-
09 Oktober 1993
Dewi dan pampasan perang
Bagaimana keterlibatan Ratna Sari Dewi, istri Bung Karno, di sekitar pampasan perang, diungkap dalam sebuah buku yang baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Buku karya Masashi Nishihara, profesor di Akademi Pertahanan Nasional Jepang, ini judul aslinya adalah The Japanese and Sukarno's Indonesia dan oleh PT Pustaka Utama Grafiti diterjemahkan menjadi Sukarno, Ratna Sari Dewi, dan Pampasan Perang: Hubungan Indonesia-Jepang, 1951-1966. Berikut dinukil bagian-bagian keterlibatan Dewi dalam pampasan perang dan sedikit peranan yang mau diambil Dewi di sekitar hari-hari setelah G-30-S/PKI. Pembayaran Pampasan dan Efeknya, 1958-1965 Pampasan Jepang untuk Indonesia, yang berjumlah US$ 223,08 juta, diputuskan untuk dibayarkan selama periode dua belas tahun dalam bentuk barang modal dan jasa. Sesuai dengan perjanjian pampasan, Jepang sepakat membayar US$ 20 juta setiap tahun selama sebelas tahun pertama dan US$ 3,08 juta pada tahun kedua belas. Perjanjian pampasan tahun 1958 terdiri atas satu daftar yang memuat enam kategori program dan proyek, tempat dana pampasan akan digunakan. Keenam kategori ini adalah transportasi dan komunikasi, pengembangan tenaga, pengembangan industri, pengembangan pertanian dan perikanan, pertambangan, dan jasa atau pelayanan. Secara keseluruhan, proyek-proyek pampasan mengandung lebih banyak aspek negatif dibandingkan dengan aspek positifnya kalau hanya dilihat dari segi ekonomi. Banyak proyek yang tidak menerima dana yang cukup untuk menyelesaikannya. Hal ini terutama disebabkan oleh inflasi yang terjadi di Indonesia. Proyek-proyek lain dihentikan setelah Desember 1965 karena kurangnya dana. Di antara proyek-proyek yang telah selesai dan berjalan secara efisien adalah sebuah jembatan yang melintasi Sungai Musi di Sumatera Selatan, yang diselesaikan pada Mei 1965 dengan biaya US$ 11.782.000. Sebuah proyek lain yang sukses adalah terowongan pengendali air Neyama yang dibangun di Jawa Timur. Pembangunannya dikontrakkan pada 1959 dan diselesaikan pada April 1961 dengan biaya US$ 1.972.000. Proyek pengembangan komprehensif di daerah Sungai Brantas di Jawa Timur merupakan proyek konstruksi terbesar di antara proyek-proyek yang dibiayai dengan dana pampasan dan menjadi simbolnya. Proyek yang dikontrakkan pada tahun 1963 ini disebut dengan ''Proyek 3K'', yang mewakili nama-nama dari tiga sungai yang diawali dengan huruf K. Yang pertama adalah Sungai Karangkates, anak sungai dari Kali Brantas yang kedua adalah Kali Konto, satu cabang Sungai Brantas dan yang ketiga adalah Sungai Kanan. Ketiga proyek bendungan menghabiskan US$ 28.352.000 dari dana pampasan. Tetapi, ketika ketiganya tidak dapat diselesaikan dengan biaya ini, tambahan kredit yen pun diberikan. Proyek lainnya meliputi empat hotel besar di Jakarta, Pelabuhanratu (Jawa Barat), Yogyakarta, dan Bali. Hotel Indonesia berlantai 14 yang dibangun di Jakarta pada 1962 semula dimaksudkan untuk mengakomodasi para pemimpin dan wisatawan asing pada Asian Games tahun itu. Sampai 1969, hotel tersebut merupakan satu sumber devisa yang penting karena semua tamu diharuskan membayar rekening mereka dalam dolar Amerika. Sebagai satu-satunya hotel internasional di Jakarta -- dan di seluruh Indonesia sampai tahun 1966 -- Hotel Indonesia biasanya beroperasi dengan kapasitas penuh dan menjadi pusat aktivitas sosial dan diplomatik utama di Jakarta. Hotel Indonesia, oleh karenanya, selalu sukses. Tetapi ketiga hotel lainnya, walaupun kualitasnya sama, hanya beroperasi dengan kapasitas 20 sampai 30 persen sejak pembukaannya pada 1966. Proyek lain yang tidak feasible dan tidak praktis adalah Toserba Sarinah yang berlantai 14 dan gedung Wisma Nusantara yang berlantai 29 -- keduanya terletak di jalan utama Jakarta, Jalan Thamrin. Dibuka pada Agustus 1966, Toserba Sarinah menarik bagi bangsa Indonesia karena dipasangnya eskalator pertama di negara ini. Meskipun kualitas barang-barangnya tinggi, harganya juga tidak kalah tingginya sehingga tidak terjangkau oleh rata-rata orang Indonesia. Masa depan Wisma Nusantara juga diragukan. Kontrak pertama dilakukan pada Agustus 1964 sebesar US$ 5,8 juta, dan pembangunannya berjalan dengan baik sampai terjadinya kudeta yang gagal pada Oktober 1965. Pada Februari 1969, Kementerian Luar Negeri Jepang mengirimkan satu misi ke Indonesia yang diketuai oleh Kitajima Takeo, bekas Ketua Komisi Fair Trade di bawah pimpinan perdana menteri. Misi Kitajima menemukan kelambatan di banyak proyek yang ada hubungannya dengan pampasan, dan sebagian ini disebabkan oleh kurangnya dana tambahan, kurangnya perawatan, kurangnya alat perlengkapan, serta pergolakan politik tahun 1965 di Indonesia. Lobi-Lobi Pampasan, 1958-1965. Yang bertugas menangani masalah pampasan perang di pihak Indonesia adalah Komite Pampasan Pemerintah Indonesia, yang dibentuk pada 20 September 1958. Komite ini meliputi para pejabat dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Industri, Perdagangan, Pertanian, dan Perkapalan, serta diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan dilaksanakan oleh Biro Pampasan dari Kementerian. Setiap tahun, komite ini mengisi permintaan yang diajukan oleh para anggota kementerian dan menyusun daftar pesanan. Garis besar proyek-proyek ini secara umum juga disiapkan oleh Dewan Perancang Nasional, yang dibentuk pada Agustus 1959, dan kemudian oleh penggantinya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pada akhir November 1957, banyak menteri Indonesia yang sudah berkompetisi untuk alokasi dana yang sangat besar untuk proyek- proyek mereka. Satu sumber mengungkapkan bahwa Seksi Industri dari Kementerian Bidang Veteran meminta kepada Perdana Menteri Djuanda dana sebesar US$ 23 juta untuk proyek-proyek yang diusulkannya sendiri, sementara jumlah total yang dijadwalkan untuk tahun 1958-1959 hanyalah sebesar US$ 20 juta. Menurut sumber yang sama pula, pada Mei 1958, kementerian yang sama dipaksa mengurangi permintaannya menjadi US$ 4 juta setelah diketahui bahwa kementerian lain pun telah menyerahkan permintaan mereka. Bahkan setelah itu, permintaan dari keenam belas menteri semuanya berjumlah US$ 113.927.000, hampir enam kali dari jumlah yang dijadwalkan. Pada 29 Juli 1958, dalam suatu pertemuan antarmenteri, jumlah ini diturunkan menjadi US$ 21.318.000, dan untuk dibagikan hanya kepada tujuh kementerian. Tetapi pada saat itu Kementerian Perkapalan sudah melakukan sebuah kontrak dengan Perusahaan Dagang Kinoshita untuk sembilan kapal dengan biaya US$ 7,2 juta. Belakangan, pada Maret 1959, ketika jadwal pembayaran dan daftar order disajikan, perundingan lebih lanjut dengan Jepang hanya menghasilkan pembayaran sebesar US$ 14,28 juta, termasuk kontrak besar dengan Kinoshita. Berarti, hanya tersisa US$ 7,08 juta untuk keenam kementerian lainnya, yakni Kementerian Pertanian, Perdagangan, Veteran, Pertahanan, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dan Transportasi. Pampasan merupakan hal yang menarik bagi para pengusaha Jepang karena melibatkan sejumlah besar uang. Seperti yang banyak diceritakan orang, mereka bisa dengan mudah mendesak para pengusaha Indonesia menaikkan harga produk Jepang, dan akan berbagi keuntungan yang besar dengan mereka. Terdapat kabar angin bahwa para pejabat Indonesia, biasanya pejabat tinggi, diberi komisi dari keuntungan ini atas jasanya mengizinkan Jepang menaikkan produk mereka. Para perantara atau pelobi pampasan mewakili agen-agen pemesan, yakni dari pihak pemerintah Indonesia, dan mewakili agen pemasok dari perusahaan Jepang. Di antaranya terdapat para pedagang Cina perantauan dan ''pakar Indonesia'' yang mempunyai gaya tersendiri yang telah tinggal sebelum atau semasa perang di Indonesia, seperti halnya para ''pakar Jepang'' yang juga mempunyai gaya tersendiri. Perusahaan Jepang menggunakan jasa para perantara ini agar kebutuhan mereka mendapat perhatian dari eselon tinggi pemerintah Indonesia. Banyak perusahaan Jepang yang mencoba menjalin hubungan langsung dengan Sukarno sendiri, istrinya yang berkebangsaan Jepang, Dewi, atau para pemimpin yang berpengaruh di lingkungan Partai Liberal Demokrat yang berkuasa. Pada tahun 1970 sampai 1972, saya berjumpa dengan beberapa pengusaha Jepang di Jakarta yang tetap berpendapat bahwa bahkan beberapa duta besar Jepang untuk Indonesia pun sudah memberikan bantuan kepada sejumlah perusahaan tertentu selama periode tahun 1958 sampai 1965. Kalangan yang terlibat dalam lobi pampasan telah menjadi begitu luas sehingga sulit dibedakan antara peran mereka sebagai perantara dan sebagai pengambil keputusan resmi. Sering perusahaan, yang mengontrak, mensubkontrakkan jatah pekerjaannya kepada perusahaan lain sehingga semakin sulit memperkirakan keuntungan perusahaan masing-masing. Satu sumber yang diterbitkan pada 1968 oleh Federasi Organisasi Ekonomi Jepang (Keidanren) memberikan nama-nama perusahaan besar Jepang yang telah melakukan kontrak dengan Indonesia. Kontrak pampasan provisional pertama, yang cukup berliku-liku, ditandatangani pada 18 Juni 1958 antara Kementerian Perkapalan Indonesia dan Perusahaan Dagang Kinoshita. Kontrak ini kemudian diformalisasi oleh Misi Pampasan dan Kementerian Luar Negeri Jepang, lalu diverifikasi oleh Kementerian Luar Negeri pada 24 Juli 1958. Dengan kontrak ini, empat kapal baru dan lima kapal bekas, masing-masing berbobot 2.500 bobot mati dan seluruhnya berharga US$ 7,2 juta, disuplai ke Indonesia. Kinoshita Shigeru (1899-1967), direktur utama Perusahaan Dagang Kinoshita, adalah seorang pengusaha yang cerdik. Dia berhasil mengadakan transaksi besar-besaran yang sukses di bidang produksi bijih besi, besi tua, dan baja di Manchuria pada masa sebelum perang dan di Filipina pada masa setelah perang. Usaha bisnis Kinoshita berkembang lewat upayanya menjalin hubungan pribadi dengan para tokoh industri dan politik yang berpengaruh. Kontrak kapal Kinoshita diajukan ke depan Majelis Diet (Parlemen) Nasional pada 13 dan 14 Februari 1959. Dari partai oposisi, Imazumi Isamu dan Yanagida Hidekazu menuduh bahwa tiga orang sebenarnya menjadi pelobi untuk Kinoshita. Ketiga orang itu adalah C.M. Chow, seorang pedagang luar negeri Cina, kemudian temannya sebelum dan semasa perang sekaligus seorang diplomat, Toyoshima Ataru, dan teman lama Kinoshita, Perdana Menteri Kishi Nobusuke. Peran masing-masing secara persis sebetulnya tidak jelas, tetapi adalah mungkin untuk menyebutkan beberapa aspek dari fungsi mereka berdasarkan sejumlah wawancara dan materi yang dipublikasikan. Hampir pasti hubungan pribadi Kinoshita dengan Kishi, Chow, dan Toyoshima begitu penting baginya dalam mendapatkan kontrak kapal. Hubungan yang erat antara Sukarno dan Kishi dimanifestasikan melalui kontrak ini. Partai Sosialis Jepang menuduh bahwa Kishi ikut campur tangan mewakili perusahaan yang mengajukan penawaran. Kalau tuduhan ini benar, orang mungkin dapat mengatakan bahwa Kishi bertindak lebih sebagai pelobi dibanding sebagai perdana menteri. Setelah mendapatkan kontrak-kontrak kapal, Kinoshita melanjutkan usahanya selama enam atau tujuh tahun sampai perusahaannya menjadi bangkrut pada Agustus 1964. Sampai saat itu, perusahaannya melakukan banyak kontrak untuk membangun tambahan kapal besar dan kapal patroli, empat hotel besar termasuk Hotel Indonesia, dan bangunan gedung perkantoran Wisma Nusantara berlantai 29 di Jakarta. Kegagalan Perusahaan Dagang Kinoshita pada 1964 disebabkan oleh pemborosan yang dilakukan Kinoshita karena senang bermewah- mewah dalam menghibur pelanggan yang sudah pasti maupun yang masih dalam taraf potensial, atau orang-orang berpengaruh yang dapat membantunya. Sebagai contoh, banyak diberitakan pada 1958, ketika Sukarno dan rombongannya datang ke Jepang, Kinoshita menghabiskan sekitar 30 juta yen sampai 50 juta yen (1 yen = Rp 17,00) untuk menghibur mereka di Tokyo, Kyoto, dan Hakone selama 18 hari berada di negeri itu. Hiburan ini juga termasuk biaya diperkenalkannya seorang model cantik kepada Presiden Sukarno. Perkenalan ini menyebabkan saingan bisnis Kinoshita, Kubo Masao dari Perusahaan Dagang Tonichi, kemudian memperkenalkan Dewi kepada Presiden Sukarno. Sampai tahun 1958, Kubo Masao menjadi direktur utama sebuah perusahaan dagang yang baru dan kurang dikenal, yaitu Perusahaan Dagang Tonichi. Didirikan pada Maret 1954, perusahaan ini menangani perdagangan maupun konstruksi. Meskipun kecil, perusahaan ini memiliki dewan direktur yang terdiri atas para pemimpin dari Partai Liberal Demokrat yang berkuasa, seperti Ono Banboku dan Kono Ichiro serta pemimpin sayap kanan, Kodama Yoshio. Pada 1958, Perusahaan Dagang Tonichi dan Kubo mulai terlibat dalam hubungan bisnis dengan Indonesia. Ketika Presiden Sukarno merencanakan untuk mengunjungi Jepang pada Januari 1958, satu masalah yang besar bagi Konsul Jenderal Indonesia di Tokyo, Iskandar Ishak, adalah pengamanan yang memadai untuk Presiden karena terdapat kabar burung bahwa kelompok anti-Sukarno mungkin akan memasuki Jepang secara diam- diam dan mencoba membunuhnya. Menurut suatu sumber di Jakarta, orang kepercayaan Sukarno, Kolonel Sambas Atmadinata, yang waktu itu menjabat asisten menteri veteran, mengontak temannya semasa perang, Oguchi Masami, yang menyarankan menggunakan seorang pengawal pribadi. Mengikuti saran ini, Konsul Jenderal Iskandar Ishak memanggil Kodama Yoshio, yang berada pada peringkat atas dalam hierarki politisi sayap kanan dan organisasi-organisasi penjahat yang berafiliasi dengannya. Kodama menyampaikan tugas ini kepada salah seorang pengikutnya yang terkemuka, Kobayashi Kusuo. Kobayashi adalah direktur utama dari Dai Nihon Kyogyo (Perusahaan Konstruksi Jepang Raya), yang diduga keras merupakan garis depan sebuah organisasi yang dikenal sebagai ''Polisi Ginza'' karena organisasi ini sangat kuat di daerah Ginza Tokyo, sekaligus seorang penasihat bagi kelompok monarki patriotik, Kusunoki Kodotai (Komando Aksi Kusunoki untuk Mendukung Pemerintahan Kaisar). Kobayashi sepakat merekrut 20 anggota dari kelompok ini guna mengawal Sukarno. Kubo Masao kemudian diminta bertindak sebagai penghubung antara kaum penjahat, polisi, dan Presiden. Dia dipilih mungkin karena mampu berbahasa Inggris dan karena atasan Kobayashi, Kodama, juga menjadi anggota dari dewan direktur Perusahaan Dagang Tonichi milik Kubo. Selama dua minggu berikutnya, Kubo dan timnya mengawal Presiden dari dekat. Kubo berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan Sukarno meninggalkan Jepang dengan selamat. Pada saat itu, Kubo pastilah mendapat kesempatan untuk mengamati dari dekat modus operandi Kinoshita, Chow, dan Toyoshima dalam menyelesaikan kontrak kapal mereka, dan dia pastilah sudah melihat keuntungan dari melakukan bisnis yang ada hubungannya dengan dana pampasan. Kubo lalu memutuskan memanfaatkan kedekatannya dengan Sukarno untuk semakin terlibat dengan Indonesia. Dan keterlibatan Kubo pun semakin dalam. Sumber-sumber informasi utama sejauh ini lebih banyak berasal dari artikel di majalah mingguan populer dan bukan dari laporan yang sifatnya lebih serius. Orang harus sadar akan keterbatasan ini dalam membaca cerita berikut. Pada 6 Juni 1959, Presiden Sukarno kembali ke Jepang, dan pada 16 Juni, Kubo memperkenalkan kepadanya seorang gadis kabaret berusia 19 tahun bernama Nemoto Naoko. Menurut catatannya sendiri yang belakangan dipublikasikan, Nona Nemoto berjumpa dengan Presiden sebanyak dua kali di Hotel Imperial. Dari Jakarta, Sukarno mengirimkan surat-surat ''bernada mesra'' kepada Nona Nemoto melalui Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo. Mereka saling mengirim surat beberapa kali, sebelum Sukarno, dalam sebuah surat tertanggal 18 Agustus, mengundang Nona Nemoto ke Indonesia untuk berkunjung selama dua minggu. Sukarno juga memberi tahu Kubo Masao tentang hal ini. Pada 14 September, Nona Nemoto berangkat ke Indonesia dengan menyamar sebagai karyawan Tonichi dan ditemani oleh Kubo sendiri. Setelah mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1959, dia baru menyadari, seperti yang ditulisnya kemudian, bahwa Kubo memanfaatkan dirinya untuk melancarkan usaha bisnisnya di Indonesia. Kubo menyangkal bahwa dia telah memanfaatkan Dewi untuk mendapatkan bantuan Sukarno walaupun dia mengakui bahwa perusahaannya telah menyediakan perumahan untuknya di Jakarta yang dikatakannya merupakan tempat Sukarno dapat mengunjunginya. Antara 1960 dan 1963 Kubo Masao menerima empat kontrak pampasan yang sangat besar. Orang mungkin akan curiga bahwa ini merupakan hasil dari usaha memperkenalkan Nona Nemoto kepada Sukarno. Pada 1961, Kubo membangun gedung Wisma Indonesia berlantai empat di Tokyo. Dia juga memenangkan sebuah kontrak untuk memperluas gedung Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo dengan dana pampasan pada 1960 serta untuk menyediakan kapal patroli dan sebagian peralatan serta fasilitas untuk tiga hotel yang dibangun di Bali, Yogyakarta, dan Pelabuhanratu (Jawa Barat). Selain kontrak pampasan ini, Kubo mendapatkan hak untuk membangun sebuah wisma tamu di istana kepresidenan, Monumen Nasional, dan sebuah menara transmisi televisi, yang semuanya di Jakarta. Nona Nemoto tinggal menyendiri di asrama Tonichi di Jakarta, jauh dari perhatian khalayak ramai. Menjelang tahun 1962, perpecahan mulai timbul antara Nona Nemoto dan Kubo. Nemoto begitu ambisius dan tidak puas hanya sebagai alat bisnis Kubo. Selain itu juga terjadi persaingan antara Kubo dan Toyoshima, yang mencoba menarik Nona Nemoto ke pihaknya. Akhirnya, seorang wartawan bernama Omori Minoru, yang dekat dengan Nona Nemoto pada suatu kali, mengetahui bahwa Sukarno semakin tidak puas melihat transaksi bisnis Kubo dan memaksanya menutup kantornya di Jakarta pada November 1963. Pada masa itu Nona Nemoto sudah erat berhubungan dengan Toyoshima. Konflik antara antara Kubo dan Nona Nemoto membawa banyak perubahan dalam lobi-lobi pampasan. Setelah kembalinya Kubo, Nona Nemoto memihak Perusahaan Dagang Kinoshita dan menolong Toyoshima. Melalui Toyoshima, seperti yang ditulisnya, dia juga menanamkan persahabatan dengan Duta Besar Jepang, Oda Takio, dan secara bertahap tampil menonjol di kalangan bisnis dan politik utama di Jepang dan Indonesia. Tanggal pernikahan Sukarno dan Nona Nemoto sendiri tidak pasti. Satu sumber mengatakan bahwa mereka menikah secara diam-diam pada tanggal 3 Maret 1962 ketika Nona Nemoto mendapatkan nama Indonesianya, yakni Ratna Sari Dewi, serta kewarganegaraan Indonesianya. Sumber lain mengatakan bahwa dia menjadi istri Presiden secara resmi pada bulan Mei 1964. Sungguhpun begitu, pada Juni 1961 dia diperkenalkan kepada calon Ketua Partai Liberal Demokrat, Kawashima Shojiro, oleh seorang perwira propaganda masa perang, Shimizu Hitoshi. Dalam suatu perlawatan ke Jepang pada 1962, Dewi berjumpa dengan Takemi Taro, Ketua Asosiasi Medis Jepang, dan Kaima Morinosuke, direktur utama dari Perusahaan Konstruksi Kajima, untuk membicarakan rencananya membangun sebuah rumah sakit di Jakarta. Pada September 1963, dia diperkenalkan oleh Presiden Sukarno sendiri kepada Perdana Menteri Ikeda Hayato dan istrinya pada suatu acara pribadi dalam kunjungan resmi mereka ke Indonesia. Perkenalan Dewi dengan para tokoh terkemuka ini di Jepang meningkatkan statusnya dalam lobi Jepang-Indonesia, terutama setelah Perusahaan Dagang Kinoshita meninggalkan Indonesia pada 1964 dan setelah Dewi pindah dari ''tempat persembunyian'' dan masuk ke sebuah rumah besar yang disebut Wisma Yasso. Dewi muncul sebagai first lady presiden dan sebagai tokoh yang berpengaruh menurut caranya sendiri. Berbagai perusahaan Jepang, para pedagang Cina, dan para pejabat Indonesia berlomba mendapatkan bantuan istimewanya. Dari awal 1964 sampai kudeta yang gagal pada 1965 (G-30-S/PKI), seseorang dari sebuah perusahaan dagang dikutip mengatakan, ''Sedikitlah bisnis antara Indonesia dan Jepang yang bisa ditransaksikan tanpa mendapat persetujuannya terlebih dulu.'' Sowan ke Dewi, itulah satu istilah sinis yang menggambarkan perlunya seorang pengusaha berkunjung ke Wisma Yasso. Meskipun Dewi menyangkal, banyak pengusaha Jepang dan Indonesia di Jakarta yang mengatakan kepada saya bahwa Dewi pun telah menerima sejumlah komisi. Sebuah sumber yang mengetahui mengatakan kepada saya bahwa gedung kantor Wisma Nusantara dikontrakkan, dengan campur tangan Dewi, untuk Kinoshita dan bukannya untuk Yokoi Hideki, direktur utama dari Perusahaan Perkapalan Oriental (Toyo Yusen) dan seorang spekulator yang berani. Satu sumber yang lain menyatakan bahwa Dewi dan Hartini, istri kedua Sukarno, bersaing mewakili dua perusahaan mobil Jepang yang juga berkompetisi untuk mendapatkan persetujuan Presiden Sukarno agar bisa mengekspor mobil mereka ke Indonesia. Terdapat dua tipe pelobi yang berbeda: para pembuat keputusan tetapi bertindak sebagai pelobi yang membantu perusahaan tertentu (Kishi, Kawashima, dan Sukarno), dan mereka yang tadinya pelobi tetapi akhirnya menjadi para pembuat keputusan dalam pembagian jatah pembayaran pampasan. Pelobi yang paling khas dari tipe yang disebutkan terakhir adalah Dewi. Peran Jepang dalam Konflik Indonesia-Malaysia, 1963-1966 Pada 16 September 1963, Kedutaan Besar Malaysia dan Inggris di Jakarta diserang dan, sebagai balasannya, Tunku Rahman di depan umum menginjak bendera Indonesia. Putusnya hubungan diplomatik Malaysia-Indonesia dan Malaysia-Filipina menambah satu permasalahan lagi dalam agenda ''tur muhibah'' Perdana Menteri Ikeda ke Filipina, Indonesia, Australia, dan Selandia Baru, dan menandai dimulainya intervensi pribadinya. Dalam suatu konferensi pers 19 September, Ikeda berkomentar bahwa dia ingin melakukan suatu usaha pribadi untuk menengahi masalah tersebut, ''bahkan seandainya tidak diminta oleh pihak-pihak yang bersangkutan.'' Keinginan Ikeda melakukan mediasi tidak pernah terwujud. Menjelang pengunduran dirinya pada November 1964, Kementerian Luar Negeri Jepang begitu yakin bahwa Sukarno sudah kehilangan kekuasaannya atas PKI, yang merupakan kekuatan yang sebenarnya di balik kampanye anti-Malaysia. Bagaimanapun, kebanggaan Sukarno tetap menjadi perintang. Dia telah terluka oleh dukungan Inggris dan Amerika terhadap pengumuman Rahman mengenai kemerdekaan Malaysia yang dilakukan sebelum mendengarkan hasil survei PBB. Dan dia terluka lagi ketika Majelis Umum PBB memberikan suara pada 29 Desember 1964 untuk membiarkan Malaysia duduk di Dewan Keamanan sebagai anggota tidak tetap. Sebagai jawaban atas hal itu, Sukarno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 2 Januari 1965 -- suatu keputusan yang hanya semakin memencilkan negaranya. Pada 6 Januari 1965, Perdana Menteri Sato mengirimkan sepucuk surat pribadi kepada Sukarno, yang mendesaknya untuk membalik keputusannya dan menawarkan untuk mengirimkan satu utusan khusus ke Indonesia kalau diperlukan. Sukarno rupanya ingin tetap menjalin persahabatan dengan Jepang, yang kemungkinan dimotivasi oleh merosotnya perekonomian Indonesia dan mungkin juga karena pengaruh istrinya yang berkebangsaan Jepang, yakni Dewi. Sukarno akhirnya menyambut baik tawaran Sato untuk mengirimkan satu utusan ke Jakarta. Perdana Menteri Sato memutuskan untuk mengirimkan Kawashima sebagai wakil pribadinya pada HUT ke-10 Konferensi Asia Afrika, Bandung, pada bulan April 1965. Pilihan Sato adalah karena Kawashima merupakan orang berpengaruh Jepang yang dekat dengan Sukarno. Dari pertengahan tahun 1964 sampai awal 1966, dia juga dijadikan ketua lobi Indonesia di Jepang sehingga lobinya disebut ''Lobi Kawashima''. Pada bulan Mei 1963, Kawashima bertemu dengan Sukarno di Tokyo untuk membicarakan bagaimana caranya agar Indonesia dapat ikut dalam Olimpiade Tokyo. Satu dari sekian alasan yang dipilih Sukarno untuk berunding dengan Kawashima adalah pengaruh Kawashima dalam partai yang berkuasa dan simpatinya terhadap negara-negara nonblok. Bagaimanapun, orang tidak bisa mengabaikan rasa percaya Sukarno terhadap Kawashima, yang timbul dari hasil persahabatan istrinya, Dewi, dengan Kawashima, yang oleh Dewi dipanggil ''Papa'' dan terhadapnya Sukarno membahasakan dirinya ''Kakakmu''. Apa yang disebut sebagai Lobi Kawashima ini mulai melakukan tugasnya bersama-sama dengan lobi pampasan yang muncul pada tahun 1960. Demikian pula halnya dengan Kementerian Luar Negeri. Lobi pampasan pada prinsipnya dipusatkan pada masalah ekonomi, sementara Lobi Kawashima difokuskan pada masalah politik. Keduanya saling mendukung dan beroperasi secara informal dan rahasia. Para anggota lobi ini secara tepat belum diidentifikasi, tetapi orang mungkin berspekulasi bahwa kedua individu terkemuka, yang dengannya Kawashima telah bekerja di dalam lobi, adalah Saito Shizuo, yang menjadi duta besar untuk Indonesia, dan Dewi. Saito Shizuo adalah ketua Seksi Perencanaan dari Departemen Masalah Umum di pemerintahan pendudukan selama perang dan merupakan salah seorang sahabat dekat Sukarno. Bahwa dia telah bersahabat dengan Sukarno, itu merupakan satu alasan utama pengangkatannya sebagai duta besar untuk Indonesia pada masa yang kritis, ketika Sukarno semakin condong ke kubu komunis. Begitu ditugasi ke Jakarta, September 1964, dia sering terlihat di istana kepresidenan, yaitu Istana Merdeka. Saito juga membina hubungan persahabatan dengan Dewi. Satu sumber mengatakan bahwa duta besar ini secara rutin bermain kartu dengan Dewi di Wisma Yasso untuk mengumpulkan keterangan mengenai gerakan politik Indonesia. Saito mempunyai dua kolega Jepang semasa perang lainnya yang ditempatkan di Jakarta, dan dengan keduanya ini ia bekerja sama. Kolega itu adalah Nishijima Shigetada, yang sudah dikenalnya sejak zaman perang, ketika berada di kantor perwakilan angkatan laut di Jakarta, sedang aktif mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Kolega lainnya adalah bekas Kapten Yanagawa Tomoshige, yang bekerja sebagai staf Beppan (Satuan Tugas Intelijen Khusus) Divisi Ke-16. Pada tahun 1943, Yanagawa mengorganisasikan sebuah sekolah intelijen militer Indonesia di Tangerang, Jawa Barat, yang menjadi cikal bakal pasukan sukarela Pembela Tanah Air (Peta) Indonesia, inti angkatan bersenjata Indonesia sekarang. Shimizu Hitoshi adalah salah seorang pembantu yang pandai untuk usaha Kawashima. Sebagai seorang perwira propaganda yang sering dipuji dalam pemerintahan pendudukan di Jawa semasa perang, dan sekarang Ketua Asosiasi Kebudayaan Jepang-Indonesia, ia melanjutkan hubungannya semasa perang dengan Sukarno dan teman- teman Indonesianya dari Kantor Propaganda. Ia tetap tertarik dan senang kepada Indonesia dengan membentuk Asosiasi Kebudayaan Jepang-Indonesia dan, setelah tahun 1964, berusaha menghubungkan perkumpulan kebudayaannya dengan Lembaga Persahabatan Indonesia-Jepang, yang diketuai Dewi sejak Mei 1964. Menurut satu sumber, Shimizu adalah seorang pengunjung tetap di Wisma Yasso. Saito, Nishijima, Yanagawa, dan Shimizu, semuanya mempunyai hubungan yang dekat dengan para tokoh penting di Indonesia. Shimizu adalah teman Chairul Saleh, menteri industri dasar, yang dahulu bekerja di kantor propaganda Shimizu dan sekarang menjadi salah seorang tangan kanan Sukarno. Nishijima mengenal Saleh dan Adam Malik dengan baik -- keduanya bekas pemimpin Partai Murba. Adam Malik menjalin hubungan erat dengan Sukarno sampai bulan November 1964, ketika dia dan para pemimpin Murba lainnya mendirikan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) untuk mencegah persekutuan antara Sukarno dan kaum komunis (PKI), tapi gagal karena oposisi Sukarno dan PKI. Yanagawa diketahui mempunyai hubungan yang dekat dengan kepala polisi militer Indonesia, yakni Mayor Jenderal Sudirgo. Duta Besar Saito dengan cepat membangun suatu reputasi sebagai orang yang mampu mendapatkan informasi dari dalam. Dengan latar belakang inilah Lobi Kawashima muncul. Semua anggotanya berpendapat bahwa tidak ada seorang Indonesia pun kecuali Sukarno yang dapat mempersatukan negara yang penuh kekacauan ini, mengingat Jepang tidak mempunyai pilihan lain selain mendukung Sukarno dan berharap agar Indonesia stabil di bawah kepemimpinannya. Kawashima pergi ke Jakarta pada bulan April 1965, sebagai wakil Perdana Menteri Sato, dalam suatu acara peringatan, tetapi, yang lebih penting, untuk mengetahui tujuan Sukarno dalam konfrontasinya menentang Malaysia. Dari Jakarta, Kawashima terbang ke Kuala Lumpur untuk berbicara dengan Rahman pada 20 April. Setelah Kawashima menyampaikan kepada Rahman isi pembicaraannya dengan Sukarno, Rahman menyetujui informasi mengenai satu komisi mediasi empat negara dan untuk mengadakan pertemuan dengan Sukarno. Duta Besar Saito kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 25 April untuk menyampaikan kepada Sukarno hasil pembicaraan Kawashima-Rahman di Kuala Lumpur dan untuk mengundangnya secara resmi ke Tokyo agar dapat berjumpa dengan Rahman. Usaha awal Kawashima untuk mediasi pun gagal. Hanya Tunku Rahman yang datang ke Tokyo seperti yang direncanakan. Sungguhpun begitu, hampir semua pengamat yakin bahwa penolakan Sukarno karena dia mendapat tekanan dari PKI bahwa sebetulnya menurut dia sendiri dia ingin datang. Usaha kedua Jepang dan Kawashima untuk melakukan mediasi dalam urusan Indonesia dipusatkan pada Konferensi Asia Afrika yang kedua. Kawashima percaya bahwa Jepang harus menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara nonblok untuk dapat menangani hal secara lebih efektif dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet, serta menekankan bahwa satu delegasi yang efektif akan dikirimkan ke konferensi tersebut. Jepang juga bersikeras agar Malaysia diminta datang ke konferensi, yang tentu saja tidak disetujui Indonesia. Untuk membicarakan hal ini dan masalah ekonomi, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, datang ke Tokyo pada tanggal 19 Mei dan menemui Perdana Menteri Sato, Menteri Luar Negeri Shiina, Duta Besar Saito, dan Kawashima. Subandrio masih memprotes keikutsertaan Malaysia dalam konferensi, tetapi memang menekankan pentingnya keterlibatan Jepang di Asia Tenggara, yang berarti Indonesia akan menyambut baik mediasi Jepang maupun bantuan ekonomi. Pembicaraan Shiina-Subandrio menghasilkan suatu tambahan kredit Jepang sebesar US$ 15 juta. Usaha Kawashima yang ketiga dalam mediasi terjadi pada saat perayaan hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1965, ketika dia diundang oleh Sukarno. Upaya mediasi ini ternyata lebih sulit dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Sebelumnya, para pemimpin politik Indonesia, termasuk Ali Sastroamidjojo, Ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI), mengkritik maksud Jepang mengikutsertakan Malaysia dalam Konferensi Asia Afrika, dan dalam pidato kemerdekaannya, Sukarno menentang keinginan- keinginan Jepang dengan meneriakkan lagi semboyan ''Ganyang Malaysia''. Senjata lain yang masih dimiliki Kawashima untuk membujuk Indonesia tinggal satu, yakni menawarkan lebih banyak lagi bantuan ekonomi yang memang sangat diperlukan. Dia berhasil mengubah pikiran Sukarno dengan menangguhkan pembayaran sebesar US$ 37 juta untuk impor barang sehingga komitmen Jepang tahun itu untuk Indonesia mencapai US$ 72 juta, jauh lebih besar daripada komitmennya untuk negara lain mana pun. Peran Jepang dalam mengakhiri konfrontasi tidaklah bersifat menentukan. Ini merupakan sesuatu yang mempunyai arti internasional yang terkandung dalam fakta bahwa hal itu menandai awal keterlibatan politik Jepang di Asia Tenggara. ''Kelompok Sukarno'' dalam Hubungan Indonesia-Jepang, 1959-1966 Dengan semakin besarnya kekuasaan konstitusionalnya, Sukarno menopang pengaruh politiknya dengan dua sarana lain: menempatkan orang-orangnya pada posisi pemerintahan yang utama dan memerintahkan orang-orangnya menggali sumber-sumber keuangan untuk mendukung perilaku dan proyek politiknya. Kedua hal itu membantu menguatkan sistem politik yang mendukungnya. Tindakannya yang mungkin paling penting adalah mengangkat dua tangan kanannya, Subandrio dan Saleh, sebagai wakil perdana menterinya, masing-masing pada tahun 1960 dan 1963. Sukarno tampaknya sudah mengumpulkan banyak sumbangan pribadi dari berbagai anggota masyarakat untuk melaksanakan revolusi Indonesianya. Dia mendapat dukungan Badan Musyawarah Pengusaha Nasional Swasta (Bamunas), yang dibentuk pada Februari 1964 atas instruksi Sukarno dan diketuai oleh R.M. Notohamiprodjo, seorang pemimpin PNI, menteri keuangan dari tahun 1962 sampai 1963, dan penasihat presiden di bidang dana dan kemiliteran. Notohamiprodjo diganti oleh pengusaha lainnya yang berafiliasi dengan PNI, T.D. Pardede. Bamunas mengumpulkan dana yang cukup besar untuk kebutuhan pribadi Sukarno dengan nama Gekerev (Gerakan Kebaktian Revolusi). Pada tahun 1964 Presiden mulai mempersiapkan Dana Revolusi dan memerintahkan salah seorang tokoh PNI, Jusuf Muda Dalam, Gubernur Bank Sentral Indonesia, mencari dukungan keuangan untuk dana tersebut. Dengan menggunakan kekuasaannya mengeluarkan lisensi impor, sebagai contoh, Jusuf mendapatkan Rp 250 untuk setiap satu dolar Amerika Serikat dari nilai barang yang diimpor para pedagang. Karena cadangan valuta asing Indonesia sudah habis setelah tahun 1963, Jusuf menggantinya dengan kredit luar negeri, yaitu dengan menggunakan kredit Jepang yang telah diberikan Kawashima kepada Sukarno dalam suatu upaya menenteramkannya dan mendesaknya agar tidak menggunakan kekerasan dalam konflik Malaysia-Indonesia. Dana Revolusi dikumpulkan dalam rupiah dan digunakan untuk proyek-proyek yang telah dirancang Sukarno -- Monumen Nasional, contohnya. Sukarno masih mempunyai sumber-sumber lain untuk kebutuhan moneternya. Banyak di antara perlawatannya ke Jepang, paling sedikit sebagian, dibiayai oleh perusahaan-perusahaan dagang Jepang. Di antara sahabat-sahabat pribadi Sukarno di dunia perdagangan Indonesia, terdapat A. Musin Dasaad dan Markam. Dasaad, direktur utama Dasaad Musin Concern, dikenal telah banyak membantu Sukarno secara finansial sejak tahun 1930-an. Penerimaan bantuan finansial tidak dimonopoli sendiri oleh Sukarno. Dewi juga meminta sumbangan dari Lembaga Persahabatan Jepang-Indonesia dan Kelab Nadeshiko untuk membangun Rumah Sakit Sari Asih. Subandrio dari BPI juga mendapatkan dana dari sumber-sumber yang tidak diketahui asalnya, seperti diungkapkan dalam sidang pengadilannya tahun 1966. Subandrio memiliki US$ 250.000 di sebuah bank Swiss untuk biaya Konferensi Asia Afrika kedua, yang direncanakan akan diselenggarakan di Aljazair bulan Juni 1975, dan dana darurat BPI sebesar US$ 250.000, yang didepositokan bulan Januari 1966 dengan nama James Newman di Daiwa Securities, Tokyo. Peristiwa G-30-S/PKI menumbangkan posisi yang telah dipegang Dewi Sukarno dalam kancah politik Indonesia dan dalam hubungan Jepang-Indonesia. Tidak lama setelah peristiwa itu, Dewi segera berusaha memisahkan Sukarno dari kudeta yang gagal dan berusaha memperbaiki hubungan yang telah rusak dengan Nasution dan Soeharto. Seandainya dia berhasil, tempatnya dalam sejarah politik Indonesia tentulah tidak akan tertandingi. Namun, karena dia gagal, para mahasiswa politik Indonesia hanya memberikan sedikit perhatian terhadap peranannya dalam bulan- bulan setelah G-30-S/PKI. Para pejabat militer, yang memutuskan untuk tidak menyeret Sukarno ke Mahmilub kendatipun persatuan pelajar menuntut hal itu, menunjukkan bahwa mereka ingin menghindari masalah yang paling sensitif dan paling memalukan dalam peristiwa ini. Hal ini bisa dimengerti, tapi yang masih belum dapat dijelaskan adalah bahwa Dewi, sebagai istri Sukarno yang dianggap sebagai orang terdekat Sukarno, tidak pernah dipanggil ke sidang pengadilan, sebagai seorang saksi ataupun terdakwa. Dewi menulis suatu keterangan tentang berbagai kejadian dari tanggal 1 sampai 14 Oktober 1965, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan muncul di sebuah harian radikal anti-Sukarno milik KAMI, yakni Harian Kami, dari tanggal 12 sampai 14 Oktober 1966. Maksudnya menulis keterangan ini tidak jelas bagi saya bagaimanapun, tampak bahwa paling sedikit dia berusaha membuktikan bahwa Presiden tidak bersalah. Dewi menulis, ''Kami bangun pukul 6.00 pagi seperti biasa, tanpa mengetahui apa yang telah terjadi.... Ketika (Presiden) akan berangkat pada jam 6.40, ia menerima laporan dari Komandan Sabur, pengawal, dan Kepala Polisi Mangil. Presiden tampak tegang sejenak, tetapi kemudian tenang kembali, dan berangkat menuju Istana.'' Dewi tampaknya tidak hanya ingin membuktikan bahwa bukan hanya Presiden, tapi juga dirinya, tidak bersalah. Kendatipun begitu, setelah peristiwa G-30-S terjadi, Dewi mulai memainkan peranan sebagai seorang perantara antara Sukarno dan Nasution. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober, ketika pasukan Soeharto dan Nasution mulai melakukan serangan balasan terhadap para pemberontak, telepon pun terus berdering di Wisma Yasso, yang menanyakan di mana Presiden berada dan bagaimana dengan keselamatannya. Kira-kira pukul 10.00, petugas penghubung pertama dari Presiden datang ke Wisma Yasso untuk menyampaikan sepucuk surat kepada Dewi dari Sukarno yang mengatakan bahwa dia sekarang berada di Bandara Halim dan agar Dewi tidak perlu merasa khawatir. Begitu mengetahui perkembangan terakhir dari petugas penghubung itu, Dewi lalu ''memandang seluruh persoalan tadi sebagai suatu konflik internal dalam angkatan bersenjata.'' Setelah pukul 10.00, tulis Dewi, Jenderal Nasution mengirimkan seorang petugas penghubung rahasia untuk menanyakan keadaan Presiden kepada Dewi dan mengatakan kepadanya bahwa Nasution ingin mengontak Presiden. Menurut penjelasan Omori, petugas penghubung ini mendesak Dewi untuk menghubungi Presiden agar menemui Nasution secepatnya, ''sebelum dia jatuh ke tangan komunis,'' dan menekankan, ''Andalah (Dewi) yang dapat menghubungi Presiden sekarang.'' Pada pukul 5.00 sore, tulis Dewi, petugas penghubung Presiden kembali dengan pesan lain, ''Saya ingin menemuimu secepatnya sehubungan dengan suatu hal yang tidak mungkin saya tulis di dalam surat ini.'' Dia segera mengirimkan sebuah jawaban dan pada pukul 8.00 malam Sukarno mengirimkan sebuah jip ke Wisma Yasso, dan Dewi pergi ke Halim seraya menyamar dengan mengenakan setelan hitam dan syal. Dewi menulis bahwa pada pukul 9.00 malam dia tiba di Halim dan melihat suaminya ditemani oleh kira-kira sepuluh orang laki- laki, termasuk anggota kabinet Leimena dan Kepala Staf Angkatan Udara Umar Dhani. Begitu mengetahui rencana suaminya untuk segera terbang ke Madiun, sebuah kubu komunis di Jawa Timur, tulisnya, dia meminta untuk ikut. Tetapi Sukarno menjawab, ''Saya tentu saja akan sangat berterima kasih kalau kautemani, tetapi tunggulah sampai situasi menjadi tertib kembali.'' Ketika pembicaraan mereka berakhir, para pemimpin yang telah berkumpul di Halim segera masuk ke mobil mereka untuk menuju pesawat terbang. Menurut penjelasan Omori, Dewi berhasil masuk ke mobil Leimena dan, begitu sudah berada di dalam, dia memohon kepada Leimena untuk mendesak Sukarno agar tidak pergi ke Jawa Timur. Menurut Dewi, dia (Leimena) berkata kepadanya, ''Jangan khawatir, saya akan mengurus beliau, untuk Anda.'' Dewi pulang ke rumah dan tidak mengetahui sampai keesokan harinya bahwa 15 menit setelah terbang di udara, Presiden Sukarno berubah pikiran dan kembali ke Halim. Dia kemudian diajak ke istana presiden yang lain di Bogor. Dewi menulis bahwa dia yakin kalau ini semua pasti atas desakan Leimena. Di Wisma Yasso, menurut Omori, Dewi sekarang yakin bahwa ternyata Subandriolah yang mencoba menjauhkan Sukarno dari pihak militer dan mendekatkannya ke pihak komunis, dan oleh karena itu dia lalu berusaha melakukan sesuatu agar terjadi persesuaian kembali di antara mereka. Untuk dapat berkomunikasi secara rahasia dengan Nasution, Dewi dengan berani mengirimkan salah seorang teman dekatnya untuk singgah ke rumah Nyonya Nasution. Melalui temannya, Dewi mengetahui bahwa Jenderal Nasution ingin membawa Presiden dari Bogor kembali ke Ibu Kota. Sukarno baru kembali ke Jakarta pada 9 Oktober, sejak dia berangkat pada 1 Oktober. Dewi menulis bahwa pada 9 Oktober dia mengetahui kepulangan Sukarno melalui seorang kurir dari istana kepresidenan. Dia kemudian mendesak lagi agar Sukarno mengatur suatu penyelesaian dengan Nasution. Sukarno setuju, dan menyarankan agar dia dan Dewi bertemu dengan Jenderal dan Nyonya Nasution pada 11 Oktober, yang memang mereka lakukan. Pada 14 Oktober, mereka mengundang Nyonya Yani, yang suaminya adalah Kepala Staf Angkatan Darat dan termasuk di antara enam jenderal yang dibunuh, untuk datang dan menemuinya. Orang mungkin juga berspekulasi bahwa Sukarno pun ingin memanfaatkan Dewi, yang antikomunis, untuk menarik simpati pihak militer yang antikomunis. Pada tanggal 19 Oktober, Sukarno menyelenggarakan suatu konferensi pers dengan sekelompok wartawan Jepang, yang juga dihadiri oleh Dewi. Pada tanggal 10 Desember 1965, Sukarno dan Dewi mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Sari Asih, yang dibangun Dewi dengan sumbangan dana dari berbagai organisasi, termasuk dari Lembaga Persahabatan Indonesia-Jepang. Pada tanggal 23 Desember, di Istana Merdeka, Sukarno, Nasution, Soeharto, dan istri-istri mereka merayakan pesta Natal, menurut Omori. Taktik yang dilakukan Dewi ini menyinggung Subandrio, yang merasa bahwa Sukarno dan kekuatan militer bekerja sama untuk menentangnya. Omori berkesimpulan bahwa Subandrio berusaha memisahkan Dewi dari Sukarno. Ketika Dewi sedang pergi, Sukarno menjadi kritis terhadap militer dan, bersama Subandrio, menjadi bersimpati terhadap PKI. Omori menulis bahwa perubahan sikap Sukarno terhadap pihak militer dan PKI selama bulan Januari dan Februari tahun 1966 dipengaruhi oleh Subandrio dan bahwa tampaknya Subandriolah yang mendorong Dewi agar keluar dari Indonesia sehingga dia dapat mengurangi pengaruh Dewi terhadap Sukarno. Peristiwa tanggal 11 Maret mengubah keseimbangan antara militer sayap kanan dan kekuatan Sukarno-Subandrio, dan kali ini telah berubah secara meyakinkan ke pihak militer sayap kanan. PKI dilarang pada tanggal 12 Maret. Dalam menghadapi peralihan kekuasaan ini, Dewi segera mencoba lagi untuk menyatukan Sukarno dengan pihak militer. Pada tanggal 14 Maret, dia merencanakan untuk menyelenggarakan suatu pesta dengan para istri tokoh militer terkemuka di Wisma Yasso ''dalam rangka memperingati bubarnya PKI''. Kemudian, pada 19 Maret, dia menjelaskan kepada pers bahwa pesta tersebut memang direncanakan untuk membantah desas-desus bahwa hubungan antara Presiden dan pihak militer retak. Dua tangan kanan Sukarno, yakni Subandrio dan Saleh, ditangkap pada tanggal 18 Maret, tetapi Dewi tetap berusaha merukunkan Soeharto-Sukarno. Pada tanggal 20 Maret, dia bermain golf dengan Soeharto, yang mungkin menganjurkannya agar dia mengajak Sukarno mengadakan perlawatan ke Jepang. Anjuran ini menimbulkan desas-desus bahwa Presiden mungkin akan mengungsi ke luar negeri, dan mencerminkan perasaan rakyat terhadap kejatuhan Sukarno yang sudah dekat, sekaligus kejatuhan Dewi. Dewi gagal terus dalam upayanya bertahan di tengah pergolakan politik. Ketika Sukarno akhirnya kehilangan kekuasaan, dia juga kehilangan sebuah yayasan tempatnya bekerja. Pada bulan November 1966, dia berangkat ke Jepang untuk melahirkan anak perempuannya, sementara Sukarno tetap ditahan di Bogor. Mereka baru berjumpa lagi pada tanggal 19 Juni 1970, satu hari sebelum presiden pertama Indonesia itu mengembuskan napasnya yang terakhir dalam usia 69 tahun."Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
Surat Dari Redaksi
Surat dari redaksi
Agenda Pertunjukan
Lysistrata di samarinda
Ralat
Maukah
Catatan Pinggir
Di sampang
TEMPO|interaktif
