-
09 Januari 1988
Menjawab Angka yang Menggoda
BARIS kedua dan ketiga di kolom sebelah kiri itu, yaitu mengenai penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam, selalu menambat perhatian. Angkanya penuh daya sihir: sanggup memunculkan berbagai pertanyaan, spekulasl, harapan, ketakutan, dan entah apa lagi. Dari sana, mata langsung menatap angka di ujung kanan paling bawah, total pengeluaran belanja negara. Tarik napas dalam-dalam. Belum lagi meneliti angka lain, beruntun pertanyaan bersilangan d kepala, yang berkembang bersamaan dengan kemampuan berpikir dan imajinasi. Ada semacam perasaan untuk mengerti bahwa betapa repotnya pemerintah mengelola negara dengan sumber daya yang cekak. Tapi sering terlintas untuk menumpangkan pertanyaan pribadi, untuk kepentingan pribadi, di atas anggaran yang disusun bagi kepentingan yang sangat luas itu. Kalau menurut analisa sendiri, ditambah berbagai bumbu pendapat para ahli, dan ada devaluasi, maka sahlah ikhtiar menyelamatkan isi kantung sendiri lebih dulu. Justru bagus bila dalam berhitung juga memasukkan unsur lain, sehingga pikiran berkembang untuk mendapatkan di mana sebaiknya modal ditanam, misalnya. Ini hanya beberapa pertanyaan dan sekilas analisa pejabat serta pengamat sebagai jawaban: Apakah akan ada devaluasi? Perkiraan penerimaan minyak dirancang hampir dua trilyun rupiah dari APBN yang sedang berjalan. Hal itu mungkin dicapai dengan kombinasi peritungan antara kuota, volume ekspor, harga, dan kurs rupiah terhadap dolar. Dua hal yang pertama agaknya sulit dituntut untuk berubah. Kesepakatan antara negeri penghasil minyak, OPEC, mengenai kuota dan tingkat kebutuhan pasar yang harus disuplai sangat mengikat. Harga? Yang dipatok pemerintah, 16 dolar per barel, sudah dianggap moderat: terletak di antara harga yang sekarang berlaku, 17,12 dolar, dan APBN yang hanya 15 dolar. Yang paling dekat tinggal satu kemungkinan: menilai mata uang sendiri. Itu baru satu pendapat. Yang lain menyatakan bahwa devaluasi bukanlah alat untuk mengamankan APBN. Yang harus diperhatikan, kata seorang pejabat tinggi keuangan, adalah transaksi berjalan pada neraca pembayaran. Mohammad Sadli, pengamat ekonomi yang bekas menteri itu mengatakan bahwa lampu kuning akan menyala dengan sendirinya kalau defisit neraca berjalan sudah melebihi tiga milyar dolar. Sekarang ini ada defisit hanya sekitar 1,6 milyar dolar. "Jelas sangat aman," kata Prof. Sadli, dalam sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada, beberapa waktu lalu untuk anggaran tahun ini sampai tahun depan, tampaknya akan lebih aman, karena pemerintah akan berusaha menekan defisit tinggal minus 654 juta dolar. Berbagai iklim untuk berdagang ke luar negeri sudah diciptakan, berbagai ketentuan penanaman modal Juga dipangkas, agar dolar lancar mengalir masuk. Sampai April 1989, dengan asumsi angka defisit dapat terus ditekan dan tanpa gejolak ekonomi yang berarti (misalnya harga minyak anjlok sampai di bawah 10 dolar per barel seperti tempo hari), rupiah akan terjauh dari gunting devaluasi. Devaluasi September 1986 terjadi, menurut sumber di Departemen Keuangan, karena defisit sudah berkisar 4 milyar dolar lebih. Waktu itu, petrodolar memang sedang seret, sementara modal asing tak bisa diharapkan sebagai penyangga. Sehingga pemerintah terpaksa menarik pinjaman komersial yang cukup besar guna membiayai proyek-proyek pembangunan yang tak dapat ditunda. Hal itu terlihat dari meroketnya bantuan program. Dari "hanya" Rp 70 milyar menjadi hampir Rp 2 trilyun. Usaha mengamankan transaksi berjalan sekarang ini boleh dibilang cukup baik. Nilai rupiah terhadap dolar sudah dianggap pas, berbagai kebijaksanaan untuk menciptakan iklim berusaha berjalan terus, sehingga semangat berdagang ke luar negeri dapat terpelihara. Kendati subsidi dalam bentuk sertifikat ekspor sudah dicabut, misalnya, fasilitas kredit ekspor -- yang suku bunganya sangat rendak menurut ukuran rupiah - masih merupakan perangsang yang mujarab. Hal itu dapat terlihat dari penampilan ekspor nonmigas tahun lalu. Berangkat dari angka yang tak sampai 600 juta dolar pada Mei tahun silam, bulan-bulan berikutnya perolehan devisa terus merangkak naik, hingga mencapai lebih 700 juta dolar pada bulan Juni dan di atas 800 juta dolar masing-masing untuk bulan September dan Oktober. RAPBN 1988-89, yang konon disusun secara konservatif itu, ternyata cukup optimistis memproyeksikan ekspor komoditi nonmigas: dianggarkan 11.345 milyar dolar atau rata-rata 950 juta dolar per bulan. Sementara itu, impor masih akan laju, tapi sebagian besar merupakan bahan baku atau penolong industri yang hasil produksinya sebagian besar juga untuk diekspor. Paket 24 Desember lalu, yang membebaskan sejumlah barang impor (dalam bentuk bahan baku atau penolong) dari tata niaga, pada akhirnya diharapkan sebagai kemudahan bagi industri di dalam negeri untuk berangkat ke pasar dunia dengan harga bersaing. Dengan demikian neraca perdagangan - yang dikatakan sebagai indikator akan ada atau tidaknya devaluasi - akan semakin sehat. Apakah harga BBM akan naik? "Tidak terlalu gampang menaikkan harga BBM," kata seorang pejabat di Departemen Keuangan. Tetapi, katanya juga, "Tidak terlalu enak bila BBM disubsidi terlalu besar." Subsidi BBM, yang sudah dihapus dari APBN berjalan, ternyata muncul kembali di RAPBN 1988-89 sebesar Rp 226 milyar. Nota Keuangan & RAPBN 1988-89 menjelaskan bahwa subsidi itu ada karena faktor harga minyak mentah. Berapa, sih, patokan harga minyak mentah untuk menentukan perlu tidaknya subsidi BBM? Pejabat Departemen Keuangan tadi sulit menjawab. Agaknya, tidak ada rumus yang jelas untuk menghitungnya. Dalam tahun anggaran berjalan sekarang ini, dengan perhitungan harga minyak mentah rata-rata 15 dolar, pemerintah tidak membuat pos anggaran subsidi. RAPBN, yang disusun dengan patokan harga minyak 16 dolar, ternyata perlu membuka kembali pos subsidi. Terasa lebih membingungkan lagi bila menyimak kembali APBN 1986-87. Di situ, dengan harga minyak mentah diperhitungkan lebih tinggi daripada sekarang, 25 dolar per barel, subsidi BBM dianggarkan hanya sebesar Rp 142,4 milyar. "Pelaksanaan anggaran BBM memang tergantung situasi di tengah jalan," kata pejabat Departemen Keuangan tadi. Hal itu terlihat pada APBN berjalan dan RAPBN. Realisasi semester pertama anggaran berjalan menunjukkan bahwa pemerintah telah "rugi" sekitar Rp 195 milyar, tetapi APBN tidak mengalami penyesuaian. Sebaliknya, ketika harga minyak payah pada 1986, APBN 1986-87 tetap saja mencatat subsidi Rp 142,4 milyar, kendati kenyataannya pemerintah untung Rp 1 trilyun dari penjualan. Ada pengamat yang berpendapat bahwa terdapat kemungkinan harga BBM naik meski sudah disubsidi. Tandanya terlihat dari angka pajak pertambahan nilai (PPN) yang tinggi diperkirakan. "Mungkin saya salah, tetapi kalau PPN itu termasuk penerimaan penjualan di pompa bensin, saya kira harga BBM bakal dinaikkan," katanya. Sama dengan pendapat pengamat lain, yang mendasarkan analisanya pada harga minyak mentah, dan kemungkinan pemerintah -- yang sudah bertekad akan disiplin membayar utang luar negeri -- tak mau terlalu rugi di front dalam negeri. Mengingat anggaran berjalan tempo hari disusun dengan asumsi harga minyak 15 dolar, dan meski realisasinya lebih tinggi dari itu, toh harga jual BBM tetap, tak kurang alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kecuali, tentunya, bila dari Pertamina masih bisa dituntut lebih efisien dalam menghitung harga pokok BBM. Tapi, ketika menaikkan harga minyak pelumas dan elpiji, tempo hari Pertamina tidak bicara soal biaya produksi. Cukup dengan menyatakan bahwa "sudah beberapa tahun tidak ada kenaikan. Apakah gaji pegawai negeri naik? Bujet gaji pegawai dan pensiunan mendatang direncanakan Rp 3,7 trilyun. Angka itu jelas naik 14,1% dibandingkan pada APBN 1987-88. Tetapi, sejauh ini, pemerintah tetap mengatakan bahwa angka itu bukan untuk menambah isi kantung setiap pegawai negeri dan pensiunan. Kalau demikian halnya, kenaikan anggaran hanya untuk menggaji pegawai baru (yang jumlahnya hampir 272 ribu orang), menaikkan gaji berkala, serta menaikkan gaji karena kenaikan pangkat dan golongan. Suatu hal yang -- menurut Nota Keuangan -- biasa terjadi setiap tahun. Yang cukup luar biasa dalam anggaran gaji kali ini ialah besarnya angka rupiah yang hampir mencapai Rp 463 milyar itu. Kenaikan hampir setengah trilyun itu jelas sangat mencolok dibandingkan kenaikan rutin yang dalam dua tahun sebelumnya tak sampai Rp 100 milyar. Hal itulah yang menimbulkan perkiraan -- atau harap-harap cemas menantikan bahwa bakal ada kenaikan gaji dan pensiun. Tak kurang DPR, dalam suatu acara dengar pendapat, mengimbau agar Menteri Keuangan "menyesuaikan" gaji pegawai. Usul itu belakangan ditanggapi langsung oleh Kepala Negara. Pulang dari KTT ASEAN, Presiden Soeharto mengatakan, tidak ada pemerintahan yang tidak memikirkan nasib pegawai negerinya. Waktu Presiden dengan penuh senyum, seperti tampak disiarkan TVRI, menatakan bahwa andai kata harga minyak naik 1 dolar per barel, dan produksi minyak dapat ditingkatkan 100.000 barel per hari, maka ada peluang bagi pemerintah untuk menaikkan gaji pegawainya. Nah, bukankah anggaran kali ini memperhitungkan harga minyak satu dolar lebih tinggi daripada bujet sebelumnya? Boleh jadi, memang akan ada perbaikan nasib gaji pegawai dan penslunan, tetapi pernyataan tidak dieksplisitkan dalam bentuk gaji. Ada yang memperkirakan kenaikan gaji pegawai itu sekitar 10%, minimal dalam bentuk bonus sebulan. Dalam buku Nota Keuangan, ada kalimat yang bisa ditafsirkan seperti itu. "Telah disadari bahwa gaji bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan pegawai. Oleh sebab itu, di samping diusahakan peningkatan gaji sesuai dengan keadaan keuangan negara, pemerintah selalu mengusahakan hal-hal lain yang menunjang, ...." Demiklan petlkan dari buku tersebut. Kenapa, bila akan ada perbaikan kesejahteraan pegawai, semuanya diutarakan secara samar-sarnar begitu? Ada yang menduga: ingat saja pengalaman jelek ketika ada kenaikan gaji sekitar 15% pada tahun anggaran 1984-85, kemudian 20% pada tahun anggaran berikutnya. Beberapa saat berita baik itu diumumkan, harga barang-barang konsumsi langsung terbang, tiga empat bulan sebelum realisasi. Sehingga, berita baik malah hanya menyundut inflasi yang tentu saja tak diinginkan. Nah, apakah anggaran baru ini bakal menggalakkan inflasi? Bujet sebesar Rp 28,96 trilyun, naik enam trilyun rupiah dibandingkan anggaran tahun sebelumnya, secara sepintas nampak meningkat. Tetapi benarkah kenaikan anggaran sedikit di atas 27% itu benar-benar ekspansif? Tunggu dulu. Kue sebesar hampir Rp 29 trilyun itu ternyata sepertiganya (Rp 10 trilyun) bakal untuk orang luar negeri: untuk membayar cicilan dan bunga utang yang kita peroleh dari pelbagai negara asing. Ini lebih besar daripada pendapatan Indonesia dari penjualan migasnya - satu hal yang buat pertama kali terjadi dalam sejarah. Tapi apa boleh buat: ini konsekuensi yang wajar kalau membangun dengan pinjaman luar negeri. Rajin mencicil utang toh ada hasilnya: bisa lebih mudah cari utang baru. Dengan kerajinan mencicil yang tahun ini sebesar itu, hanya sekitar 63% (Rp 18,3 trilyun) dari anggaran pemerintah dalam RAPBN mendatang yang bakal masuk ke masyarakat Indonesia. Ini lebih kecil ketimbang kue anggaran tahun yang sedang berjalan ini, yakni sebesar Rp 22,7 trilyun alias 70% (Rp 16 trilyun). Soalnya, cicilan utang luar negeri tahun anggaran yang hampir habis ini hanya sebesar Rp 6,8 trilyun. Dengan melihat perbandingan antara angka tahun 1988-89 dan angka tahun 1987-88 yang akan masuk ke masyarakat, dana penggerak pembangunan secara riil sebenarnya hanya bertambah Rp 2,3 trilyun - yakni pertambahan dari Rp 16 trilyun menjadi Rp 18,3 trilyun. "Jadi, ekspansi moneter akibat anggaran yang mendatang itu hanya bertambah Rp 2,3 trilyun atau 14,6%. Dengan kata lain, angka itulah yang sebenarnya merupakan uang berkekuatan besar yang bakal menambah gerakan ekonomi Indonesia,". kata Sjahrir. Jumlah itu berarti terhitung kecil sebagai angka yang bisa melipatgandakan sisi permintaan di masyarakat. Maka, ada harapan bahwa inflasi -- yang berarti juga naiknya harga-harga -- tidak akan teramat besar bila timbul dari sisi ini. Yang mungkin terjadi ialah bila biaya produksi, termasuk bahan baku, meningkat, dan mendorong inflasi. Misalnya bila bahan baku itu datang dari Jepang, dalam keadaan nilai yen tetap mendaki. Dengan pelbagai kemungkinan itu, ada yang memperkirakan bahwa inflasi akan bergerak di sekitar angka 10%. Konon, investasi tahun mendatang akan cerah di bidang pariwisata. Benarkah? Dirjen Pariwisata Joop Ave, yang pekan lalu menyambut datangnya turis kesejuta di Bandar Udara Soekarno-Hatta gembira bahwa anggaran pariwisata naik sampai 52% lebih. Para usahawan di bidang ini juga bisa bergembira, mengingat dalam Paket Desember 1987, proses perizinan usaha diringkas dari 33 buah yang bertele-tele menjadi hanya 2 jenis. Bagaimanapun, pariwisata suatu industri untuk meningkatkan penerimaan devisa, dan buat orang Indonesia, yang terkenal suka senyum, itu bisa dilakukan tanpa terlalu melotot. Tahun ini, menurut Joop Ave, turisme mendatangkan 700 juta dolar. Yang nampak melonjak adalah para turis Singapura di Pulau Batam. Hingga, menurut Joop Ave, permintaan untuk investasi resort hotel di Riau bukan main banyaknya. Tapi ada catatan: mungkin naiknya anggaran buat pariwisata itu teriadi Juga karena meningkatnya yen. Yen merupakan komponen terbesar dalam pemugaran proyek Borobudur di Jawa Tengah. Memang, menurut Sekretaris Ditjen Pariwisata Andi Mappisameng, naiknya bantuan proyek dari Rp 15,7 milyar di tahun 1987-88 ini jadi Rp 20 milyar di tahun 1988-89 mendatang, terutama karena membesarnya pencairan dana yen dari Overseas Economic Development Corporation Funds (OECF), lembaga keuangan kerja sama luar negeri Jepang untuk Proyek Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan. Toh, pengeluaran untuk pembangunan yang datang dari dompet Indonesia sendiri, dalam rupiah, juga meningkat: dari Rp 1,4 milyar menjadi Rp 6 milyar, atau 400%. Andi Mappisameng memberi isyarat bahwa tahun mendatang yang akan dapat perhatian utama ialah pariwisata bahari. Di samping turisme, prospek baik buat menanam modal jelas di bidang eskpor nonmigas. Khususnya di bidang industri manufaktur. Dalam catatan rencana pemerintah, tahun 1988-89 nilai ekspor ditargetkan naik sampai 58% lebih -- suatu sasaran terbesar setidaknya sejak awal Pelita IV atau tahun 1984-85. Seperti disebut di atas, angka itu, dalam dolar, hampir 1 milyar sebulan. Tahun lalu dicatat, harga komoditi primer atau bahan mentah.seperti karet, tak amat jelek. Harry Tanugraha, Direktur Eksekutif Gapkindo (organisasi pengusaha karet), menyebut selama tiga bulan terakhir 1987 harga getah para itu membaik. Sektor ekspor ini menghasilkan devisa 925 juta dolar, naik dari tahun sebelumnya yang kurang dari 900 juta dolar. Harry juga melihat prospek 1988 cukup cerah. Ramalan Peter Drucker yang tersohor, bahwa harga komoditi ini akan semakin merana, tergeser oleh penemuan bahan substitusi baru, tak selamanya benar. Tapi memang investasi untuk ekspor yang berasal dari hasil pengolahan -- seperti kayu lapis -- nampaknya akan lebih aman. Menurut tokoh kayu lapis Mohamad (biasa dipanggil "Bob") Hasan, nilai ekspor dari bisnis ini tahun 1987 mencapai 1,5 juta dolar dalam perhitungan FOB (Free on Board atau sampai di kapal). Kalau dihitung harganya sampai ke gudang pembeli, atau C & F (Cost reight), bisa sampai 1,7 juta dolar lebih. Melihat itu pula, Bob Hasan menginginkan agar industri kayu lapis tak hanya mengekspor kayu lapis mentah, atau ra plyqlood, tapi juga bisa mengolah dan menjual produk kayu yang lebih lanjut, dan jadi industri hilir. Mungkin d situ orang akan menanam modalnya. Tentu saja semua masih harus menunggu sejauh mana dunia tidak terkena resesi. Bob Hasan, misalnya, yakin bahwa kayu olahan tak akan terganggu asal dalam 1988-89 tak ada resesi yang berkepanjangan. Begitu pula orang lain yang mau tanam modal. Max Wangkar, Bachtiar Abdullah, Sidartha P., Budi Kusumah (Jakarta)"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
