MENGAPA baiat? Abdul Muin Salim tahu. Senin pekan silam, guru
ini meraih gelar doktor di IAIN Jakarta dengan nilai amat baik.
Disertasinya yang berjudul Konsepsi Kekuasaan Politik dalam
Al-Qur'an banyak menguraikan soal baiat. Prof. Dr. Deliar Noer
dan Dr. M. Quraisy Shihab menjadi promotornya.
Muin, 45 tahun, sudah lama tertarik mengkaji soal kekuasaan
politik. Selama enam tahun ia pernah menjadi pengurus Syarikat
Islam di Ujungpandang. Tapi yang paling menggelitiknya Justru
"munculnya kekecewaan banyak orang sehingga mereka berusaha
mendirikan negara Islam". Dan kekecewaan yang dimaksudkan itu
bersangkut paut dengan kekuasaan.
Quran menyebut kekuasaan sebagai al-hukm. Al-hukm adalah sesuatu
yang perlu, demi tegaknya suatu sistem masyarakat yang ingin
mencapai tujuan dan cita-cita tertentu. "Jadi, kekuasaan
haruslah terwujud menjadi sebuah negara atau institusi politik
lain " kata Muin Inilah yang dibentuk Nabi Muhammad saw. di
Madinah, dan kemudian juga di Mekah.
Upaya Nabi menegakkan negara bermula dari proses sosial yang
disebut mubaya'at. Asal istilah ini dari kata Arab ba-ya-'a yang
berarti "menjual sesuatu". Tapi artinya secara khusus disebut
Quran dalam Surat Taubat ayat (111): "mengadakan perjanjian
kepemimpinan". Baiat adalah penaklukan diri dan penerimaan Islam
sebagai agama. Keadaan ini lalu melahirkan hubungan hukum yang
berisi hak dan kewajiban semua pihak. Inilah pangkal negara.
Dengan membaiat Islam sebagai agamanya - pertama kali dimulai
oleh Siti Khadijah, istri Nabi - masyarakat sekaligus membaiat
Rasulullah menjadi pemimpin ulil amr, pemangku kekuasaan. Dan
sejak itu lahirlah suatu masyarakat baru yang kelak memiliki
struktur sosial politik tersendiri - dan menggusur struktur yang
sudah ada. "Jadi, tanpa baiat, struktur itu tidak akan pernah
terwujud," kata Muin.
Sebagai ulil amr, Nabi tidak menyelenggarakan pemerintahan
secara otokratis, sehingga bisa otoriter. Nabi melibatkan para
sahabatnya dengan mendelegasikan tugas-tugas pemerintahan, baik
eksekutif maupun yudikatif, sesuai dengan kemampuan. Dapat
dikatakan pemerintahan Rasulullah bersifat "monokrasi
konstitusional". Kekuasaan ada di tangannya karena mendapat
baiat - tapi dijalankan menurut hukum Allah dan hukum hasil
musyawarah.
Dari penelaahannya, Muin merasa menemukan satu kerangka teori
politik yang Qurani. Yakni kekuasaan berasal dari Allah yang
memberikan legitimasi kekuasaan-Nya pada penguasa melalui
risalah (ini untuk Nabi) berupa Quran yang berisi perintah agar
manusia menegakkan hukum. Setelah Nabi wafat, Quran berada di
tangan rakyat. Maka, rakyatlah yang punya hak untuk memberikan
legitimasi kekuasaan mereka pada sang penguasa. Caranya: baiat.
Masalahnya, rakyat sangat banyak jumlahnya. Karena itu, cukup
wakilwakil rakyat saja - terhimpun dalam Majelis Umat yang
berhak melakukan baiat. "Jadi, hampir sama dengan Majelis
Permusyawaratan Rakyat di sini," kata Muin. Bedanya, anggota
Majelis Umat bukanlah anggota DPR seperti yang ada di sini. Ada
pemisahan antara keduanya.
Majelis Umat berfungsi memilih atau mencopot ulil amr atau
presiden, membaiatnya, serta melakukan kontrol politik. Jadi,
lembaga itu dapat mengontrol sekaligus memperbaiki langkah
politik ulil amr.
Inilah yang membedakannya dengan sistem politik yang sedang
berlaku di Indonesia. Anggota MPR tak dapat memperbaiki langkah
pemerintah, karena ia juga anggota DPR yang hanya punya hak
mengontrol tetapi tanpa memperbaiki.
Yang juga membedakan, menurut konsep ini, setiap pemimpin yang
terpilih harus mienyatakan janji melaksanakan kehendak rakyat.
Baru kemudian rakyat (atau Majelis Umat) ganti berbaiat
mendukungnya. Di sini hanya pemimpin yang menyatakan sumpah
setia. Tapi tanpa baiat sebagai pernyataan sosial.
Yang pasti, menurut Muin, sistem pemerintahan dunia terus
mengalamai degradasi. Idealnya, adalah sistem politik pada zaman
Nabi. Muhammad selain sebagai rasul juga sebagai kepala negara.
Begitu juga halnya Daud dan Sulaiman. Pada zaman bani Israil,
Nabi memberi fatwa pada kepala negara. "Seperti Iran sekarang,"
kata Muin. Sedangkan berikutnya, kekuasaan kaum agama dan
pemimpin politik terpisah sama sekali.
Mengenai teori baiat yang dikemukakan Muin, Menteri Aama
Munawir Sjadzali menanggapi. Ia dosen hukum politik (fiqh
siyasah) di Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta. "Teori baiat itu
sama dengan kontrak sosial John Lock," kata Munawir. Alasannya,
dalam baiat kontraknya terjadi timbal balik.
Di dalam Islam, menurut Munawir, Al-Mawardilah yang mengeluarkan
teori baiat alias kontrak sosial yang pertama. Itu pada abad
ke-14 atau sekitar dua abad sebelum teori kontrak sosial muncul
di Barat. Baru kemudian muncul sejumlah nama, seperti Thomas
Hobes, John Lock, dan Jack Rosseau.
Dalam pandangan Hobes, kontrak sosial hanya ada pada rakyat.
Rakyat memberikan kekuasaan sepenuhnya pada raja. Dan raja tidak
bertanggung jawab pada rakyat. "Jadi sifatnya absolut," kata
Munawir. Rakyat tak boleh memprotes raja, sebab ia telah
menyerahkan seluruh kekuasaan mereka pada raja.
Pendapat yang lebih manis - yang serupa dengan teori baiat -
juga dikemukakan oleh T.ock. Menurut dia, kontrak terjadi antara
rakyat danraja. Jadi, ada kewajiban timbal balik. Sedangkan
gagasan Rosseau lain lagi. Kontrak sosial cuma terjadi pada
setiap individu yang menyerahkan kekuasaan pada totalitas
masyarakat itu sendiri. Dan itu tak bisa diberikan atau
didelegasikan pada orang lain.
Betapapun dekat dan serupa teori baiat dengan teori kontrak
sosial (terutama yang dikemukakan Lock), Muin menolak anggapan
bahwa keduanya sama. Kontrak sosial, menurut Muin, beranggapan
bahwa sebelum ada negara yang ada hanya kehidupan liar. "Ini
cuma hipotetis. Tak dapat dibuktikan." Itu sebabnya ia menolak
kalau dikatakan Islam itu menganut teori kontrak sosial. Yang
terjadi dalam sejarah Islam adalah restrukturisasi masyarakat,
dari masyarakat non-Islam yang sering diistilahkan jahiliah ke
masyarakat Islam.
Munawir sebenarnya sepemikiran dengan Muin. Ia mengemukakan
bahwa teori baiat Al-Mawardi bertitik tolak dari kenyataan,
sudah terbukti dalam pengalaman. Sedangkan teori kontrak sosial
yang muncul di Barat lebih bersifat imajinatif. Munawir dan Muin
hanya berbeda dalam menggunakan istilah "sama" atau "berbeda"
untuk membandingkan antara kontrak sosial dan baiat.
Bagi kebanyakan umat Islam, istilah baiat bukanlah barang asing.
Terutama baiat yang dilakukan sekelompok orang yang ingin
mendirikan negara yang mereka sebut "negara Islam". Dalam
pandangan Muin, baiat semacam ini adalah tindakan makar. Dalam
Islam, sebuah negara dibutuhkan untuk mencapai cita-cita
politik. Bila cita-cita itu tercapai, dan warga lain mencoba
menegakkan negara lain di dalamnya, maka tindakan itu termasuk
bughat, subversif - dan itu boleh dihukum mati.
Diakuinya, bughat itu sering lahir karena ketidakpuasan, karena
cita-cita politik mereka tak'tercapai. Itu sebabnya, yang juga
menyangkut masalah Indonesia, Muin mengusulkan adanya suatu
sistem keterbukaan politik yang memungkinkan adanya kontrol dan
sekaligus perbaikan dari masyarakat. Misalnya, dengan Majelis
Umat yang disebutnya tadi.
Muin juga sependapat masih adanya baiat intern yang ada di
Indonesia. Kebanyakan baiat seperti itu terjadi di kalangan
tarekat, dan terkadang mengikat anggotanya sangat keras. Pada
masa penjajahan, banyak pemberontakan yang muncul dari kalangan
tarekat. Apalagi kalau pemimpin mereka telah mengeluarkan
instruksi untuk menentang penguasa.
"Banyak anggota tarekat yang lebih tunduk kepada pemimpinnya
daripada terhadap pemerintah," kata Muin. Untungnya, kini tak
ada guru tarekat yang memerintahkan anggotanya menjadi
pemberontak.
Abdul Muin Salim, yang gemuk pendek dan berjenggot bagai bola
putih kecil yang menggelantung ini, memang tertarik pada masalah
politik. Hanya saja ia merasa lebih suka menjadi guru ketimbang
berpolitik praktis.
"Lebih baik saya bekerja memberi kesadaran politik kepada
orang," katanya.
Zaim Uchrowi, Ahmadie Thaha, Priyono B. Sumbogo
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
