PERNYATAAN pengunduran diri Ketua Umum PSSI, Bardosono yang
disampaikan di muka peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di
Semarang, pertengahan Agustus lalu ternyata belum seluruhnya
menyelesaikan masalah. Pekan lalu namanya kemhali menjadi topik
pembicaraan dalam Sidang Paripurna PSSI sehubungan dengan
pertanggunganjawab soal keuangan organisasi semasa
kepengurusanslya. Ia disebut-sebut tidak memakai rekening bank
PSSI sebagairnana meslnya untuk menyimpan uang organisasi.
Menurut Ketua tim Badan Pemeriksa Keuangan PSSI, Urip Widodo SH
jumlah uang masuk selama kepengurusan Bardosono (1974 - 1977)
tercatat Rp 2.502.833.000. Tapi pengeluarannya tidak disertai
perincian yang jelas. "BPK berpendapat pengelolaan keuangan di
masa kepemimpinan Bardosono tidak bisa dipertanggungjawabkan,"
kata Ali Sadikin, Ketua Umum PSSI yang menggantikan kedudukan
Bardosono selepas sidang paripurna di Sekretariat PSSI Senayan,
Jakarta hari Sabtu 22 Oktober siang.
Persoalan telah didudukkan oleh BPK, memang. Tapi Bardosono
sendiri menjelang KLB di Semaran pernah mengatakan bahwa
keuangan PSSI selama kepengurusannya berjalan menuru ketentuan
organisasi. "Saya punya catatan berapa uang masuk dan juga
perincian pengeluarannya," ujar Bardosono.
Dalam wawancara lewat telepon, Senin 24 Oktober siang bekas
Bendahara PSSI, Soewarno Soerjoputro menyatakan pendapat yang
sarna dengan Bardosono. "Pokoknya segala yang menyangkut soal
keuangan bisa dipertanggungjawabkan," ujar Soewarno. "Semua
perinciannya telah saya serahkan kepada BPK."
Rekening Pribadi
Mengenai pemasukan pendapatan PSSI yang diatas-namakan pada
rekening pribadi Bardosono, menurut bekas Bendahara PSSI itu,
hal tersebut disebabkan PSSI punya hutang pada Bardosono.
"Hampir setiap pengeluaran untuk kegiatan, sejak Januari 1975
PSSI dipinjami terlebih dahulu oleh Ketua Umum (Bardosono),"
kata Soewarno. "Adalah wajar bila PSSI membayar kembali piutang
tersebut dengan pemasukan-pemasukan dari pertandingan. Dan
pembayaran hutang itulah yang dimasukkan dalam rekening pribadi
pak Bardosono." Soewarno menambahkan bukti setor itu ada
semuanya.
Ketika berita ini diturunkan Senin siang 24 Oktober, Bardosono
sedang di Yogya. Kabarnya ia sendiri belum pernah didatangi
maupun dipanggil tim BPK. Sedang Soewarno baru satu kali diminta
keterangan oleh BPK. "Saya berharap masalah ini bisa
diselesaikan secara kekeluargaan,"tambah Soewarno.
Harapan Soewarno itu memang tak bertepuk sebelah tangan.
Pengurus Harian PSSI dan BPK rupanya juga beranggapan lebih baik
ditempuh jalan 'damai'. Hanya saja, bila tawaran baik itu toh
tak terlaksana, Ali Sadikin kemudian menunjuk pada salah satu
keputusan KLB di Semarang: lewat jalan pengadilan. Adakah
tawaran penyelesaian secara 'kekeluargaan' itu bakal disambut
juga oleh Bardosono? Jawabnya terpulang pada Bardosono juga,
adanya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
