengan Gaakindo . Contohnya penghapusan pajak dan bea
masuk kendaraan niaga, mereka sudah tahu lebih dulu.
T: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sasaran komponen lokal
25% itu? Apakah komponen bikinan dalam negeri dengan bahan luar
negeri, yang tinggal dirakit pula di sini, atau komponen yang
seutuhnya diprodusir di Indonesia?
J: Yang penting saat ini: komponen itu dibuat di Indonesia.
Sebab kita menganut sistim integrasi ke belakang, mulai dengan
perakitan mobil SKD (semi knocked-down) di tahun 1967, ketika
bisnis mobil betul-betul sedang merosot. Dengan demikian
tercipta pasaran bagi komponen. Setelah itu komponen dibuat di
dalam negeri, sehingga terciptalah pasaran buat subkomponen dan
bahan baku. Kini, Menteri Perindustrian mengeluarkan SK agar
perakitan kendaraan bermotor mengutamakan komponen dalam Negeri.
Paling akhir kita harus bisa bikin bahan baku dan sub-komponen
sendiri.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
