Nasional
Saya bukan singa betina
Menteri sosial, ny. nani sudarsono, melakukan pelantikan 32
pejabat baru eselon ii, serta pembenahan di departemen
sosial.(nas)
RUANG kerja yang terletak di lantai II itu didominasi warna
putih. Sebuah pot bunga anggrek menghias meja kerja berwarna
hitam, menghidupkan suasana. "Dulu suasana ruangan ini suram,
menyeramkan. Kursi dan meja-meja yang ada di sini seolah akan
menenggelamkan saya karena besarnya. Saya merasa kecil sekali.
Akhirnya, perabot yang ada, yang hampir semua berbentuk ukiran
dengan warna gelap, saya ganti. Begitu juga warna cat ruangan
ini", kata penghuni ruang tersebut, Ny. Nani Sudarsono, Menteri
Sosial.
"Meja ini juga bersih bukan ? Seorang manajer yang baik mejanya tidak akan dipenuhi buku atau berkas segala macam," ujarnya sambil tersenyum. "Saya memang menginginkan ruangan ini sebersih aparat Departemen Sosial," tambahnya lagi.
Satu-satunya menteri wanita dalam Kabinet Pembangunan IV yang memegang departemen ini ternyata menjadi menteri pertama yang melakukan perombakan besar-besaran dalam departemennya. Awal pekan lalu ia mengganti lima dari enam pejabat eselon I Departemen Sosial. Dan Rabu pekan ini dilantiknya 32 pejabat baru eselon II. Sedangkan eselon III akan dibereskannya bulan depan.
Ia membantah pembenahan ini ada kaitannya dengan berbagai penyelewengan di departemennya. "Pembenahan ini benar-benar untuk penyegaran belaka. Banyak di antar mereka yang telah lama memegang jabatan tersebut," katanya.
Istilah penyegaran yang dipakai Ny. Nani kali ini agaknya tepat. Beberapa pejabat teras Departemen Sosial memang telah sangat lama menduduki kursi mereka. Inspektur Jenderal Departemen Sosial Hartomo, misalnya, telah memegang jabatan penting tersebut sejak 1972, sedang Direktur Jendral Bantuan Sosial, Harun Alrasyid, sejak 1974.
Tujuan penyegaran ini, menurut Ny. Nani, guna mempersiapkan aparatur untuk melaksanakan tugas masa kini dan masa datang. Untuk itu, Departemen Sosial dirombak secara struktural, diikuti dengan memperluas beberapa bidang yang sebelumnya tidak banyak ditangani, misalnya penanganan masalah karang taruna.
Dijelaskannya juga soal "catur tertib": tertib organisasi, administrasi, operasional dan personil, yang ditetapkannya sebagai garis kebijaksanaan menteri sosial. "Tujuannya, sebagai upaya peningkatan dan pemantapan sesuai dengan kondisi obyektif yang dihadapi," kata Menteri Nani.
Sasaran "catur tertib" bukan diarahkan kepada perorangan pejabat atau pegawai di lingkungan Departemen Sosial. "Tetapi diarahkan kepada refungsionalisasi dan revitalisasi Departemen Sosial secara menyeluruh," ucap Ny. Nani.
Empat bulan setelah Ny. Nani dilantik, bekas kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Kalimantan Timur, Moeljono, diajukan ke pengadilan dengan tuduhan korupsi. Dalam sidang -sidang pengadilan kemudian, terungkaplah betapa kuat dan luas korupsi telah menggerogoti departemen ini.
Beberapa saksi mengungkapkan adanya "keharusan menyetor sebelas persen dari dana proyek "Perincian pembagiannya: satu persen untuk dana taktis menteri sosial, dua persen untuk para dirjen, dua persen untuk dana taktis kepala Kanwil, dua persen untuk melayani tamu Kanwil dan Dharma Wanita Kanwil, sedang yang untuk pimpinan proyek.
Pengumpulan dana oleh para pimpinan proyek, selain atas dasar imbauan Kakanwil, juga dilakukan "karena adanya permintaan lewat interlokal dari atasan di Jakarta," kata seorang saksi. Adapula yang "melalui sebuah nota yang dibawa oleh seorang petugas dari Jakarta, dari seorang direktur di Departen Sosial."
Dalam wawancaranya dengan TEMPO bulan Juli lalu, Moeljono memang mengakui menerima dana sepuluh persen dan proyek, tapi uang itu tak digunakannya untuk kepentingannya pribadi. Selain untuk berbagai pengeluaran yang diperlukan proyek "tapi tidak ada dalam DIP", menurut pengakuannya, dana itu juga "untuk konsumsi dan akomodasi tamu dari pusat". Para tamu itu termasuk akuntan, petugas Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin pelayanan itulah yang membuat hasil pemeriksaan beberapa lembaga pengawas tersebut terhadap Kanwil Departemen Sosial Kalimantan Timur selama ini selalu "baik" (TEMPO, 23 Juli 1983).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pekan lalu, Ny. Nani cuma mengatakan "kasus upeti ini sudah ditangani secara tuntas". Namun, tampaknya, dalam membenahi departemennya Ny. Nani sangat memperhatikan segi kemanusiaan. "Memang sulit melakukan suatu tindakan, apalagi yang menyangkut diri manusia, karena juga harus dipikirkan nasib keluarga yang mereka tanggung," ujar ibu tiga anak tersebut.
Pembenahan yang dilakukan Ny. Nani tampaknya disambut gembira banyak karyawan Departemen Sosial. "Dia itu orang gila. Tembok sebegitu tebal ditembusnya," ujar seorang pegawai golongan I/D pekan lalu. "Mudah-mudahan tindakan Bu Nani tidak hangat-hangat tahi ayam. Sejak bekerja di sini, saya sudah mengalami tiga menteri. Masak baru kali ini ada pembersihan," kata seorang pegawai rendahan lainnya.
Menteri Nani sendiri agaknya mennyadari besarnya harapan yang ditumpahkan kepadanya. Dalam wawancaranya dengan wartawan TEMPO James R. Lapian pekan lalu, ia dengan hati-hati mengakui keterbatasannya. "Kami tidak bisa bertindak sendiri karena pelaksanaan kerja Departemen Sosial, terutama di tingkat terbawah melibatkan juga pihak lain." Disebutkannya juga beberapa kelemahan departemennya, antara lain keterbatasan personalia dan jangkauan perangkat struktural yang hanya sampai pada daerah tingkat II, sedang basis wilayah operasinya terutama di daerah pedesaan.
Ny Nani, yang rupanya juga tetap ingin dikenal sebagai "teman akrab, ibu yang bijak, dan pimpinan yang tegas'" kata-kata yang diucapkannya Maret lalu setelah pelantikannya. "Saya bukan singa betina seperti yang dikatakan sementara orang," katanya.
"Meja ini juga bersih bukan ? Seorang manajer yang baik mejanya tidak akan dipenuhi buku atau berkas segala macam," ujarnya sambil tersenyum. "Saya memang menginginkan ruangan ini sebersih aparat Departemen Sosial," tambahnya lagi.
Satu-satunya menteri wanita dalam Kabinet Pembangunan IV yang memegang departemen ini ternyata menjadi menteri pertama yang melakukan perombakan besar-besaran dalam departemennya. Awal pekan lalu ia mengganti lima dari enam pejabat eselon I Departemen Sosial. Dan Rabu pekan ini dilantiknya 32 pejabat baru eselon II. Sedangkan eselon III akan dibereskannya bulan depan.
Ia membantah pembenahan ini ada kaitannya dengan berbagai penyelewengan di departemennya. "Pembenahan ini benar-benar untuk penyegaran belaka. Banyak di antar mereka yang telah lama memegang jabatan tersebut," katanya.
Istilah penyegaran yang dipakai Ny. Nani kali ini agaknya tepat. Beberapa pejabat teras Departemen Sosial memang telah sangat lama menduduki kursi mereka. Inspektur Jenderal Departemen Sosial Hartomo, misalnya, telah memegang jabatan penting tersebut sejak 1972, sedang Direktur Jendral Bantuan Sosial, Harun Alrasyid, sejak 1974.
Tujuan penyegaran ini, menurut Ny. Nani, guna mempersiapkan aparatur untuk melaksanakan tugas masa kini dan masa datang. Untuk itu, Departemen Sosial dirombak secara struktural, diikuti dengan memperluas beberapa bidang yang sebelumnya tidak banyak ditangani, misalnya penanganan masalah karang taruna.
Dijelaskannya juga soal "catur tertib": tertib organisasi, administrasi, operasional dan personil, yang ditetapkannya sebagai garis kebijaksanaan menteri sosial. "Tujuannya, sebagai upaya peningkatan dan pemantapan sesuai dengan kondisi obyektif yang dihadapi," kata Menteri Nani.
Sasaran "catur tertib" bukan diarahkan kepada perorangan pejabat atau pegawai di lingkungan Departemen Sosial. "Tetapi diarahkan kepada refungsionalisasi dan revitalisasi Departemen Sosial secara menyeluruh," ucap Ny. Nani.
Empat bulan setelah Ny. Nani dilantik, bekas kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial Kalimantan Timur, Moeljono, diajukan ke pengadilan dengan tuduhan korupsi. Dalam sidang -sidang pengadilan kemudian, terungkaplah betapa kuat dan luas korupsi telah menggerogoti departemen ini.
Beberapa saksi mengungkapkan adanya "keharusan menyetor sebelas persen dari dana proyek "Perincian pembagiannya: satu persen untuk dana taktis menteri sosial, dua persen untuk para dirjen, dua persen untuk dana taktis kepala Kanwil, dua persen untuk melayani tamu Kanwil dan Dharma Wanita Kanwil, sedang yang untuk pimpinan proyek.
Pengumpulan dana oleh para pimpinan proyek, selain atas dasar imbauan Kakanwil, juga dilakukan "karena adanya permintaan lewat interlokal dari atasan di Jakarta," kata seorang saksi. Adapula yang "melalui sebuah nota yang dibawa oleh seorang petugas dari Jakarta, dari seorang direktur di Departen Sosial."
Dalam wawancaranya dengan TEMPO bulan Juli lalu, Moeljono memang mengakui menerima dana sepuluh persen dan proyek, tapi uang itu tak digunakannya untuk kepentingannya pribadi. Selain untuk berbagai pengeluaran yang diperlukan proyek "tapi tidak ada dalam DIP", menurut pengakuannya, dana itu juga "untuk konsumsi dan akomodasi tamu dari pusat". Para tamu itu termasuk akuntan, petugas Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan. Mungkin pelayanan itulah yang membuat hasil pemeriksaan beberapa lembaga pengawas tersebut terhadap Kanwil Departemen Sosial Kalimantan Timur selama ini selalu "baik" (TEMPO, 23 Juli 1983).
Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pekan lalu, Ny. Nani cuma mengatakan "kasus upeti ini sudah ditangani secara tuntas". Namun, tampaknya, dalam membenahi departemennya Ny. Nani sangat memperhatikan segi kemanusiaan. "Memang sulit melakukan suatu tindakan, apalagi yang menyangkut diri manusia, karena juga harus dipikirkan nasib keluarga yang mereka tanggung," ujar ibu tiga anak tersebut.
Pembenahan yang dilakukan Ny. Nani tampaknya disambut gembira banyak karyawan Departemen Sosial. "Dia itu orang gila. Tembok sebegitu tebal ditembusnya," ujar seorang pegawai golongan I/D pekan lalu. "Mudah-mudahan tindakan Bu Nani tidak hangat-hangat tahi ayam. Sejak bekerja di sini, saya sudah mengalami tiga menteri. Masak baru kali ini ada pembersihan," kata seorang pegawai rendahan lainnya.
Menteri Nani sendiri agaknya mennyadari besarnya harapan yang ditumpahkan kepadanya. Dalam wawancaranya dengan wartawan TEMPO James R. Lapian pekan lalu, ia dengan hati-hati mengakui keterbatasannya. "Kami tidak bisa bertindak sendiri karena pelaksanaan kerja Departemen Sosial, terutama di tingkat terbawah melibatkan juga pihak lain." Disebutkannya juga beberapa kelemahan departemennya, antara lain keterbatasan personalia dan jangkauan perangkat struktural yang hanya sampai pada daerah tingkat II, sedang basis wilayah operasinya terutama di daerah pedesaan.
Ny Nani, yang rupanya juga tetap ingin dikenal sebagai "teman akrab, ibu yang bijak, dan pimpinan yang tegas'" kata-kata yang diucapkannya Maret lalu setelah pelantikannya. "Saya bukan singa betina seperti yang dikatakan sementara orang," katanya.
