Provinsi Kalimantan Barat tergolong miskin. Saya, sebagai warga Kalimantan
Barat, merasa terhenyak melihat hasil penetapan Pengadilan Tinggi terhadap
denda Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1992. Soalnya, denda yang
diberlakukan di Kal-Bar lebih tinggi daripada di provinsi lain, misalnya DKI
Jakarta, yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi ketimbang Kalimantan
Barat.
Di Jakarta denda tilang Rp 5.000 sampai Rp 60.000, sedangkan denda tilang di
Kalimantan Barat Rp 10.000 hingga Rp 100.000. Nah, apa parameter yang
digunakan pihak berkompeten di Kalimanatan Barat untuk menyusun tabel denda
yang tinggi itu? Saya merasa cemburu pada saudara-saudara di provinsi lain
yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi tapi denda tilangnya lebih rendah.
Dengan kata lain, pelaksanaan dari undang-undang lalu lintas yang baru ini
diskriminatif.
Padahal, di wilayah Kalimanatan Barat yang pembangunannya tertinggal dari
provinsi lain, rasanya, masih memerlukan waktu dan persiapan untuk menerapkan
undang-undang yang dimaksud. Tidak usah meneropong jauh sampai ke Kabupaten
Kapuas Hulu dan bertanya di mana letak BRI-nya. Di Pontianak saja, yang
menjadi ibu kota provinsi, masih banyak terlihat ketidaksiapan penerapan
undang-undang lalu lintas yang baru ini. Umpamanya, jalan raya tidak memadai,
tidak memiliki trotoar, zebra cross, dan lampu lalu lintas. Kalau ada, lampu
lalu lintas sering ngadat. Dan tak terhitung zebra cross yang tak jelas lagi.
JOSEPH IVAN CHANDRA Jalan W.R. Supratman Gg. Waru III No. 2, Pontianak 78121
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
