MUSIM angpao, alias amplop upeti, V baru sala berlalu bersama
lewatnya Tahun Baru Imlek. Sedangkan di dunia pers, yang baru
saja memperingati "Hari Pers Nasional", soal amplop ini masih
mendengung-dengung.
Di akhir tahun 60-an, harian Indonesia Raya di bawah pimpinan
Mochtar Lubis, misalnya, memaklumkan dengan seru bahwa para
wartawannya akan menolak pemberian uang (kini disebut "amplop",
sebab biasanya rupiah itu dimasukkan ke dalam pembungkus itu),
seakan-akan "amplop" identik dengan najis. Tapi sampai hari ini,
ketika Indonesia Raya sudah 10 tahun lebih mati dibreidel, para
wartawan jarang yang menampik "upeti" itu.
Ini setidaknya terbukti dari tulisan yang menarik di harian
Kompas pekan lalu. Penulisnya, E.H. Kartanegara, bicara dengan
terus terang dan ia menggunakan sedikit pendataan.
Bekas wartawan di beberapa media (antara lain TEMPO) yang kini
aktif memimpin Kelompok Belajar Menulis dan Meneliti di
Pekalongan ini mula-mula menemui satu fakta: "Saya tahu, banyak
rekan wartawan yang gajinya pas-pasan, tapi hidupnya makmur,"
kata Kartanegara, yang biasa dipanggil Karta. Ia juga pasti tahu
bahwa banyak wartawan bisa begitu karena amplop juga.
Maka, bersama tujuh rekan wartawannya, ia menyebar angket dan
melakukan wawancara langsung dengan 82 wartawan yang tersebar di
enam kota (Jakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang, Tegal, dan
Yogya).
Hasilnya tak jauh melenceng dari yang diduga. Dari 82 wartawan
yang diteliti itu, 76 atau 92,68% mengaku menerima amplop.
Sedangkan sisanya, enam kuli tinta, mengaku menolak amplop
dengan berbagai alasan. Ada yang mengakn karena gajinya sudah
cukup besar. Tapi ada juga wartawan yang hanya bergaji Rp 29
ribu sebulan menolak amplop. Dengan alasan, tindakan seperti itu
akan menodai kesucian idealisme wartawan.
Bagi pendirian yang terakhir ini, si penerima angpao tak lagi
memiliki kebebasan menulis, karena merasa berutang budi (atau
amplop?) pada sumber beritanya. Buktinya sudah banyak. Contoh
yang masih hangat adalah dua kisah Jusuf yang tenar itu: Jusuf
Ongkowidjojo dengan Yayasan Keluarga Adil dan Makmur-nya, dan
tokoh bisnis komputer Jusuf Randy yang baru-baru mi dltahan
polisi.
Dalam kurun waktu yang cukup lama, kedua Jusuf ini diorbitkan
oleh media massa. Hal-hal yang baik semata-mata disajikan
tentang mereka. Ternyata banyak dari cerita mereka yang tidak
benar. Jusuf Ongkowidjojo, misalnya, telah dijatuhi hukuman
penjara karena usaha yayasannya terbukti merugikan banyak orang.
Nah, kalau sudah begitu, muka pers pun jadi ikut tercoreng.
Bahkan setelah ditahan pihak yang berwajib, Jusuf Ongkowidjojo
dengan gamblang membeberkan segala yang telah diberikannya pada
wartawan. Entah itu berupa paket kredit maupun berupa angpao.
Lantas apa jawab para wartawan? Berdasarkan hasil penelitian
Karta, ternyata 75% media yang dijadikan respondennya tidak
secara tegas mengharamkan amplop. Artinya, mereka yang masuk ke
dalam 75% ini boleh-boleh saja menerima angpao. Tapi sebagian
besar dari mereka beralasan: penghasilan sungguh tak memadai.
Seperti yang diungkapkan oleh seorang wartawan Jakarta,
"Kondisilah yang memaksa kami, untuk sementara, melupakan
idealisme."
"Yang penting kita tahu batas," ujar wartawan lainnya.
Maksudnya, kalau diberi, ya diterima. Asal jangan sampai meminta
dengan sengaja, apalagi memaksa. Dan mereka membela diri, "Kami
pun punya idealisme. Dan sudah kami bayangkan, betapa nikmatnya
kalau kami bisa menolak amplop," kata seorang wartawan lain.
Tapi ia toh kini harus ingat akan kecilnya gaji.
Apalagi bila seorang wartawan mengalami kenyataan ini: ibarat
berharap mujair, terkail kakap Hasil amplop jauh berlipat-lipat,
melebihi gaji yang diperoleh setiap bulannya. Hasil penelitian
Karta menyebutkan, ada wartawan yang rata-rata sebulannya
menikmati amplop senilai Rp 650 ribu, bahkan ada yang sampai Rp
1 juta.
Dan tudingan terhadap sumber berita, sebagai sumber amplop,
memang tidak bisa dipungkiri. Boleh dibilang, hampir semua
instansi menyediakan dana untuk itu. Pemda Gresik, misalnya,
mengalokasikan Rp 1 juta dari APBD-nya untuk amplop. Begitu pula
pemda-pemda lainnya, seperti Pemda Bandung, yang mengambil dari
Pos Anggaran Bagian Perjalanan Pemda.
Untuk apa? "Ya, untuk kepentingan peliputan di daerah ini." kata
Humas Pemda Gresik. Maksudnya, agar setiap kegiatan di daerahnya
diberitakan di media massa. Humas Pemda Bandung punya alasan
lain: "Bukan, tak ada kaitannya dengan berita. Tapi itu hanya
sekadar oleh-oleh buat wartawan." Apalagi jika kebiasaan memberi
oleh-oleh itu seperti sudah jadi adat yang tak baik buat
ditiadakan.
Apa pun alasannya, memang bukan hanya sumber berita yang
bertanggung jawab. Seperti diungkapkan Menteri Harmoko,
"Penertiban harus dimulai dari medianya sendiri." Maksudnya,
jangan sampai ada penerbitan pers yang membekali wartawannya
cuma dengan kartu pers, agar bisa cari uang di luar.
Tapi apa mau dikata, kalau perusahaannya sendiri kembang kempis.
Ini tentu tak berlaku buat perusahaan penerbitan Kompas,
misalnya. Di Kompas, seperti dikatakan Jakob Oetama, setiap
amplop yang diterima wartawannya harus dilaporkan kepada atasan
wartawan yang bersangkutan. Perkara akhirnya amplop itu
dikembalikan atau tidak, itu soal nanti.
Yang jelas, kalau ada wartawan yang melanggar wajib lapor,
langsung dipecat. Aturan yang sama ada pula di beberapa media
lainnya. Ada juga yang menambahkan variasi. "Asal amplop itu
tidak mengikat, kami boleh menerimanya," kata seorang
wartawannya. Soalnya tentu bagaimana bisa menjamin bahwa hati
tak akan terpikat, setelah angpao mendekat.
Apalagi bila seperti dinyatakan Karta: amplop, yang 20 tahun
lalu masih dianggap sebagai pemberian, kini telah berubah
menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi. Bahkan ini
mengakibatkan ekses: ada wartawan yang setengah memeras.
Tidaklah mengherankan kalau akhir-akhir ini banyak kasus yang
dikategorikan pemerasan masuk ke pengadilan, dengan wartawan
sebagai tertuduh.
Budi K., Yopie H., Heddy L., Hedy S., Zed A., dan Wahyu M.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
