Daerah
APBD: Main Petang APBD, Main Petang
Besar APBD 1977/1978 Rp 16,7 milyar. Naik 35,6%. DPRD sumatera barat membahas lebih mendalam. Kebijakan pihak eksekutif banyak dikritik. Perusahaan dan bank pembangunan daerah di kontrol.
BATAS waktu pengesahan APBD Sumatera Barat tahun 1977/1978
nyaris saja terancam, jika saja para anggota DPRD propinsi itu
tak segera sepakat. Dan akhirnya setelah masing-masing fraksi
mengajukan pendapat dan saran, batas waktu 3 bulan setelah APBN
disyahkan tak terlewati. "Terimakasih atas kerjasama dan saling
pengertian yang diberikan", kata Gubernur Harun Zain.
APBD yang besarnya meliputi Rp 16,7 milyard itu sempat memberikan kejutan juga ketika dalam pembahasan panitia anggaran bersama panitia khusus sampai ke sidang pleno, nada-nada kontrol yang keras diberikan para anggota. "Pertama kalinya ucapan wakil dari Golkar cocok dengan aspirasi masyarakat" begitu komentar seorang peninjau.
Sepanjang yang bisa diketahui memang ada benarnya kali ini pembahasan RAPBD itu lebih memakan waktu dan dibahas secara jelimet. Tak pelak lagi para anggota yang di antaranya bulan Juli yad. sudah harus menyerahkan kursinya kepada pihak lain menggunakan kesempatan akhir itu lebih baik. "Pokoknya sabung selepas hari petang", begitu komentar yang terdengar lebih lanjut. Tapi benar bahwa pembahasan kali ini lebih mendalam, kata Masri Wakil Ketua Dewan.
Kebijaksanaan eksekutif memang kurang berkenan juga di mata wakil rakyat hasil pemilu 1971 itu. Misalnya tidak konsistennya program perataan pembangunan antara daerah "harapan" dan daerah "maju" yang seringkali diteriakkan gubernur sebagai perlu diperhatikan. Tentu saja ini maksudnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan Sawah Lunto-Sijunjung yang selama ini dikenal sebagai daerah "harapan" kurang mendapat porsi yang wajar, dibanding kabupaten macam Agam, Limapuluh Kota dan Tanah Datar.
Dari penempatan alokasi proyek ternyata kabupaten di daerah harapan mendapat kesempatan yang kurang. Beberapa contoh memang dikemukakan dalam perbandingan. Tapi pihak eksekutif memang pintar juga memberikan jawaban. "Soal daerah harapan bukan cuma dikembangkan liwat dana daerah Tk. I dan II. Yang penting adalah dari Pelita Nasional", begitu Mahyuddin Algamar Sekwilda yang menjawab pandangan anggota. Tentu saja tak lupa pula diungkapkan angka-angka dan kenyataan besarnya investasi di daerah harapan itu tahun lalu dan sebelumnya. Tak kurang dari 9 proyek Nasional memang terdapat di sana dengan dana yang lumayan besar. Dan itu proyek menyangkut bidang prasarana sebagai salah satu cara membuka daerah itu.
Perusahaan-perusahaan daerah dan Bank Pembangunan Daerah juga dikontrol lebih keras. Ini terutama dilakukan oleh dua anggota Dewan yang selama ini tergolong kawakan dalam hal-hal macam itu. "Bengkel Dinamika cuma sekedar menyewakan ruangan", begitu A. Kadir Usman SH salah seorang di antara anggota itu. Artinya tentu saja perusahaan daerah yang satu itu tak berkembang sedikit juga. Dan anggota yang lain AA. Navis menilai Bappeda sebagai belum punya pedoman penyusunan anggaran yang lebih baik. Sedangkan BPD dinilai sebagai masih juga belum mampu berkembang lebih baik pula.
Soal belum adanya langkah-langkah yang kongkrit dalam penampungan ledakan murid sekolah juga dipersoalkan. Kemudian soal kemerosotan moral dengan makin berkembangnya kegiatan wanita "P" padahal negeri ini dipandang punya potret keagamaan dan adat yang kuat", begitu dikemukakan seorang tokoh yang mewakili kaum adat. Soal gelanggang remaja yang menjurus jadi monumen. Semua nada yang dilontarkan 1 anggota dewan dalam pandangan umum berbunyi "keras lain dari biasanya.
Tetapi anggota Navis yang tadinya sudah duduk dalam panitia khusus dalam pembahasan sebelum pleno jadi lebih 'garang' juga ketika ia merasa perlu bicara kembali dalam pandangan umum. "Banyak konsensus yang sudah disepakati tidak dipegang teguh oleh pihak eksekutif. Dan lagi kata anggota yang seniman itu banyak issu yang terdengar yang menuduhnya sebagai sengaja memperlambat pengesahan APBD itu. "Padahal pengajuan RAPBD itu justeru terlambat, katanya mengemukakan alasan.
Dan palu pengesahan itupun diketuk sang ketua. Perda No. 3 tahun 1977 tentang pensyahan itupun lahir yang kemudian diserahkan kepada gubernur. APBD Sumatera Barat tahun 1977/1978 itu terdiri dari anggaran rutin Rp 14,2 milyard dan anggaran pembangunan Rp 2,5 milyard. Dilihat dari APBD sebelumnya terjadi kenaikan yang lumayan yakni 35,59 persen.
APBD yang besarnya meliputi Rp 16,7 milyard itu sempat memberikan kejutan juga ketika dalam pembahasan panitia anggaran bersama panitia khusus sampai ke sidang pleno, nada-nada kontrol yang keras diberikan para anggota. "Pertama kalinya ucapan wakil dari Golkar cocok dengan aspirasi masyarakat" begitu komentar seorang peninjau.
Sepanjang yang bisa diketahui memang ada benarnya kali ini pembahasan RAPBD itu lebih memakan waktu dan dibahas secara jelimet. Tak pelak lagi para anggota yang di antaranya bulan Juli yad. sudah harus menyerahkan kursinya kepada pihak lain menggunakan kesempatan akhir itu lebih baik. "Pokoknya sabung selepas hari petang", begitu komentar yang terdengar lebih lanjut. Tapi benar bahwa pembahasan kali ini lebih mendalam, kata Masri Wakil Ketua Dewan.
Kebijaksanaan eksekutif memang kurang berkenan juga di mata wakil rakyat hasil pemilu 1971 itu. Misalnya tidak konsistennya program perataan pembangunan antara daerah "harapan" dan daerah "maju" yang seringkali diteriakkan gubernur sebagai perlu diperhatikan. Tentu saja ini maksudnya adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan Sawah Lunto-Sijunjung yang selama ini dikenal sebagai daerah "harapan" kurang mendapat porsi yang wajar, dibanding kabupaten macam Agam, Limapuluh Kota dan Tanah Datar.
Dari penempatan alokasi proyek ternyata kabupaten di daerah harapan mendapat kesempatan yang kurang. Beberapa contoh memang dikemukakan dalam perbandingan. Tapi pihak eksekutif memang pintar juga memberikan jawaban. "Soal daerah harapan bukan cuma dikembangkan liwat dana daerah Tk. I dan II. Yang penting adalah dari Pelita Nasional", begitu Mahyuddin Algamar Sekwilda yang menjawab pandangan anggota. Tentu saja tak lupa pula diungkapkan angka-angka dan kenyataan besarnya investasi di daerah harapan itu tahun lalu dan sebelumnya. Tak kurang dari 9 proyek Nasional memang terdapat di sana dengan dana yang lumayan besar. Dan itu proyek menyangkut bidang prasarana sebagai salah satu cara membuka daerah itu.
Perusahaan-perusahaan daerah dan Bank Pembangunan Daerah juga dikontrol lebih keras. Ini terutama dilakukan oleh dua anggota Dewan yang selama ini tergolong kawakan dalam hal-hal macam itu. "Bengkel Dinamika cuma sekedar menyewakan ruangan", begitu A. Kadir Usman SH salah seorang di antara anggota itu. Artinya tentu saja perusahaan daerah yang satu itu tak berkembang sedikit juga. Dan anggota yang lain AA. Navis menilai Bappeda sebagai belum punya pedoman penyusunan anggaran yang lebih baik. Sedangkan BPD dinilai sebagai masih juga belum mampu berkembang lebih baik pula.
Soal belum adanya langkah-langkah yang kongkrit dalam penampungan ledakan murid sekolah juga dipersoalkan. Kemudian soal kemerosotan moral dengan makin berkembangnya kegiatan wanita "P" padahal negeri ini dipandang punya potret keagamaan dan adat yang kuat", begitu dikemukakan seorang tokoh yang mewakili kaum adat. Soal gelanggang remaja yang menjurus jadi monumen. Semua nada yang dilontarkan 1 anggota dewan dalam pandangan umum berbunyi "keras lain dari biasanya.
Tetapi anggota Navis yang tadinya sudah duduk dalam panitia khusus dalam pembahasan sebelum pleno jadi lebih 'garang' juga ketika ia merasa perlu bicara kembali dalam pandangan umum. "Banyak konsensus yang sudah disepakati tidak dipegang teguh oleh pihak eksekutif. Dan lagi kata anggota yang seniman itu banyak issu yang terdengar yang menuduhnya sebagai sengaja memperlambat pengesahan APBD itu. "Padahal pengajuan RAPBD itu justeru terlambat, katanya mengemukakan alasan.
Dan palu pengesahan itupun diketuk sang ketua. Perda No. 3 tahun 1977 tentang pensyahan itupun lahir yang kemudian diserahkan kepada gubernur. APBD Sumatera Barat tahun 1977/1978 itu terdiri dari anggaran rutin Rp 14,2 milyard dan anggaran pembangunan Rp 2,5 milyard. Dilihat dari APBD sebelumnya terjadi kenaikan yang lumayan yakni 35,59 persen.
