PROGRAM pengalihan saham ternyata tidak berjalan mulus. Masih
30 PMA yang belum mengalihkan 51% sahamnya kepada partner
lokalnya, dari 844 PMA yang masuk tahun 1975. Padahal, pada
akhir tahun 1974, Presiden menetapkan bahwa dalam waktu 10
tahun, program pengalihan saham setiap PMA harus sudah selesai.
"Ini karena masih ada partner lokal yang belum punya cukup dana
untuk mengambil alih mayoritas saham," ujar Sanyoto
Sastrowardoyo, wakil ketua BKPM, pekan lalu.
Untuk mengatasi kelangkaan dana itu, pemerintah hanya mengimbau
mereka agar segera go public. Dengan harapan, tidak akan ada
saham yang dibawa kabur ke luar negeri. "Secara ekonomis dan
ketenagakerjaan, kita yang rugi kalau ada perusahaan yang
tutup," kata Sanyoto. Katanya, sikap lunak itu diambil karena
pemerintah sangat mengandalkan modal asing untuk
mengejar pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dalam Pelita IV,
sesuai dengan rencana Bappenas.
Bagi PT Socfindo, perusahaan perkebunan kelapa sawit patungan
pemerintah dengan perusahaan Belgia Plantatida Nord Sumatera,
yang didirikan tahun 1968, bukan masalah dana yang menghambat
pengalihan sahamnya. "Pemerintah selalu mengambil bagian
keuntungannya untuk ditanam di bidang lain. Jadi,
sampai sekarang 60% saham masih di tangan Belgia," ujar T.A.
Ritonga, kepala bidang hukum perusahaan itu.
Sedangkan bagi PT Bibit Baru, yang bergerak di bidang perkebunan
bunga serta sayur-sayuran dan buah-buahan ekspor, persoalannya
lain lagi. Bukan hanya modal yang dibutuhkan untuk
mempertahankan hidupnya, tetapi juga jaminan pemasaran. "Nama
mereka sudah sangat terkenal dibanding kami," ujar Hendro
Basuki, salah satu direktur perusahaan, yang tampaknya sengaja
memberi jatah 30% saham kepada partner Belandanya, Efroot BV
Holland.
Di Jawa Timur yang tampaknya paling parah: hanya dua dari
sembilan PMA yang menyelesaikan pengalihan sahamnya. Persoalan
yang dihadapi lebih rumit. "Di sini pemilik modal asing juga
ikut menghambat dengan memanfaatkan lubang-lubang yang belum ada
ketentuannya" ujar Mohamad Zuhdi, kepala BKPMD jawa Timur, yang
mengaku pernah mengirim surat teguran kepada sembilan PMA
tersebut.
Meskipun demikian, pemerintah ternyata tidak begitu risau
menghadapi soal pengalihan saham itu. Terbukti, pada semester
pertama tahun ini, nilai SPT yang dikeluarkan untuk PMA 327%
lebih besar daripada semester yang sama tahun lalu. Hingga akhir
Juni lalu, pemerintah telah mengeluarkan SPT yang bernilai
Rp 395 milyar, dari aplikasi Rp 1.063 milyar. Sedangkan tahun
lalu SPT yang dikeluarkan hanya Rp 120 milyar, dari aplikasi
Rp 447 milyar.
Bahkan, pemerintah memberi peran lebih luas kepada koperasi
untuk menjalin kerja sama dengan PMA. Dalam buku Daftar Skala
Prioritas yang diserahkan pada Presiden, Kamis pekan lalu,
ditetapkan bahwa bidang-bidang usaha yang telah tertutup
bagi PMA bisa dibuka kembah asal menyertakan koperasi
sebagai pemegang saham 20%. "Sebab, pemerintah mengandalkan
sistem koperasi sebagai tulang punggung ekonomi di masa
depan," ujar Sanyoto.
Dan wakil ketua BKPM itu merasa yakin bahwa proyek-proyek PMA
tidak akan menyurut, meskipun pemerintah tidak lagi memberikan
masa bebas pajak. Di samping banyaknya penduduk dan melimpahnya
sumber daya alam, Indonesia masih memillki satu daya tarik lagi:
pemerintah masih memberi kebebasan bagi lalu lintas uang ke
dalam dan ke luar negeri - yang sekarang ini hanya dilakukan
oleh beberapa negara saja. "Nah, inilah andalan kita sekarang,"
ujar Sanyoto.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
