SEBUAH bom waktu dipasang Erwin Pardede, Sekjen Gapensi
(Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), di
Departemen Pekerjaan Umum. Kalau meledak, banyak pejabat niscaya
akan bergelimpangan dari kursinya. Sebab, bom yang dipasang itu
berisi tuduhan keras: tentang komisi dalam jumlah besar kepada
pimpinan proyek (pimpro)dan kepala kantor wilayah (kakanwil) PU
Sumatera Utara. Biasa?
Yang mengagetkan dari pernyataan Erwin di DPR, pekan lalu, itu
adalah besarnya komisi: sampai 29% dari nilai proyek.
Skenarionya kira-kira begini: Mula-mula kontraktor harus
menyerahkan komisi 18% sebagai jaminan untuk memperoleh proyek
- 16% kepada kakanwii dan sisanya kepada panitia tender. Lalu
11% lagi harus disetorkan kepada oknum-oknum yang menangani
proyek bersangkutan. Setoran semacam itu sebenarnya dianggap
sudah lumrah. Tapi kasus itu terpaksa dibeberkan, "Karena mereka
minta komisi sampai keterlaluan," kata Erwin.
Pendek kata, sejumlah pejabat di sana baru mau memberikan proyek
kalau kontraktor bersangkutan berani memberikan komisi tinggi,
pukul rata di atas 25%. Menurut Erwin, jika seorang kontraktor
tidak berani memberi, jangan harap akan pernah menang tender.
Yang dikhawatirkannya, kalau persentase komisi yang diminta
begitu besar, maka tidak tertutup kemungkinan proyek akan
menyimpang dari bestek. "Dan, artinya, kualitas bangunan hasil
kerja kontraktor pun sulit dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Syukur, Menteri PU Sujono cepat menanggapinya, dengan memanggil
sejumlah pejabat, termasuk Kakanwil PU Sum-Ut, untuk mengecek
kebenaran dakwaan itu. Ketua Bappenas Dr. J.B. Sumarlin sendiri
hanya memberi komentar pendek: kalau semua pernyataan itu benar,
maka volume pembangunan jadi berkurang. Tidak jelas siapa yang
memulai. Tapi, tentu terbuka kemungkinan, kontraktor juga turut
aktif karena harus bersaing. "Dan mereka sendiri butuh pekerjaan,"
tambah Sumarlin.
Peluang bermain memang terbuka mengingat jumlah kontraktor
anggota Gapensi kini sekitar 35 ribu perusahaan - dan setlap
tahun masih bertambah 30% - sementara volume dan nilai
pekerjaan makin menciut. Akibatnya, seperti kata Erwin, "Orang
terpaksa melakukan cara apa pun untuk mendapatkan proyek." Salah
satu contohnya, Proyek Irigasi Simalungun. Proyek yang terdiri
dari 34 paket itu, nyatanya, hanya dilaksanakan sekelompok
pengusaha swasta dan tiga BUMN.
Di Sum-Ut, tempat 5.500 anggota Gapensi mencari nasi, kabarnya
sudah lumrah kalau harus menyisihkan dana 35% dari nilai proyek
untuk pelbagai keperluan baik yang menyangkut proyek itu maupun
tidak. Seorang kontraktor, yang jadi korban permainan komisi,
biasanya hanya menggunakan separuh dari uangnya untuk membangun
proyek bersangkutan. "Bisa juga cuma 45% atau 47,5% saja," kata
Darma Indra, Direktur Firma Biro Hasrat Utama, Medan, yang
menganggap kejadian itu sudah berlaku umum.
Di Jawa Tengah kejadiannya malah cukup edan. Perang harga,
menurut Imam Syafei, Sekretaris Umum Gapensi Ja-Teng,
dianggapnya sudah menjurus pada ikhtiar menawar proyek dengan
nilai tak logis. Sejumlah kontraktor kabarnya sampai berani
mengajukan harga hanya 70% dari nilai Daftar Isian Proyek (DIP).
Contohnya Proyek Irigasi Kali Sapi di Purwokerto lolos dengan
harga Rp 177 juta, kendati DIP-nya Rp 230 juta. "Kalau 'nawarnya
cuma 10% di bawah DIP, masih logis. Tapi kalau sebegitu, sudah
gila," katanya.
Proyek Irigasi Kedung Waru, dengan DIP Rp 316 juta, juga sudah
diserahkan kepada kontraktor dengan harga hanya Rp 208 juta,
atau kurang dari 66% dari yang tercantum di DIP. Jegal-jegalan
memang jadi terbuka gara-gara anggaran untuk PU di sana pada
1986-1987 ini tinggal separuh tahun anggaran lalu yang mencapai
Rp 70 milyar. Sementara itu, jumlah kontraktor menggelembung
dari 3.000 ke 4.000 perusahaan. "Berapa pun harganya disikat,
jadi wajar kalau ada penyimpangan dari bestek," tambah Imam
kepada wartawan TEMPO Yusro M.S.
Di Bandung, sebuah perusahaan, yang biasa mengerjakan
elemen-elemen estetik sebuah proyek, menganggap lumrah
menyetorkan komisi 20% dari DIP kepada pimpro. Tapi kalau
berhubungan dengan instansi tertentu, jangan kaget, komisinya
bisa sampai 40%. Tidak semua proyek diperoleh lewat tender.
Sebagian didapat dengan berperanan sebagai subkontraktor.
Sementara itu, sikap para kontraktor dalam menghadapi pimpro
tampaknya serba salah. Tidak berbaik-baik, rezeki bisa amblas.
Berbaik-baik, ongkosnya mahal. Dalam pilihan sulit seperti itu,
kontraktor di Yogyakarta menganggap wajar pemberian komisi itu.
"Mereka 'kan yang punya kuasa, dan kita punya keuntungan, jadi
ya dibagi-bagilah," kata seorang kontraktor. "Hidup 'kan tidak
untuk cari musuh, tapi cari saudara."
Orang boleh tidak setuju dengan sikap itu. Juga terhadap
cara-cara sejumlah kontraktor anggota Gapensi memperoleh
kenaikan kualifikasi dengan membayar pada instansi penguji.
Dengan makin tinggi kualifikasi kontraktor - yang terbagi dari
jenjang paling rendah C (1,2,3), B (1,2), dan paling tinggi A -
maka kemungkinan mereka memperoleh proyek besar yang bisa
menghasilkan keuntungan. gemuk sekali tembak makin bertambah
besar. Saingan di atas juga tidak banyak mengingat kontraknya
bernilai Rp 500 juta ke atas.
Tapi untuk yang golongan C dengan nilai kontrak Rp 20 juta-
Rp 100 juta peminatnya banyak sekali. Karena peminat banyak,
penyelewengan dan setoran komisi pun paling galak terjadi di
lapisan proyek bawah ini.
Permainan memang jadi makin seram kalau anggota Gapensi di
daerah yang paling banter berkualifikasi B2, seperti disebut
Erwin, berambisi menubruk proyek gajah. Remuk, 'kan?
Eddy Herwanto
Laporan Biro-Biro Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
