BEKAS kepala Pusat Vaterinaria Farma (Pusvetma) Surabaya,
Soetrisno, bersama empat bawahannya, Sulystianto, Sumpena
Natadjumena, Achmad Sadik, dan Djoko Sugiarto, diputuskan
Pengadilan Negeri Surabaya terbukti korupsi. Kelima dokter hewan
itu, menurut majelis, telah mengkorup anggaran negara sebesar Rp
500 juta dalam pembelian bahan baku untuk vaksin.
Menurut majelis hakim, yang diketuai Yahya Wijaya, kelima ahli
yang bekerja untuk membuat vaksin - obat ternak - itu, di
persidangan terbukti telah memanipulasikan anggaran 1980 sampai
1982 yang dipercayakan pada lembaga yang mereka pimpin. Dari
anggaran sebesar Rp 700 juta untuk membeli bahan baku vaksin
berupa telur ayam, kambing, kelinci, dan tikus putih, yang
sungguh-sungguh dibelanjakan hanya sekitar Rp 200 juta. Sisanya,
menurut Majelis, Selasa dua pekan lalu, dipakai oleh kelima
dokter hewan itu untuk kepentingan pribadi dan yayasan karyawan.
Cara yang dilakukan para ahli vaksin itu untuk korupsi, seperti
terbukti di sidang terbilang kuno. Pusvetma, lembaga yang dibuat
pemerintah sejak 1959, memenuhi bahan bakunya dari dua
perusahaan yang dibuat para terhukum sendiri, yaitu CV Biovet
dan CV Madura Raya. Dengan cara seperti ini, Pusvetma
melebih-lebihkan jumlah bahan baku yang dibelinya. Hasilnya,
seperti diakui kelima terhukum, Pusvetma berhasil mengumpulkan
dana taktis sebesar Rp 400 juta yang sebagian disetorkan kembali
ke CV Biovet dan sebagian lagi ke CV Madura Raya. Berdasarkan
semua itu, Hakim menghukum kelima dokter hewar. itu 1 sampai 2
tahun penjara.
Tapi keputusan itu dirasakan para terhukum sangat pahit. Ahli
vaksin yang kini bekerja di perusahaan swasta di Bogor itu
menilai, keputusan Hakim hanya berdasarkan pertimbangan yuridis
semata-mata. "Hakim tidak mau tahu misi moral yang saya bawakan,
dan menutup mata terhadap keruwetan struktur lembaga di instansi
saya," ujar Soetrisno, 57, yang menjabat kepala Pusvetma 1975-
1982.
Menurut Soetrisno, kerumitan keuangan di kantornya itu bermula
dari diberlakukannya sistem DIP (Daftar Isian Proyek) untuk
setiap anggaran negara sejak 1979. Untuk lembaganya, kata
Soetrisno, sistem itu tidak mungkin diterapkan. Sebab, menurut
DIP, semua pembelian bahan sampai ke produksi dan penyebaran
vaksin ke peternak harus selesai dalam waktu satu tahun. "Itu
tidak mungkin. Jika diterapkan juga, produksi vaksin pasti
terlambat. Padahal, vaksin harus sampai di peternak tepat pada
waktunya," kata Soetrisno, yang terkena hukuman 2 tahun penjara.
Sebab itu, ceritanya, ia meminta dispensasi ke Ditjen
Peternakan. Atasannya, kata Soetrisno, mengantarnya ke Ditjen
Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta. Tapi permohonannya
ditolak. Petunjuk yang dimintanya pada Departemen Pertanian pun
tidak turun-turun. "Saya seperti menghadapi buah simalakama,"
ujar Soetrisno dengan mata berkaca-kaca.
Soetrisno akhirnya mengambil putusan untuk berjalan sendiri:
mengesampingkan prosedur DIP. Ia mengaku, untuk itu terpaksa
menaikkan harga bahan baku dari yang semestinya. Selain itu, ia
mengaku pula bahwa kedua rekanan Pusvetma - CV Biovet dan CV
Madura Raya - adalah milik yayasari karyawan sendiri. Keuntungan
akibat "permainan" itu, menurut Soetrisno, digunakannya untuk
meningkatkan premi bagi karyawannya. "Para teknisi itu
senantiasa berurusan dengan virus, sehingga perlu tunjangan yang
memadai," tambah Soetrisno, alumnus UI 1957 itu.
Tapi, akibatnya, kata Soetrisno, 23 September 1982 ia dipecat.
"Saya tidak mengerti. Sebelum perkara diperiksa, saya sudah
dipecat," ujarnya. Di Pengadilan pun akhirnya ia dinyatakan
bersalah melakukan korupsi. "Apalagi yang mau dipersoalkan.
Semuanya sudah terbukti di persidangan," jawab Hakim Yahya
Wijaya kepada TEMPO.
Menurut Hakim, perbuatan Soetrisno dan keempat bawahannya itu
seperti menghalalkan semua cara. Misalnya, menurut Yahya,
Pusvetma disebutkan membeli tikus putih dari kedua "rekanan"-nya
itu. "Padahal, tikus itu milik Pusvetma sendiri. Apalagi,
ternyata, tikus itu sudah dinyatakan afkir. Apa itu bukan
menghalalkan semua cara?" tanya Yahya.
Tim penasihat hukum, yang diketuai Sujono Hadiatmojo, menilai
bahwa putusan Hakim benar dari segi hukum. Tapi satu unsur,
katanya, yang tidak dipertimbangkan Hakim secara mendalam adalah
surat Irjen Departemen Pertanian kepada Jaksa Agung, 21 Mei
1983, yang menyatakan bahwa negara tidak dirugikan dalam kasus
itu. "Surat itu memang bukan hukum, tapi inti soalnya ada di
sana. Persoalannya, negara dirugikan atau tidak?" ujar Sujono.
Hakim Yahya membantah bahwa ia tidak mempertimbangkan surat itu.
"Surat itu hanya sekadar meringankan. Yang jelas, dengan surat
itu tidak berarti bahwa sifat-sifat pidana perbuatan para
terhukum bisa hilang begitu saja," ujar Yahya.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
