PARA pengusaha leasing, akhirnya, agak terhindar dari pusing.
Surat edaran Direktur Pajak Langsung, Ditjen Pajak, 26 Juli
lalu, membebaskan industri jasa ini dari pemotongan pajak
penghasilan (PPh), sesuai dengan pasal 23 UU Pajak 1984. Edaran
itu dikeluarkan menyusul surat Menteri Keuangan, bulan lalu. Di
situ disebutkan "maka kegiatan financial leasing termasuk
kegiatan usaha dari lembaga keuangan."
Adalah Asosiasi Leasing Indonesia (ALI) yang serta-merta
bersemangat menyambut kebijaksanaan ini. "Usaha leasing akan
makin berkembang, dan bisa turut menunjang program pemerintah di
bidang pembangunan," ucap Tryana Sjam'un, ketua Asosiasi, dan
presiden direktur Indo Ayala Leasing Corp. Beberapa bulan lalu,
Tryana mengeluh jika uang sewa cicilan nasabah (badan
pemerintah, badan usaha milik negara, dan perusahaan daerah)
atas pengadaan barang modal yang dibiayainya dikenai PPh 15%
dari jumlah bruto yang dibayarkan nasabah (TEMPO, 30 Juni 1984,
Ekonomi Bisnis).
Leasing dikenal di sini sejak sekitar 10 tahun silam. Kini,
menurut Tryana, sudah berdiri sekitar 41 perusahaan leasing, dua
di antaranya belum menjadi anggota ALI satu-satunya wadah yang
diakui pemerintah.
Nilai kontrak yang ditutupnya diharapkan mencapai Rp 800 milyar
untuk tahun ini. Sebagian besar dari jumlah itu diserap untuk
pembiayaan industri manufacturing dan transportasi. Keuntungan
atas hasil pengadaan barang modal itu sendiri, sebetulnya,
baru akan dikenai Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR)
pada tahun fiskal mendatang. Namun, ancang-ancang tadi sudah
membuat sumber dana lokal, yang tahun lalu mencapai sekitar Rp
119,5 milyar, dan sumber luar negeri, sekitar US$ 232,8 juta,
berpikir berkali-kali. Padahal, potessi pasar di sektor usaha
ini sempat menarik minat banyak lembaga keuangan asing.
Tryana memang sangat gencar bicara mengenai pengenaan pajak
terhadap usaha leasing, bahkan sampai ke DPR. Tetapi, katanya,
"Jangan lupa, keluarnya kebijaksanaan baru itu bukan karena
lantangnya teriakan ALI." Kini ia berharap bisa mendapat
fasilitas siap (transaksi berjangka pembelian valuta asing)
dari Bank Indonesia (BI). Dengan fasilitas itu, ia berharap bisa
memanfaatkan dan meningkatkan pinjaman dalam bentuk dolar dari
luar negeri.
D.S. Surianingrat, presiden direktur PT Saseka Gelora Leasing,
melihat empat keuntungan jika leasing diakui sebagai lembaga
keuangan. Lebih bebas menarik dana, lebih mantap dalam
penggunaan dan pengerahan dana, bisa berhubungan langsung dengan
BI, dan bisa berhubungan leluasa dengan lembaga-lembaga keuangan
bank dan bukan bank dalam tukar-menukar informasi masalah
kredit. "Hal ini penting untuk mengetahui kelayakan nasabah dan
bidang usaha yang akan dilaksanakan," katanya.
Namun, harapan Surianingrat dan rekanrekannya barangkali masih
samar-samar. Sebuah sumber TEMPO di Departemen Keuangan
memandang kebijaksanaan ini secara berhati-hati. "Hanya yang
menyangkut PBDR leasing diperlakukan sebagai lembaga keuangan,"
katanya. "Lain dari itu, tidak."
Maksudnya, usaha leasing tetap tidak boleh menarik dana dari
masyarakat, seperti menerbitkan sertifikat deposito dan obligasi
serta tidak boleh menerima tabungan atau giro. Dengan kata lain,
usaha leasing tetap tidak bisa menjadi deposit-taking company.
Sumbemtu mengakul, perusahaan leasmg sekarang bergerak dl bidang
yang luas sekah, kecuali bidang pertahanan-keamanan.
Karena itu, Tryana Sjam'un mengharapkan, "Formulasi lebih jauh
mengenai usaha ini dari kaca mata pemerintah." Semacam tindak
lanjut, yang menjelaskan kedudukan dan kelembagaan. Ia sendiri
tidak tertarik menjual obligasi kepada masyarakat. Jika pun
boleh, masih diperlukan waktu 4-5 tahun lagi. Lagi pula, "Tidak
semua perusahaan leasing nantinya sama majunya," katanya. Dengan
kebijaksanaan baru ini, Tryana terutama mengharapkan
berkibarnya kembali semangat para penanam modal, baik domestik
maupun asing.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
