BERAKHIR sudah riwayat Direktorat Jenderal Agraria. Penyebabnya:
lahirnya Instansi baru, bernama Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kelahiran BPN itu diumumkan oleh Mensesneg Moerdiono, di Kantor
Sekretariat Negara, Jakarta, dalam sebuah upacara yang singkat
dan sederhana, Senin pagi pekan ini. Pada acara itu pula Ir.
Soni Harsono, seorang pejabat Setneg, secara resmi dilantik
sebagai Ketua BPN. Lantas, Dirjen Agraria Sarwata bakal "pulang
kandang" ke Kantor Menpan (Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara), sebagai Staf Ahli Bidang Pertanahan.
Badan baru itu dibentuk berdasarkan Keppres No. 26/1988, yang
telah diteken oleh Presiden sejak 19 Juli silam. Adanya jarak
waktu yang cukup panjang antara keluarnya Keppres dan pelantikan
ketu BPN, "Untuk mengadakan persiapan-persiapan demi kelancaran
tugas badan baru ini," kata Moerdiono dalam sambutannya.
Sambil menunggu sosok organisasi BPN terbentuk, kata Moerdiono,
"Seluruh aparat Ditjen Agraria tetap bekerja sebagaimana biasa,
tak ada vakum." Jadi, perkara tanah tak akan dibiarkan
terbengkalai sekejap pun. Tentang pegawai Agraria? "Bedol desa,"
ujar Mensesneg kepada Tri Budianto dari TEMPO. "Seluruh aparat
Ditjen Agraria menjadi alat BPN."
Begitu pula semua harta kekayaan yang dimiliki Ditjen Agraria
akan diboyong ke BPN. "Kepala BPN akan menempati bekas kantor
Dirjen Agraria," tambah Moerdiono. Sejalan dengan langkah itu,
di tingkat provinsi, Kanwil BPN akan menempati eks gedung
Direktorat Agraria. Lantas Kantor Agraria akan digantikan Kantor
Pertanahan, sebagai kepanjangan tangan BPN di tingkat
kabupaten/kota madya.
Berbeda dengan Dirjen Agraria, yang bertanggung jawab pada
Menteri Dalam Negeri, Ketua BPN langsung berada di bawah
Presiden, sebagaimana Lembaga Pemerintan Non-Departemen (LPND)
yang lain. Namun, di tingkat daerah, boleh jadi, loyalitas ganda
masih akan berlangsung.
Betapa tidak. Salah satu klausul Keppres 26 itu menyebutkan
bahwa di tingkat provinsi, "pelaksanaan tugas taktis operasional
dikoordinasikan gubernur." Sedangkan dalam pekerjaan teknis
administratif, Kanwil Badan Pertanahan ada di bawah Ketua BPN.
Hal serupa terjadi pula di tingkat kabupaten atau kodya,
bupati/wali kota punya peran sebagai koordinator dalam tugas
taktis operasional.
Struktur organisasi BPN, sebagaimana disebut dalam Keppres,
sepintas mirip Ditjen Agraria lama. Empat direktorat yang ada
dipertahankan, hanya namanya saja yang diganti. Direktorat
Pengurusan Hak-Hak Tanah, misalnya, diganti dengan Deputi Bidang
Hak-Hak Tanah. Lantas Direktorat Tata Guna Tanah berubah Deputi
Bidang Pengaturan dan Penatagunaan Tanah.
Selain keempat deputi itu, dalam BPN juga ada Deputi Bidang
Pengawasan, yang menggantikan fungsi inspektur jenderal. BPN
juga dilengkapi dengan Puslitbang (Pusat Penelitian dan
Pengembangan), seperti departemen pada umumnya.
Kehadiran lembaga baru itu disambut hangat oleh Damciwar, Wakil
F-KP di Komisi II, yang membidangi antara lain perkara pada
lingkup Departemen Dalam Negeri. "Ini memberi banyak harapan dan
kesempatan," ujarnya. Yang dia maksud, tentu saja, memberi
harapan agar pelayanan pembagian hak-hak atas tanah bisa
diberikan secara lebih cepat, lebih tuntas, dan kalau bisa lebih
bijaksana.
Klaim-klaim atas hak penguasaan tanah, dalam catatan Damciwar,
sangat sering menimbulkan sengketa. Dari 171 kasus pengaduan
masyarakat ke F-KP tahun 1982-1987, misalnya, soal sengketa
tanah ini menduduki jumlah tertinggi, 70%. Jauh lebih besar dari
soal-soal sejenis PHK (ketenagakerjaan) dan pidana, yang
masing-masing hanya 13% dan 1,4%.
Masalah sengketa pertanahan beberapa tahun terakhir ini memang
makin ramai. Adanya "mafia tanah" -- sindikat tanah yang beraksi
bak mafia, gentayangan mencari korban -- makin sering
dibicarakan masyarakat. Banyaknya sertifikat tanah aspal, asli
tapi palsu, yang melibatkan sejumlah oknum pegawai Agraria,
menunjukkan kelemahan lembaga ini.
Masalah pertanahan, kalau mau disebut, bisa menjadi catatan yang
panjang sekali. Sanggupkan Soni Harsono menghadapinya? "Semua
tahu, masalah pertanahan itu sulit. Tapi saya siap
menghadapinya," ujar Soni, 58 tahun, insinyur teknik perkapalan
lulusan Sekolah Tinggi Teknik Hannover, Jerman Barat, 1961 ini
kepada Linda Djalil dari TEMPO.
Sepulang dari Jer-Bar, Soni menclok ke Departemen Perindustrian.
Di awal kariernya, dia sempat men-taksi-kan mobil pribadinya
untuk menambal gajinya yang minim. Lantas, dalam status eselon
II, tahun 1980, Soni hijrah ke Setneg, dan sempat masuk dalam
tim Kepres-10, yang "mengawasi" belanja-belanja departemen. Dari
situlah, dia belajar soal pertanahan.
Ada satu hal yang dicatat oleh Gubernur Ja-Tim Soelarso dari
kelahiran BPN ini. "Pertanahan Indonesia akan ditangani dalam
satu policy," tuturnya.
Putut Tri Husodo & Diah Purnomowati
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
