SIDANG tilang kini tak cuma ketok palu dan bayar denda. Di
Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa pekan ini, berlangsung
sidang tilang unik: dihadiri lengkap oleh pengacara, hakim,
jaksa, dan tentu saja -- terdakwa.
Sang terdakwa, Noor Ali dan Haryono, memang cuma sopir. Tapi
mereka telah membuka lembaran baru. Mereka menolak idang tilang
dengan sistem rol -- sidang borongan yang lazim dilakukan untuk
perkara summier (ringan) dengan banyak terdakwa sekaligus --
seperti dilakukan pada tilang-tilang di mana pun. Kedua orang
itu, untuk sidang yang biasanya hanya dihukum denda itu, meminta
bantuan penasihat hukum. "Sebab, kami tak salah. Tapi kami tctap
ditilang," tutur kedua sopir itu, tegas.
Pertengahan November lalu, Noor Ali, 43 tahun, dan Haryono, 26
tahun, memasuki Jalan Pahlawan, Surabaya. Di depan sebuah toko,
keduanya memarkir truk masing-masing. Ketika itulah dua petugas
polisi lalu lintas, Koptu Tari Soepomo dan Peltu Sapii, datang
menghampiri mereka. "Apa Saudara tidak tahu ada tanda larangan
masuk?" tanya sang petugas. Noor Ali dan Haryono terkejut. Itu
pertanyaan aneh, pikir mereka.
Di ujung Jalan Pahlawan memang ada rambu. Tanda larangan masuk
untuk truk kelas III. Namun, di bawah rambu itu terpampang pula
rambu yang bertuliskan "umum". Artinya, kendaraan truk kelas
III umum -- dengan tanda nomor kendaraan warna dasar kuning --
tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Pahlawan. Truk mereka
bertanda nomor hitam, dengan klasifikasi kelas III-a. Itu
sebabnya Noor Ali dan Haryono ngotot, berdebat dengan petugas.
Seperti biasa, usaha itu sia-sia. Kedua sopir itu tetap
dituding bersalah. Mereka perintahkan datang ke Kantor
Satlantas Polwiltabes Surabaya. Di sini surat tilang merupakan
bukti pelanggaran -- menurut Noor Ali, terpaksa ditandatangani.
Kedua sopir itu rupanya pantang menyerah. Mereka meminta bantuan
penasihat hukum untuk membela di persidangan. Beruntung, dua
pengacara Surabaya, Yusnita dan Nyonya Becky Hananta, bersedia
membantu gratis. "Kami tak membayar sepeser pun," kata Noor
Ali.
Memang, karena memakai pengacara, persidangan yang seharusnya
hanya berlangsung sekitar dua menit, akan menjadi repot dan
berkepanjangan. Tapi, menurut Yusnita, sidang itu penting
artinya. Sebab, dalam menafsirkan rambu, bukan tak mungkin
petugas bisa salah. "Ini yang perlu diuji," katanya. Tambahan
lagi, tak ada ketentuan yang melarang pelaku pelanggaran lalu
lintas didampingi penasihat hukum.
Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Soekirno, pun sependapat
dengan pengacara itu. "Upaya seperti itu boleh-boleh saja," kata
Soekirno. Sebenarnya, katanya, persidangan tilang secara
borongan seperti sekarang ini dilakukan untuk menyederhanakan
proses persidangan pelanggaran lalu lintas.
Tapi jalan menuju persidangan itu tak selalu mulus. Pengacara
Yusnita, misalnya mengaku beberapa kali menerima telepon dari
orang tak dikenal, yang meminta agar persidangan tak usah
dilakukan. Noor Ali dan Haryono -- kedua sopir itu -- pada TEMPO
mengaku pula didesak untuk mencabut kembali surat kuasa kepada
kedua pengacaranya. "Saya diminta untuk maju sendiri," kata Noor
Ali. Tapi permintaan yang menurut Noor Ali berasal dari pihak
kepolisian itu ditolaknya.
Pihak kepolisian, seperti dijelaskan Kadispen Polda Ja-Tim
Letkol (Pol) Drs. Ivan Sihombmg, menegaskan bahwa lalu lintas
tetap menganggap kedua sopir itu melanggar rambu di Jalan
Pahlawan. Namun, kata Ivan, pihaknya tak hendak membela petugas
semata. Kalau di sidang terbukti kedua petugas tadi tak mengerti
rambu lalu lintas, mereka akan ditindak.
Jalil Hakim dan Toriq Hadad (Surabaya)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
