KEBOCORAN adalah hal biasa, termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. Hanya saja, tak banyak yang tahu, berapa besar rembesan dan siapa
"tikus-tikus" yang telah merugikan kas negara. Jadi, cukup mengejutkan ketika
wakil ketua Komisi APBN DPR RI, Aberson Marle Sihaloho, mengatakan pada akhir
Desember lalu, bahwa kebocoran pada APBN 1991-92 mencapai 30 persen.
Kalau sinyalemen itu benar, berarti negara digerogoti lebih dari Rp 16 trilyun!
Dan, kalau tingkat kebocoran yang sama masih terjadi dalam RAPBN kali ini,
jumlahnya naik hingga lebih dari Rp 18 trilyun. Jumlah ini luar biasa, apalagi
dalam masa uang ketat seperti sekarang.
Ketika TEMPO bertanya, dari mana ia mendapat angka sebesar itu, Aberson mengaku
bahwa angka tersebut bukanlah hasil temuannya. Ia mengutip dari sumber yang layak
dipercaya, yaitu dari pidato ilmiah pakar ekonomi Indonesia, Sumitro
Djojohadikusumo. Pidato ini diucapkan dalam acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia tahun 1990.
Angka kebocoran yang dilansir Aberson dibantah oleh Kepala Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) Gandhi. Berdasar perhitungan instansinya, yang berhak
memeriksa secara detail laporan keuangan di semua departemen dan lembaga
pemerintah nondepartemen, kebocoran yang terjadi tak sampai 1 persen.
Ia mengambil contoh tahun anggaran 1991-92. Sampai semester I, hanya terjadi 68
kasus dengan nilai kerugian di bawah Rp 100 milyar. Berarti, seperseratus enam
puluh dibanding perkiraan Aberson. Jumlah ini menurun dibanding tahun anggaran
sebelumnya, yang di atas Rp 100 milyar.
Dari kebocoran Rp 100 milyar itu, Departemen Pertambangan dan Energi, misalnya,
menyumbang Rp 11,7 milyar, yang menyangkut 42 kasus pelanggaran dan umumnya
berasal dari BUMN Pertamina di seluruh Indonesia. Kebocoran di Departemen
Keuangan lebih besar sedikit. Sampai dengan 31 Juli 1991, sudah Rp 13,6 milyar
bocor. Belum didapat jumlah kebocoran sampai akhir tahun lalu. Sedangkan tahun
1990-91, kebocoran di Keuangan mencapai Rp 24 milyar.
Mengenai sumber kebocoran, Gandhi sependapat dengan Sumitro dan Aberson, yakni
dari kegiatan dan pembelian barang fiktif serta tender yang direkayasa. Kegiatan
fiktif mudah dilakukan melalui pelbagai acara seminar, kunjungan kerja, atau
perjalanan dinas yang memakan banyak uang negara.
Aberson banyak tahu kejadian ini berdasar temuan Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Daerah, ketika ia mengadakan kunjungan kerja. "Tapi sulit dicek
kebenarannya, karena seluruh kuitansi pengeluaran lengkap," ujarnya.
Sumber kebocoran terbesar berasal dari pengadaan barang. Bisa terjadi pembelian
fiktif atau pengadaan barang dengan mutu rendah. Bukti kebocoran ini baru didapat
Aberson ketika ia menemukan sendiri adanya rekayasa tender pada sebuah proyek PLN
yang bernilai milyaran rupiah. Kendati ditenderkan -- pura-pura tentu -- tidak
diputuskan siapa pemenangnya sampai 9 bulan. Padahal, penawar terendah sudah ada.
Agar sumber kebocoran dapat dihambat dan pengawasan lebih ketat, Aberson
menyarankan susunan APBN diubah. Sekarang ini penerimaan atau pengeluaran APBN
dijabarkan dalam bentuk sektor dan subsektor. Ini menyulitkan DPR dalam melakukan
pengawasan, karena tidak jelas proyek yang akan dibangun dan kegiatan yang
sedang berjalan.
Seharusnya, pos-pos penerimaan dan pengeluaran APBN dijabarkan dalam bentuk
program, proyek, sampai satuan kegiatan di departemen maupun lembaga
nondepartemen. Karena lembaga-lembaga itu adalah mitra kerja DPR, para wakil
rakyat bisa mengoreksi, mana saja kegiatan yang tidak banyak manfaatnya.
Anggota DPR yang berkulit gelap ini mengambil contoh sulitnya pengawasan bila
anggaran tak dijabarkan dalam proyek. "Mana bisa kita mengoreksi, bila hanya
disebutkan anggaran untuk listrik sekian trilyun. Tapi, misalnya, kalau
disebut anggaran itu untuk membangun PLTU di Jawa, kita bisa bertanya mengapa
harus PLTU dan apakah di Jawa masih kurang pembangkit listrik sehingga harus
dibangun lagi.
Usul Aberson itu sudah diajukan ke Pemerintah, tapi pihak eksekutif menyatakan,
tak sanggup menjabarkan anggaran dengan lebih detail. Padahal, Malaysia, Jepang,
dan Korea Selatan sudah melaksanakannya demi memudahkan pengawasan. Sementara itu,
Aberson yakin bahwa menyusun anggaran per proyek tidak sulit. Soalnya, anggaran
yang sedang disusun pun mendapat data dari departemen dan lembaga nondepartemen,
tepatnya dari Daftar Isian Proyek dam Daftar Usulan Kegiatan.
Dia akhirnya berkesimpulan, alasan ketidaksanggupan Pemerintah itu hanya trick.
Untuk apa? Supaya anggaran bisa diputar-putar dari sektor ke sektor lain, atau
subsektor ke subsektor lain. Kalau kondisinya demikian, jelas DPR tidak bisa
mengoreksi hal yang salah.
Padahal, pengawasan dari DPR diperlukan karena pengawasan fungsional, internal,
dan melekat yang sekarang berjalan, dinilainya tidak cukup ampuh untuk mencegah
kebocoran. Tentu ada kecenderungan, orang pemerintah akan melindungi kepentingan
lembaga pemerintah.
BPKP sebagai lembaga pengawas pun, menurut Aberson, kurang berkembang di daerah,
padahal obyek pengawasan makin bertambah.
Dwi S. Irawanto dan Diah Purnomowati
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
