SEJAK awal tahun ini Bupati Asahan sudab memasang kuda-kuda
untuk menggulung pos-pos liar yang melakukan pungutan di kawasan
Kecamatan Tanjung Balai dan Tanjung Tiram. Yang menjadi sasaran
pos-pos liar itu tak lain dari kapal-kapal nelayan, entah itu
besar atau cuma perahu motor biasa. Adapun penghuni pos-pos itu
dapat terdiri dari satu instansi pemerintah saja. Tapi kalau
bernama pos gabungan, maka di dalamnya akan dijumpai
pejabat-pejahat yang berseragam anggota Kodim, CPM, Kejaksaan
dan Polisi -- pokoknya, yang ada kuasa dengan laut karena
wilayah itu ada di pantai Selat Malaka.
Di pos gabungan Bagan Asahan (Kecamatan Tanjung Balai) misalnya,
berbagai oknum instansi tadi selalu nongkrong dengan rajinnya.
Bangunan pos di sini cukup besar. Namun mereka yang bertugas di
situ kabarnya tak pernah dengan bersungguh-sungguh memeriksa
muatan-muatan kapal maupun motor yang lewat. Cukup sang nakhoda
melompat ke darat dan berlari-lari kecil memasuki pos. Lalu
berangkat lagi. Kata yang empunya cerita pungutan liar di pos
ini berkisar antara Rp 500 sampai Rp 1000.
Di Tanjung Tiram lain lagi. Di sini tak ada pos gabungan, tapi
cukup masing-masing instansi membuat posnya sendiri-sendiri di
mulut muara sungai. Caranya sama, si naknoda cukup melompat
sejenak dan berlari ke kapal lagi setelah dilakukan upacara
bcrsalaman. Tapi kadang-kadang si juru mudi cukup mengikatkan
uang antara Rp 100 hingga Rp 500 dengan sepotong kayu atau batu
dan melemparkannya ke depan pos. Si penjaga pos agaknya sudah
terlatih menangkap lemparan-lemparan serupa itu. Cara nangkapnya
ada yang dengan gaya Roni Pasla ada pula dengan gaya Taufiq
Lubis", begitu kelakar sekelompok nelayan di sana.
Bung Mau Tahu
Maklum bahwa pos-pos serupa itu belum pernah menangkap
penyelundup sebesar teri pun atau karena memang di sana tak ada
penyelundupan ditambah keluhan para nelayan, maka Bupati Abdul
Manan Simatupang mencoba menggusur mereka lewat
pidato-pidatonya. Apalagi bupati ini belakangan memang banyak
memusatkan perhatiannya pada pembangunan desa-desa pantai di
kawasan wilayahnya. Hasilnya lumayan juga. Sejak bulan Agustus
lalu pos-pos tadi ramai-rarnai membongkar bangunan
masing-masing. Berhasilkah Bupati Manan? Tampaknya belum.
Sekurang-kurangnya begitulah menurut KNPI (Komite Nasional
Pemuda Indonesia) Tanjung Tiram lewat resolusi mereka bulan
September lalu. Dalam resolusi kepada Musda (Musyawarah Daerah)
itu diungkapkan bahwa tiap perahu motor di kawasan Tanjung Tiram
yang hendak berangkat ke laut dikenakan kutipan masing-masing Rp
100 untuk syahbandar, Rp 100 untuk KPLP, Rp 100 untuk bea cukai,
Rp 100 untuk Kamla dan Rp 50 untuk polisi. Kutipan-kutipan yang
menurut KNPI sudah berlangsung sejak tahun 1972 itu, ditambah
lagi dengan pungutan yang dilakukan syahbandar Tanjung Tiram
terhadap setiap perahu motor. Yaitu: izin berlayar Rp 2000 tiap
bulan, izin berlabuh Rp 500 per minggu, uang rambu-rambu laut Rp
200 per perahu dan uang bakul Rp 10.
Soal uang rambu-rambu laut itu memang lucu juga. Menurut
pimpinan KNPI Tanjung Tiram Zakaria Hs, tahun 1974 memang pernah
ada rambu-rambu laut di sana. "Tapi umurnya cuma sebulan,
setelah itu rambu itu raib entah ke mana", kata Zakaria. Lalu
soal izin berlayar yang Rp 2000 itu, "buat apa uang itu", tanya
Zakaria. Sebab menurutnya izin itu telah dikeluarkan Gubernur
Sumatera Utara.
Tapi apa kata HSNI alias Himpunan Serikat Nelayan Indonesia Kami
sudah mengirim delegasi kepada Musda, hasilnya masih ditunggu",
jawab Hubban Arfan Manurung Sekretaris HSNI Asahan. Pengutipan
liar itu hanya isyu, tak didukung fakta-fakta. Ini bantahan S.A.
Moonthe, syahbandar Tanjung Tiram. Menurut Moonthe, kutipan liar
itu tak ada. Yang ada kutipan resmi lengkap dengan kwitansi
jawatan dan itu sesuai dengan ketentuan Menteri Perhubungan.
Karena itu, resolusi tadi tak lebih dari usaha yang digerakkan
dari belakang oleh dalangnya. Syahbandar ini menyebut si dalang
sebagai orang yang ingin menggantikan jabatannya tapi tak
berhasil. "Bung mau tahu, siapa sebenarnya yang melakukan
kutipan liar di sini?" tanya Moonthe kepada TEMPO, yaitu
"oknum-oknum HSNI itulah". Karenanya, tambah Moonthe,
sesungguhnya para nelayan tidak senang pada HSNI. "Ini betul
lho, semua soal ada di kantong saya", ujarnya lagi tanpa
menjelaskan apa saja yang ada di sakunya itu. "Itu fitnah,
karena itu dia akan kami adukan pada Muspida", bantah para
pengurus HSNI Asahan terhadap tuduhan Moonthe. Nah, bagaimana
ini?
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
