BERITA tentang Operasi Zebra berjudul Zebra di Praperadilan
(TEMPO, 5 Oktober, Hukum) menarik perhatian. Inilah komentar
kami.
Tata Usaha Negara, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan
administrasi, menggunakan bentuk-bentuk karakteristik yang
dikenal dengan nama izin (verguning atau bewijs) kuasa
(machtiging), konsesi dispensasi, pembebasan (vrijstelling),
pencabutan (ontheffing), dan sebagainya.
Ciri khas berbagai bentuk tersebut ialah bahwa suatu larangan
yang berlaku umum-abstrak-universal diterobos atau tidak
diberlakukan pada suatu hal yang khusus-kongkret-individual.
Surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), misalnya, menerobos larangan mengemudi kendaraan
bermotor di jalan raya (pasal 4 WVO), dan karena kedua surat
izin tersebut diterbitkan pihak kepolisian, terminologi Tata
Usaha Negara: "dengan perbuatan sepihak" oleh kepolisian, maka
wewenang yang diperoleh pemegangnya bukanlah hak sebagaimana
yang dikenal dalam hukum kontrak. Sehingga, pihak kepolisian
bukan hanya dapat menahan tetapi juga mencabutnya. Itu sama
halnya dengan izin pengacara dan notaris yang dapat dicabut
oleh Menteri Kehakiman, izin praktek dokter oleh Menteri
Kesehatan, izin usaha dagang oleh Menteri Perdagangan, dan
seterusnya.
Bila pihak kepolisian menahan SIM atau STNK, itu tidak berbeda
dengan tindakan ketua suatu pengadilan negeri, misalnya, berupa
schorsing seorang pengacara berpraktek pada pengadilannya. Tiada
seorang pun menghebohkannya.
Mengherankan, penahanan kendaraan dihubunghubungkan dengan
kesalahan pengemudi atau diidentikkan dengan penyitaan. Sebab,
bukankah penahanan itu merupakan tindakan pengamanan belaka
terhadap milik orang? Bila dipikir-pikir, bukankah selain
menahan STNK, juga pihak kepolisian dapat saja mencopot nomor
plaat yang bersangkutan tanpa memindahkan kendaraannya?
Izin, konsesi, dispensasi, dan lain sebagainya, agaknya belum
lagi diresapi sebagai perbuatan sepihak (eenzijdige handeling)
oleh Tata Usaha Negara yang menerobos larangan-larangan yang
berlaku umum. Semua itu menciptakan beveegdheid atau privilege
bukan hak, sehingga teoretis pengadilan negeri pun tidak
berwenang mencabutnya. Bayangkan bila pengadilan negeri dapat
mencabut izin membangun atau izin pengacara, yang nyata-nyata
termasuk kekuasaan eksekutif.
J.Z. LOUDOE
Penjernihan IV/11
Jakarta Pusat
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
