-
14 Januari 1984
Masih Nama-Nama Yang Itu-...
PROF. Dr. J.B. Sumarlin, tampaknya hafal betul isi Garis-garis Besar Haluan Negara. Di depan para pimpinan redaksi media massa di Departemen Penerangan Minggu malam, ketika menerangkan secara panjang lebar rancangan dan perkiraan sasaran Repelita IV, ketua Bappenas yang baru itu antara lain mengemukakan salah satu pasal penting dalam GBHN itu: peranan masyarakat (swasta) di mata pemerintah. Menurut Sumarlin, pada tahun-tahun mendatang ini, pemerintah imgim mengurangi peranannya di bidang investasi. Kalaupun ada, itu dilakukan dalam "proyek-proyek yang tak dapat ditanganl oleh swasta," katanya. "Pemerintah, sesuai dengan GBHN, hanya akan berperan sebagai pembina." Ia lalu menunjuk pada jumlah investasi masyarakat, yang dalam tahun anggaran 1984/85 nanti ditargetkan Rp 8,6 trilyun, pada akhir Repelita IV diharapkan mencapai Rp 67,4 trilyun - suatu jumlah yang hanya sekitar Rp 10,2 trilyun lebih kecil dari rencana investasi pemerintah (lihat tabel). Investasi sebesar itu, jika diharapkan akan masuk dari swasta dalam negeri, tentu tak akan tercapai. Maka, yang juga dimaksudkan dengan swasta adalah investor yang masuk dari luar. Soal pemasukan modal asing (PMA) memang bukan barang baru bagi Indonesia. Tapi untuk tahun ini, ketua BKPM Suhartoyo belum bisa bicara banyak. Ia agaknya masih belum tahu benar apakah penghapusan masa bebas pajak, yang biasanya dinikmati investor asing selama lima tahun pertama berusaha di Indonesia, akan punya efek juga. Benar, pajak mereka diturunkan dari 45% menjadi 35%, sesuai dengan undang-undang pajak baru. Tapi kata Suhartoyo, pekan lalu, "kami akan melakukan konsolidasi dulu." Konsolidasi dan perubahan arah investasi kata Suhartoyo, juga akan dilakukan terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang, seperti juga PMA, tadinya menikmati masa bebas pajak (tax holiday) selama lima tahun. Konsolidasi tampaknya akan tetap dilakukan pemerintah, yang dalam tahun anggaran baru, dan boleh dibilang selama Repelita IV, akan tetap melanjutkan kebijaksanaan berhemat-hemat derigan penghasilan dari luar negeri (devisa). Buktinya, penjadwalan kembali proyek-proyek besar, yang pemerintah turut serta menanamkan uangnya, akan terus dipertahankan seperti kata Menteri Koordinator Ekuin. Mungkin itu pula sebabnya pemerintah tak serta-merta menyambut mulai pulihnya ekonomi di AS sebagai pertanda boleh dimulainya ekspansi usaha ataupun investasi baru. Sikap seperti itu, antara lain, bisa dilihat dari menurunnya angka penyertaan modal pemerintah (PMP) sebanyak 27,8% - dari Rp 498 milyar menjadi 359,6 milyar. Angkanya masih cukup besar, memang. Dan, menurut beberapa pengamat, masih bisa ditekan lagi. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dari FE-UI, setuju pemerimtah secara bertahap melepaskan sahamnya yang besar dalam beberapa badan usaha milik negara (BUMN), dan meminta mereka untuk mencari dana sendiri dengan, misalnya, menerbitkan obligasi, seperti dilakukan PT Jasa Marga. Menurut Dorodjatun, jika perlu, pelbagai industri yang selama ini dikelola pemerintah secara tidak efisien diserahkan saja kepada swasta yang mau. "Siapa tahu akan lebih efisien dan laris," katanya. Pemerintah, seperti kata Sumarlin, memang lebih senang berbuat begitu. Tapi dalam proyek yang di mata pemerintah tergolong esensial, seperti PT Krakatau Steel dan Nurtanio, agaknya diperlukan waktu yang lama sebelum seluruhnya dapat diserahkan kepada swasta. Sektor industri yang dianggap esensial itu, yang menguasai banyak kepentingan industri hilir, memang tak semuanya ditangam pemerintah. Contohnya: PT Cold Rolled Mills di Cilegon. Proyek yang akan menelan US$ 800 juta lebih itu, 40%-nya masih ditanggung. pemerintah (hanya 40% oleh grup Indocement-nya Liem Sioe Liong dan Metropolitan-nya Ciputra, serta 20% lagi dipikul konsorsium perbankan Belgia). Tokoh pengusaha, seperti Liem Sioe Liong, Ciputra, dan William Soerjadjaya dari grup Astra, terbukti cukup mampu, dan bersedia, mendirikan usaha patungan di sektor industri hulu yang amat padat modal itu. Sesungguhnya, dalam situasi moneter seperti sekarang, dengan bunga investasi yang masih dipandang tinggi, sudah bagus kalau ada orang yang berhasrat menanamkan modalnya. Itu diakui sendiri oleh direktur utama BNI 1946 Somala Wiria. "Masih tingginya suku bunga, baik untuk kredit investasi maupun modal kerja, tetap merupakan faktor pengganggu," katanya. Kenaikan suku bunga yang sampai 22% untuk kredit modal kerja harus dilakukan bank-bank pemerintah untuk mengimbangi kenaikan bunga deposito sejak Juni lalu. Bagaimana tahun ini? "Kalau kita lihat beleid pemerintah di bidang moneter, tahun ini pun kami masih harus tetap mengekang diri, memberikan kredit secara amat selektif," kata Somala Wiria. Namun, kalau toh swasta akan mampu memikul bunga tinggi, masih ada soal lain: Untuk mendatangkan barang modal, dan membiayai proyek itu, pihak swasta tentunya memerlukan devisa, kecuali jika memperoleh kredit ekspor. Belum lagi bahan baku dan komponen lain yang sebagian besar masih harus diimpor. Di sini, swasta terbentur pada kebijaksanaan pemerintah yang sejak dulu selalu ingin memupuk cadangan devisa. Menteri Ali Wardhana beberapa hari lalu merasa gembira, karena cadangan devisa yang pada bulan Maret hanya tercatat US$ 3 milyar sudah bisa ditambah menjadi US$ 4,8 milyar pada September kemudian. Kenaikan cadangan devisa itu disebabkan jumlah defisit neraca berjalan, yang tadinya ditargetkan akan mencapai US$ 6,9 milyar, ternyata bisa ditekan menjadi US$ 5,1 miIyar. Maka, untuk menghemat pemakaian cadangan devisa, pemerintah tampaknya akan lebih memusatkan pada usaha swasta yang kelak mampu menyerap bahan baku penolong. Salah satu usaha seperti itu adalah industri pertanian. Namun, tak banyak yang tertarik untuk membenamkan diri dalam usaha yang hasilnya baru tampak tujuh sampai sepuluh tahun. Dalam hal ini, boleh dipuji usaha PT Astra International. Perusahaan gemuk itu telah menyisihkan milyaran rupiah untuk membuka perkebunan kelapa sawit seluas 5.000 hektar di Rengat, provinsi Riau. Usaha lainnya adalah perkebunan singkong di Lampung. Astra, seperti diakui wakil presidennva. T.P. Rachmat. memiliki laba yang cukup besar. Sebagian laba itu disalurkan ke bidang industri pertanian. Pemerintah, kalau mau, agaknya bisa berbuat banyak untuk menolong swasta yang bermodal pas-pasan. Bukan saja dengan cara memberikan kredit model KIK dan KMKP, yang sekarang terpaksa dikurangi. Tapi, sebagai pembuka jalan, pemerintah berpatungan dengan swasta luar negeri untuk mendirikan sebuah usaha. Ini usul Rudi Loprang, manajer pemasaran PT Unindo, penghasil trafo distribusi dan trafo tenaga. "Nanti, secara berangsur, sebagian saham swasta asing dan pemerimtah dijual pada swasta nasional," ujar Rudi. Contohnya adalah Unindo sendiri, semula, 1971, lahir sebagai usaha patungan antara Perusahaan Listrik Negara dan dua swasta Prancis dengan investasi US$ 900.000. Saham swasta asing, yang tadinya 60%, kini tinggal 44,4%, sesuai dengan undang-undang modal asing. Sebagian dari saham pemerintah pun, menurut Rudi Loprang, sudah dialihkan ke swasta nasional. "Kalau proyek sebesar Unindo diserahkan semua kepada swasta, sulit diharapkan ada yang bersedia menanggung risiko yang demikian besar," katanya. Jadi, sektor apa yang akan baik prospeknya? Somala Wiria tak segera menjawab. Tapi dia melihat, sektor industri pengolahan makanan, termasuk minyak goreng, masih cukup baik dimasuki swasta nasional. Tekstil sendiri, menurut bankir pemerintah itu, sudah membaik. Bahkan, katanya, untuk keperluan modal kerja 1984 ini industri tekstil sudah cukup tahan menerima kredit berbunga 18 %, naik dari 14 O pada tahun lalu. Pendapat serupa juga dikemukakan T.P. Rachmat dari Astra. Menurut dia, jika swasta masih banyak berpikir soal return on investment (laba investasi), tidak bakal maju-maju. Dia menilai, sektor agrobisnis merupakan "industri di masa depan". Pemerintah tentu akan senang bila semakin banyak swasta nasional masuk ke sektor agro ini. Bertambahnya investasi swasta jelas akan mengurangi tekanan pada pemerintah untuk selalu harus melakukan ekspansi atau investasi baru. Kalau toh harus melakukan penyertaan modal, mungkin kelak pemerintah tak perlu banyak-banyak menyisihkan rupiah. Dr. Arsjad Anwar, ekonom dari UI, lebih setuju jika pemerintah meningkatkan penyertaan manajerial, bukan pada equity (modal). Dengan cara itu, demikian Arsjad, proses alih pengetahuan manajerial dalam suatu usaha patungan dengan, misalnya, pihak asing bisa juga diselenggarakan. Dia beranggapan, penyertaan manajerial mendesak dilakukan mengingat perbandingan tenaga manajer terdidik dan profesional kita hanya sekitar 3% dari seluruh angkatan kerja, sedangkan di Muangthai dan Filipina masing-masing bisa mencapai sekitar 6%. "Pendidikan formalnya di sini pun masih jelek," kata Arsjad. Penyertaan manajerial seperti itu sesuygguhnya sudah dilakukan beberapa bank pemerintah, dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan nonbank, berpatungan dengan bank asing. Tapi dalam patungan bank pemerintah dengan bank asing itu, T.D. Pardede, pemilik 26 perusahaan, beranggapan bahwa pemerintah tak perlu memasukkan modal besar. "Melalui penyertaan modal yang kecil saja, sudah cukup alasan buat pemerintah untuk ikut mengawasi dan membina usaha patungan tadi," kata Pardede. Sulitnya, swasta luar negeri, jika ingin membuka usaha di Indonesia, sampai sekarang menggunakan daftar calon partner yang itu-itu juga. Nama Liem Sioe Liong, William Soerjadjaya, Onggo Hartono, Hendra Rahardja, Soedarpo Sastrosatomo, Julius Tahija, dan beberapa nama lagi yang masih bisa dihitung dengan jari tampaknya merupakan calon favorit. Itu, dari pertimbangan bisnis, masuk akal. Sebab, siapa slh yang tidak mau mencari partner yang kuat? Itu agaknya dirasakan Jusuf Kalla, direktur utama NV Haji Kalla Trading Coy., di Ujunpandang. "Kesulitan memobilisasikan modal dari luar negeri itu tidak hanya untuk modal patungan, tapi juga untuk mengembangkan industri besar," kata Kalla. Menurut dia, industri seperti itu memerlukan dana besar. "Itu bisa saja dipancing dari bankir di luar negeri. Tapi itu kembali pada personal guaranty," katanya. Jusuf Kalla percaya bahwa swasta kita tak akan menutup mata bila diserahi suatu kesempatan. Misalnya, untuk mengelola listrik di desa atau kota terpencil, yang sampai sekarang masih dipegang sendiri oleh pemerintah. "Masalahnya tergantung dari studi kelayakan. Kalau modal yang ditanamkan bisa kembali dalam jangka sepuluh tahun, mengapa harus ditampik?" katanya. Dia mau saja kalau pemerintah, misalnya, memberikan kesempatan di bidang industri pertanian seperti dilakukan sendiri oleh grup Astra. "Ttu industri yang paling cocok untuk dikembangkan di Indonesia bagian timur," katanya. Tapi bicara soal swasta besar, masalahnya memang kembali pada nama-nama yang, kebetulan, tergolong nonpribumi. Menjadi pertanyaan apakah pemerintah, dan masyarakat, sudah siap menilai kelompok itu sebagai penggerak dunia swasta. Seorang pejabat ekonomi, ketika ditanya, menilai bahwa mereka itu menguntungkan secara ekonomis. "Apalagi, yang sudah mulai tumbuh sebagai multinasional, seperti kelompok Liem," kata pejabat itu. Dia mengakui, secara sosial politis, masalahnya memang masih peka."Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
Surat Dari Redaksi
Persiapan bahan
Catatan Pinggir
Tanaman dan tembok tiongkok
Unknown
Pipa devisa soviet
TEMPO|interaktif
