BILA SIM Disabet Zebra, (TEMPO, 3 Agustus Hukum) terungkap
perbedaan pendapat. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
Soedijono, dan sekjen Peradin, Maruli Simorangkir, sependapat
bahwa polisi sebagai pemberi berhak mencabut SIM kembali.
Sedangkan seorang ketua pengadilan di Jakarta, dan dari sumber
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak mau disebutkan
namanya, mengatakan bahwa hak seseorang (termasuk SIM) hanya
bisa dicabut melalui putusan pengadilan.
Perbedaan pendapat itu timbul karena dilaksanakannya Operasi
Zebra secara serentak di seluruh Indonesia, sejak Juli sampai
dengan Oktober, yang mengancam pembatalan SIM pelanggar. Bahkan
Polda Jakarta mengancam "mencakungkan", atau menyimpan
kendaraan-kendaraan di bekas pergudangan Cakung, Jakarta.
Tindakan ini akan dilakukan terhadap pengemudi yang melakukan
pelanggaran berat.
Pasal 10 KUHP membagi beberapa jenis hukuman antara lain,
sebagai hukuman tambahan: Pencabutan beberapa hak tertentu
(Pasal 10 ayat b sub 1e KUHP). Hak tertentu berarti bukan semua
hak. Orang tidak mungkin dicabut semua haknya karena berakibat
orang itu tak akan dapat hidup. Hak yang dapat dicabut, antara
lain, adalah hak untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pekerjaan,
maksudnya, semua pekerjaan yang bukan pekerjaan negara, yakni
pekerjaan partikulir, misalnya dagang, perusahaan, tukang, dan
sopir.
Jadi, hak seorang sopir untuk membawa/mengemudikan kendaraan
dapat dicabut apabila dia melakukan pelanggaran. Tapi siapakah
yang berhak mencabutnya?
Menurut pasal 35 ayat 1 sub 6e KUHP, hak si tersalah yang boleh
dicabut dengan putusan hakim adalah hak melakukan pekerjaan
tertentu. Lamanya hukuman pencabutan hak itu, bila dijatuhkan
hukuman denda, sekurang-kurangnya dua tahun dan selama-lamanya
lima tahun (Pasal 38 ayat 1 sub 3e KUHP). UU Nomor 3 Tahun 1965
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, dalam pasal 33-nya
menyebutkan, antara lain, bahwa pengemudi yang melakukan
pelanggaran dapat dicabut wewenangnya untuk mengemudikan
kendaran bermotor dengan suatu putusan hakim. Lamanya pencabutan
hak itu, menurut pasal 33 ayat 1, paling lama satu tahun dan
menurut ayat 2-nya, paling lama dua tahun.
Jadi, dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut,
jelaslah sudah bahwa yang berhak mencabut SIM dan beberapa hak
tertentu lainnya hanyalah pengadilan dengan suatu putusan hakim.
Menurut pasal 38 ayat 1 KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan
oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri
setempat. Ayat 2-nya berbunyl: Dalam keadaan yang sangat perlu
dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dulu, tanpa
mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan
hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan
kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
Sesuai dengan ketentuan tersebut, polisi tidak berwenang menyita
SIM atau STNK dari si pelanggar, tanpa ada izin atau persetujuan
ketua pengadilan negeri setempat. Jadi, penahanan SIM atau STNK
oleh polisi pun sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Apalagi,
menahan atau "mencakungkan" kendaraan yang terjaring dalam suatu
operasi. Kendaraan adalah benda bergerak yang menjadi obyek hak
milik. Ini dibuktikan dengan adanya BPKB (Eigendom), maka
penyitaan atas hak ini pun harus dengan izin atau persetujuan
ketua pengadilan negeri setempat sesuai dengan undang-undang.
Demi tertib lalu lintas, dan meningkatkan disiplin lalu lintas
para pengemudi, serta mengurangi korban kecelakaan lalu lintas,
kita tentu mendukung Operasi Zebra yang dilaksanakan saat ini.
Namun, pelaksanaannya hendaknya tetap didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Semoga era pembangunan hukum
pada Pelita IV ini, yang di canangkan pemerintah, dapat terwujud
dengan baik.
SYAMSUDIN MANAN, S.H.
Perumahan Pengadilan Negeri
Singkil, Aceh Selatan
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
