DINASTI Mataram menyisakan empat kerajaan kecil di Jawa sampai
awal abad ke-20 ini. Dua di Surakarta, Kasunanan dan
Mangkunegaran, dua lainnya di Yogyakarta, yaitu Kasultanan dan
Pakualaman. Di masa penjajahan Belanda dan Jepang, kedaulatan
raja-raja Mataram ini praktis berada di bawah dominasi penjajah.
Jangan harap raja bisa duduk aman di singgasana tanpa restu
pemerintah penjajah. Bahkan, "Yang berhak memberikan gelar
kepada raja adalah Gubernur Jenderal," tutur Mr. Kanjeng
Pangeran Hario Soedarisman Poerwokoesoemo, penasihat hukum
Sultan Hamengku Buwono IX. Langsung atau tak langsung, Belanda
ikut mengatur kualifikasi putra makota, bahkan ikut mengatur
pemberian gelar-gelar keraton.
Tahun 1927, Gubernur Jenderal J.E. Jasper, umpamanya,
mengeluarkan peraturan tentang gelar-gelar di lingkungan
Kasultanan Yogya. Dalam peraturan yang dikenal dengan nama
Rechtblaad 1927 ini ada ketentuan bahwa seorang putra makota
Kasultanan diberi gelar Kanjeng Gusti Pangeran Anom. Jika raja
wafat, secara otomatis putra makota memiliki hak penuh untuk
menggantikan raja, termasuk mewarisi gelar-gelarnya. "Rechtblaad
1927 ini mestinya masih berlaku, karena tak pernah dihapus,"
kata Soedarisman.
Namun, kedua kerajaan ini tak lagi mengikuti Rechtblaad 1927.
Buktinya, kendatipun telah memangku jabatan sekitar setengah
abad, kedua raja Yogya ini tak jua mengangkat seorang Adipati
Anom. Di Surakarta keadaannya sama.
Jiwokusumo, misalnya, tak pernah secara resmi diangkat sebagai
putra makota. Gelar K.G.P.H., yang dia sandang tak lama setelah
kakak sulungnya Radityo meninggal, 1977, bukanlah gelar resmi
putra makota. Hangabehi, yang sering disebut sebagai calon
pengganti PB XII di Kasunanan, juga tak diangkat secara formal
sebagai Adipati Anom.
Yang terjadi kemudian, di zaman republik ini, adalah
musyawarah kerabat keraton. Jiwo, umpamanya, diangkat sebagai
pimpinan kerabat Mangkunegaran berdasarkan rapat keluarga yang
dihadiri putra-putri Mangkunagoro VIII dan kerabat dekat.
Tradisi keraton memang menjadi kagok ketika berhadapan dengan
zaman baru. Pemerintah atau DPR hingga kini belum sempat membuat
UU untuk mengatur keraton dan penghuninya. Yang ada cuma UU No.
3 tahun 1950 tentang Status dan Pemerintahan Daerah Gabungan
Kasultanan dan Pakualaman. Namun, UU itu pun belum menyentuh
seluk beluk kehidupan keraton dan penghuninya tentang gelar,
umpamanya.
Sesungguhnya, menurut Mr. Soedarisman, pemerintah RI berhak
membuat dan memberikan gelar terhadap raja-raja Mataram.
Alasannya: dulu pemerintah Hindia Belanda yang memberi dan
mengesahkan gelar raja. "Sekarang pemerintah RI-lah yang berhak
memberikan, sebab dialah pewaris pemerintah Belanda," ujarnya.
Prof. Padmo Wahjono, guru besar hukum tata negara UU, malah
berpendapat, generasi penerus di keraton-keraton Jawa itu agar
terus memakai gelar leluhurnya. Jiwokusumo, misalnya,
dipersilakan menyandang gelar Mangkunagoro IX. "Supaya dia lebih
merasa bertanggung jawab terhadap budaya Mangkunegaran,"
ujarnya.
Ahli hukum tata negara itu tak melihat benturan hukum apa pun
dengan pemakaian gelar Mangkunagoro IX atau Hamengku Buwono X.
"Biar saja gelar-gelar itu digunakan. Toh, di Amerika, yang tak
ada kerajaan, punya Henry Ford I dan II," ujar Prof. Padmo
menyebut jutawan Amerika itu sambil tertawa. Jika pemberian
gelar kebangsawanan itu diatur dan diberikan oleh Presiden, guru
besar ilmu hukum ini setuju. "Pasal 15 UUD 1945 menyebut,
presiden berhak memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda
kehormatan," tuturnya.
Gelar ternyata tak hanya milik orang Jawa. "Di Minang ada gelar
Sutan Dilangit, juga Sutan Bagindo Dirajo. Biarkan saja gelar
raja Jawa diteruskan. Ini 'kan melestarikan budaya," kata Prof.
Ismail Suny, ahli hukum tata negara UI. Soal gelar itu menurut
dia, tak perlu disengketakan.
Yang layak dipersoalkan justru UU No. 3 Tahun 1950 itu. Apakah
jabatan Sultan HB IX sebagai kepala daerah dan Paku Alam VIII
sebagai wakil bisa diturunkan? Menurut Padmo Wahjono, soal ini
perlu dikaji lagi. "Jasa Sri Sultan dulu adalah pribadi
sifatnya, tak membawa kerajaan," tuturnya.
Putut Tri Husodo (Jakarta), Slamet Subagyo (Yogya)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
