BATAS waktu pengesahan APBD Sumatera Barat tahun 1977/1978
nyaris saja terancam, jika saja para anggota DPRD propinsi itu
tak segera sepakat. Dan akhirnya setelah masing-masing fraksi
mengajukan pendapat dan saran, batas waktu 3 bulan setelah APBN
disyahkan tak terlewati. "Terimakasih atas kerjasama dan saling
pengertian yang diberikan", kata Gubernur Harun Zain.
APBD yang besarnya meliputi Rp 16,7 milyard itu sempat
memberikan kejutan juga ketika dalam pembahasan panitia anggaran
bersama panitia khusus sampai ke sidang pleno, nada-nada kontrol
yang keras diberikan para anggota. "Pertama kalinya ucapan wakil
dari Golkar cocok dengan aspirasi masyarakat" begitu komentar
seorang peninjau.
Sepanjang yang bisa diketahui memang ada benarnya kali ini
pembahasan RAPBD itu lebih memakan waktu dan dibahas secara
jelimet. Tak pelak lagi para anggota yang di antaranya bulan
Juli yad. sudah harus menyerahkan kursinya kepada pihak lain
menggunakan kesempatan akhir itu lebih baik. "Pokoknya sabung
selepas hari petang", begitu komentar yang terdengar lebih
lanjut. Tapi benar bahwa pembahasan kali ini lebih mendalam,
kata Masri Wakil Ketua Dewan.
Kebijaksanaan eksekutif memang kurang berkenan juga di mata
wakil rakyat hasil pemilu 1971 itu. Misalnya tidak konsistennya
program perataan pembangunan antara daerah "harapan" dan daerah
"maju" yang seringkali diteriakkan gubernur sebagai perlu
diperhatikan. Tentu saja ini maksudnya adalah Kabupaten Pesisir
Selatan, Pasaman dan Sawah Lunto-Sijunjung yang selama ini
dikenal sebagai daerah "harapan" kurang mendapat porsi yang
wajar, dibanding kabupaten macam Agam, Limapuluh Kota dan Tanah
Datar.
Dari penempatan alokasi proyek ternyata kabupaten di daerah
harapan mendapat kesempatan yang kurang. Beberapa contoh memang
dikemukakan dalam perbandingan. Tapi pihak eksekutif memang
pintar juga memberikan jawaban. "Soal daerah harapan bukan cuma
dikembangkan liwat dana daerah Tk. I dan II. Yang penting adalah
dari Pelita Nasional", begitu Mahyuddin Algamar Sekwilda yang
menjawab pandangan anggota. Tentu saja tak lupa pula diungkapkan
angka-angka dan kenyataan besarnya investasi di daerah harapan
itu tahun lalu dan sebelumnya. Tak kurang dari 9 proyek Nasional
memang terdapat di sana dengan dana yang lumayan besar. Dan itu
proyek menyangkut bidang prasarana sebagai salah satu cara
membuka daerah itu.
Perusahaan-perusahaan daerah dan Bank Pembangunan Daerah juga
dikontrol lebih keras. Ini terutama dilakukan oleh dua anggota
Dewan yang selama ini tergolong kawakan dalam hal-hal macam itu.
"Bengkel Dinamika cuma sekedar menyewakan ruangan", begitu A.
Kadir Usman SH salah seorang di antara anggota itu. Artinya
tentu saja perusahaan daerah yang satu itu tak berkembang
sedikit juga. Dan anggota yang lain AA. Navis menilai Bappeda
sebagai belum punya pedoman penyusunan anggaran yang lebih baik.
Sedangkan BPD dinilai sebagai masih juga belum mampu berkembang
lebih baik pula.
Soal belum adanya langkah-langkah yang kongkrit dalam
penampungan ledakan murid sekolah juga dipersoalkan. Kemudian
soal kemerosotan moral dengan makin berkembangnya kegiatan
wanita "P" padahal negeri ini dipandang punya potret keagamaan
dan adat yang kuat", begitu dikemukakan seorang tokoh yang
mewakili kaum adat. Soal gelanggang remaja yang menjurus jadi
monumen. Semua nada yang dilontarkan 1 anggota dewan dalam
pandangan umum berbunyi "keras lain dari biasanya.
Tetapi anggota Navis yang tadinya sudah duduk dalam panitia
khusus dalam pembahasan sebelum pleno jadi lebih 'garang' juga
ketika ia merasa perlu bicara kembali dalam pandangan umum.
"Banyak konsensus yang sudah disepakati tidak dipegang teguh
oleh pihak eksekutif. Dan lagi kata anggota yang seniman itu
banyak issu yang terdengar yang menuduhnya sebagai sengaja
memperlambat pengesahan APBD itu. "Padahal pengajuan RAPBD itu
justeru terlambat, katanya mengemukakan alasan.
Dan palu pengesahan itupun diketuk sang ketua. Perda No. 3 tahun
1977 tentang pensyahan itupun lahir yang kemudian diserahkan
kepada gubernur. APBD Sumatera Barat tahun 1977/1978 itu terdiri
dari anggaran rutin Rp 14,2 milyard dan anggaran pembangunan Rp
2,5 milyard. Dilihat dari APBD sebelumnya terjadi kenaikan yang
lumayan yakni 35,59 persen.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
