JEPANG tampaknya masih serius ingin membantu ekonomi Indonesia.
Pekan ini, Selasa malam, Direktur Jenderal Keizai Kikakucho
(Badan Perencanaan Ekonomi Jepang) Tetsuo Kondo mendarat di
Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sebuah kunjungan yang tak
pernah dilakukan oleh para pendahulunya. Dia akan mengadakan
serangkaian pembicaraan dengan Menteri Koordinator Ekonomi,
Keuangan, dan Industri Ali Wardhana, Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas Sumarlin, serta Menteri
Keuangan Radius Prawiro.
"Kunjungan yang amat penting," ujar seorang pejabat di Bappenas.
Kondo adalah pejabat yang paling bertanggung jawab mengontrol
kredit lunak pemerintah Jepang. Dan Indonesia adalah klien
terbesar. Menurut laporan IGGI, selama 17 tahun terakhir sudah
885 milyar yen atau sekitar Rp 8,9 trilyun disisihkan pemerintah
Jepang bagi Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 501 milyar
yen sudah diberikan (disbursed) berupa pinjaman lunak dan
setengah lunak.
Seperti ikut prihatin menghadapi ekonomi Indonesia yang lagi
sakit, lembaga di bawah Kondo itu kini tak lagi kelewat campur
tangan dalam proyek yang disuntik oleh kreditnya. Untuk tahun
ini saja, Keizai Kikakucho sudah menyerahkan 600 juta dolar AS
kepada Indonesia. Hebatnya, 200 juta dolar di antaranya bebas
digunakan oleh pemerintah RI, kendati untuk membiayai proyek
yang tak ada hubungannya dengan Jepang atau untuk mengisi APBN.
Proyek-proyek yang dibiayai Bank Dunia pun ikut selamat.
Sebanyak 100 juta dolar lainnya khusus digunakan untuk
menyediakan dana rupiah, yang sampai sekarang masih jadi
persyaratan utama bank itu. "Tanpa dana itu sulit dibayangkan,
betapa runyamnya nasib kredit yang sudah telanjur diterima dari
Bank Dunia," ujar pejabat itu lagi. Sedangkan sisanya diberikan
sebagai pinjaman baru dengan syarat seperti biasa: Untuk proyek
yang melibatkan pemerintah atau swasta Jepang.
Sementara itu, pemerintah Jepang juga sudah berjanji untuk
menyiapkan lembaga khusus yang diberi nama Dana Industrialisasi
ASEAN. Menurut janji Menteri MITI dan Menlu Jepang Tadashi
Kuranari, lembaga itu akan dimodali 2 milyar dolar untuk
membantu pembiayaan dan investasi langsung pada proyek-proyek
swasta setempat.
Masih banyak yang bisa dipetik dari rencana kunjungan pejabat
penting dari Tokyo yang setingkat menteri tersebut. Berikut
ini wawancara khusus Seiichi Okawa, Kepala Biro TEMPO di Tokyo,
dengan Tetsuo Kondo dikantornya, Senin pekan ini.
Latar belakang kunjungan Anda?
Saya sering dikunjungi oleh orang-orang penting Indonesia.
Antara lain Sumarlin, Radius Prawiro, dan Ali Wardhana. Karena
itu, sudah sewajarnya kalau saya membalas kunjungan mereka.
Selain itu, saya kebetulan juga belajar ekonomi dari Universitas
Berkeley di AS, jadi kunjungan saya sekaligus juga untuk
menghadiri acara kangen-kangenan sesama alumnus Berkeley di
antara menteri perencanaan ekonomi dua negara. Tapi apa
sebenarnya tujuan kunjungan.
Ada lima masalah. Pertama, membahas masalah pengaturan
kebijaksanaan ekonomi makro. Misalnya soal peranan Jepang dalam
pembangunan di masa datang. Kedua, meninjau proyek-proyek yang
didanai Jepang, untuk mempelajari dan memperbaiki konsep-konsep
kerja sama di masa depan. Ketiga, mempelajari situasi ekonomi
Indonesia saat ini lewat diskusi dengan para pengusaha. Keempat,
saya akan bertemu dengan para pengusaha Jepang di Indonesla
agar mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk
meningkatkan hubungan ekonomi. Terakhir, saya akan membahas
kerja sama ekonomi Jepang, ASEAN, dan Pasifik.
Soal ekonomi Indonesia?
Bagi Indonesia yang paling penting adalah bagaimana
mempertahankan keseimbangan neraca perdagangannya. Tanpa
inflasi, tentunya, agar pertumbuhan itu bisa stabil.
Indonesia sangat terpukul oleh yendaka makin menguatnya nilai
yen terhadap dolar, yang membuat cicilan utangnya adi makin
berat.
Jepang juga menyadari betapa beratnya beban cicilan yang harus
dibayar Indonesia. Karena itu, Jepang sedang memikirkan hal-hal
yang dapat meringankan beban itu. Tapi utang tetap harus
dibayar.
Dari segi perdagangan dan investasi sebenarnya yendaka malah
mendorong ekspor Indonesia ke Jepang. Sebaliknya, para pengusaha
Jepang jadi makin bergairah membuat usaha patungan di Indonesia.
Tapi di ASEAN ada ketidakpuasan karena tertutupnya pasar Jepang.
Kalau memang terbukti, Jepang harus lebih membuka pasarnya. Saya
kira, kalau Jepang menutup pasarnya bagi ASEAN, akan rugi
sendiri. Jepang malah harus membeli barang dari kawasan itu
agar mereka lebih mudah mencicil utang.
Ada suara-suara yang menginginkan Jepang memperluas jangkauan
bantuan ekonominya.
Jepang sudah melakukan makronisasi bantuan ekonominya. Lihat
saja semula bantuan yang diberikan hanya terbatas pada
pembangunan infrastruktur. Misalnya pembangunan jalan atau
pembangkit listrik. Sekarang, itu meliputi penyediaan dana lokal
dan perbaikan struktur ekonomi.
Keizai Odyukai (Organisasi Pengusaha Jepang) pernah mengimbau
agar pemerintah Jepang meningkatkan bantuan menengahnya lewat
Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA) sebesar 10 milyar dolar.
Sementara itu Kongres AS pekan silam mengusulkan bantuan itu
ditingkatkan sampai 3 persen dari GNP sampai akhir 1992.
Perlu diketahui, kini Jepang memiliki piutang 200 milyar dolar,
terbesar di dunia. Tapi itu juga milik swasta. Sedangkan
pemerintah Jepang sendiri mempunyai utang 150 trilyun yen kepada
negara. Jadi, kemampuan pemerintah untuk meningkatkan bantuan
ekonominya terbatas. Nah, karena itu, pemerintah mengarahkan
agar dana sektor swasta bisa dijadikan bantuan ekonomi. Itulah
tema besar kebijaksanaan ekonomi saat ini.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
