SARASEHAN tertutup di Markas Besar ABRI, Cilangkap, Senin pekan lalu, bakal
menjadi tonggak penting keterlibatan ABRI dalam politik. Pembicara yang tampil
dalam sarasehan itu antara lain bekas Panglima Kopkamtib Soemitro, bekas
Menteri Hankam L.B. Moerdani, bekas Menteri Dalam Negeri Rudini, tokoh SOKSI
Suhardiman, dan bekas Gubernur Lemhanas Sayidiman Suryohadiprojo. Para
purnawirawan ini sepakat merumuskan kembali konsep dan pelaksanaan dwifungsi
ABRI di masa mendatang.
Pada acara sarasehan purnawirawan dan perwira aktif itu, yang disebut Forum
Mawas Diri, setiap pembicara diberi kesempatan seperempat jam untuk
mengungkapkan isi hati dan segala visi mereka tentang peran ABRI 25 tahun
mendatang. ''Forum ini hanya untuk konsumsi pimpinan ABRI sehingga rumusannya
akan mewarnai kebijakan ABRI di masa mendatang,'' kata Kepala Pusat Penerangan
(Kapuspen) ABRI Brigjen Syarwan Hamid.
Kebijaksanaan masa depan itu tampak lebih menyangkut hubungan kepemimpinan
ABRI dan kepemimpinan sipil. Mengingat dunia yang sedang berubah, tuntutan
demokratisasi, keterbukaan, dan pelaksanaan hak asasi manusia, menurut seorang
pembicara di sarasehan itu, harus diikuti evaluasi kembali konsep dan
pelaksanaan dwifungsi ABRI. Terlebih, ABRI punya peranan menentukan dalam
politik nasional.
Presiden Soeharto dalam sambutannya untuk sarasehan menegaskan, suatu masalah
khusus dalam melaksanakan dwifungsi ABRI adalah kenyataan bahwa sebagian masih
berada dalam ikatan disiplin dan hukum militer, dan sebagian lagi sudah
terbebas dari ikatan itu. Bagi yang masih berdinas aktif, ujar Pak Harto,
meski punya wawasan sendiri, dia tidak boleh berbicara atas nama pribadi.
Pikirannya harus disalurkan secara melembaga melalui garis komando. Namun,
bagi yang sudah kembali ke masyarakat, katanya lebih lanjut, secara pribadi
bisa mempunyai pendapat sendiri, tanpa harus berkonsultasi, apalagi minta
persetujuan dari komando.
Bagaimana bila purnawirawan itu punya pendapat yang berbeda dengan
kebijaksanaan dan strategi komando ABRI? Kepada yang tak terikat disiplin dan
hukum militer, Presiden mengingatkan bahwa masyarakat tetap menganggapnya
sebagai ABRI. Perbedaan pendapat secara terbuka antara ABRI dan purnawirawan,
apalagi yang memberikan kesan pertentangan dan ketegangan, tentu merisaukan
masyarakat. Karena itu, Presiden mengimbau, cara menyelesaikan perbedaan
pendapat harus dikembangkan. ''Menghadapi tugas-tugas nasional di masa
mendatang, ABRI memerlukan bantuan dan dukungan dari kalangan di luar ABRI.
Dalam bidang sosial politik ada tugas-tugas yang bahkan lebih baik diemban
oleh purnawirawan ABRI daripada oleh anggota ABRI aktif,'' kata Pak Harto.
Apakah memang terjadi perbedaan antara ABRI aktif dan purnawirawan mengenai
pelaksanaan dwifungsi dan hubungan ABRI dengan pusat kekuasaan sehingga peru
digelar forum ini? Menurut Menteri Koordinator Polkam Soesilo Soedarman, yang
juga Ketua Umum Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri), dalam pertemuan itu
tidak ada perbedaan pemahaman tentang dwifungsi ABRI antara yang aktif dan
yang purnawirawan. ''Mereka yang purnawirawan itu kan yang dulu meletakkan
dasar-dasar. Sekarang ada generasi penerus yang melanjutkan sehingga terjadi
keselarasan dalam menentukan peran sospol ABRI,'' kata Soesilo.
Pada hari yang sama, ketika menerima peserta Kursus Lemhanas angkatan XXVI di
Binagraha, Jakarta, Pak Harto meminta agar hubungan fungsional antara komando
ABRI, instansi pemerintah, dan kepemimpinan masyarakat pada tiap tingkat,
dalam masa damai maupun masa darurat, dirumuskan secara khusus. Pak Harto
mengingatkan, jajaran ABRI berkembang makin profesional, tapi rakyat pun makin
cerdas dan terorganisasi dalam berbagai organisasi sosial politik. Kualitas
kepemimpinannya juga meningkat. Ini tentu mempengaruhi pola hubungan antara
ABRI dan rakyat. ''Hanya dengan menyusun hubungan fungsional ABRI dan rakyat,
peralihan tanggung jawab kepemimpinan dari keadaan damai kepada keadaan
darurat dan sebaliknya dapat berlangsung tanpa guncangan,'' kata Pak Harto.
Kepala Negara juga mengingatkan, kemanunggalan ABRI-rakyat tetap relevan,
dewasa ini maupun masa mendatang. Namun, menurut Presiden, wujud kemanunggalan
itu dalam prakteknya bersifat dinamis, sesuai dengan perkembangan ABRI dan
dinamika masyarakat itu sendiri. Maka, tepatlah bila dalam Forum Mawas Diri
itu muncul mufakat untuk memakai pendekatan dialog dalam menyelesaikan masalah
pada masa mendatang. ''Pemecahan masalah dilandasi oleh pengertian, bukannya
karena takut. Untuk itu ABRI harus tutwuri handayani,'' kata Syarwan.
Lantaran tutwuri handayani, menurut Suhardiman, ABRI akan merelakan sipil
memegang kepemimpinan di Golkar, misalnya. ''Dengan posisi itu, ABRI akan
sangat berkepentingan melancarkan jalur G (Golkar),'' katanya.
Tapi, Menteri Negara Sekretaris Negara Moerdiono menegaskan, imbauan Presiden
itu bukan merupakan indikasi pemimpin sipil harus naik. ''Sejak dulu
Pemerintah menginginkan ormas-ormas itu mandiri. Betul-betul mandiri sehingga
tidak menjadi beban ABRI,'' ujar Moerdiono, yang juga berbicara di forum itu.
Menurut Soesilo, posisi tutwuri handayani itu tidak berarti ABRI berada di
pinggir gelanggang politik. ''Ya, kalau harus tutwuri, kita bismillah karena
tutwuri juga memimpin,'' kata Soesilo. Karena itu, muncullah instruksi
konsolidasi secara menyeluruh.
Ardian Taufik Gesuri dan Linda Djalil
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
