TAHUN Baru Imlek belum lama lewat, begitu pula musim angpao alias amplop
upeti. Tapi di kalangan pers, isu seputar amplop baru saja "meledak" pekan
lalu. Pasalnya, wartawan Peter Tomasoa dipecat dari harian Neraca, yang segera
disusul dengan pemberhentiannya sebagai anggota organisasi profesi PWI
(Persatuan Wartawan Indonesia). Ada apa?
Peter dikabarkan telah menerima amplop berisi cek senilai Rp 5 juta dari
pengusaha Robby Tjahjadi. Padahal, kalau saja amplop yang diterima Peter tidak
berbau pemerasan, mungkin sekali masalah ini tidak akan mencuat ke permukaan.
Tapi, "Ini pemerasan, makanya Peter kami pecat," kata Masmimar Mangiang,
Pemimpin Redaksi Neraca. Masmimar sempat melakukan penyelidikan intensif.
Beberapa sumber yang dihubunginya mengatakan bahwa Peter memang memeras Robby.
Ketika akhirnya Masmimar menemui Robby, dari pengusaha ini ia memperoleh
beberapa salinan surat korespondensi dengan Peter. Lalu berdasarkan
bukti-bukti tertulis itu, ia melapor ke Pemimpin Umum Neraca dan PWI.
Kedua institusi ini kemudian sepakat untuk memecat Peter. Masalahnya, "Ini
bukan hanya perkara amplop, tapi pemerasan," kata Sofjan Lubis, Ketua PWI
Pusat, memperkuat pernyataan Masmimar.
Lalu apa kata Peter? Ia terlihat pasrah. Ia mengaku telah menerima cek Rp 5
juta dari Robby. Tapi, uang itu telah dikembalikan. Menurut Peter, ia punya
firasat bahwa Robby akan menyebarluaskan perihal uang tersebut. Namun, ia
tetap mengaku bersalah.
Satu hal yang disesalkan Peter yakni tindakan PWI yang mengumumkan perkara
pemecatan itu ke media cetak dan elektronik. Buat apa? "Apa saya ini penjahat
besar? Apa kesalahan saya itu sama besarnya dengan Eddy Tansil?" katanya
menggugat.
Tak berlebihan jika Peter menyesalkan tindakan PWI. Soalnya, amplop di
kalangan wartawan Indonesia bukan lagi sesuatu yang asing. Bahkan amplop
hampir-hampir merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia kuli tinta. Tentu
banyak juga wartawan yang mengharamkannya, tetapi itu bukan berarti bahwa
budaya amplop tidak ada. Kalau begitu, apakah pemecatan terhadap Peter tidak
bisa dikatakan terlalu keras?
Untuk mendudukkan masalahnya secara proporsional, mungkin lebih tepat bila
ditelusuri persepsi tentang amplop itu sendiri. Soalnya, ada amplop halal dan
amplop haram. Amplop yang diberikan kepada wartawan sebagai "pengganti uang
transpor" dan tanpa imbalan apa pun, maka ini halal.
Amplop haram adalah jika diberikan karena terpaksa, misalnya karena sumber
berita diancam akan diberitakan menunggak kredit, seperti yang dialami Robby
Tjahjadi.
"Saya setuju keputusan itu (maksudnya pemecatan) jika memang betul
terbukti," kata St. Sularto, redaktur harian Kompas. Di harian ini, amplop
tidak mutlak haram, misalnya bila diberikan untuk acara ke luar kota. Adapun
amplop yang diharamkan, selain yang berbau pemerasan, adalah amplop yang
diberikan di dalam kota. Kalaupun diterima, pasti dikembalikan. Atau
dimasukkan ke kas sosial, untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.
Sikap serupa juga dianut Neraca. Yang ideal menurut Masmimar, semua jenis
amplop harus ditolak. Tapi karena mengontrolnya sulit, "Akhirnya kami hanya
membatasi bahwa yang haram adalah amplop yang bisa mempe-ngaruhi isi berita,
dan yang berbau pemerasan."
Sikap Suara Pembaruan dan PWI juga sama. Bertolak dari asumsi amplop adalah
realita sehari-hari, maka Djumontang Sirait, Wakil Pemimpin Redaksi Suara
Pembaruan, menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan jika wartawan menerima
amplop. Yang penting, "Itu diberikan secara sukarela, tanpa berharap imbalan
apa pun."
Jadi, itulah kenyataan objektif seputar budaya amplop. Seorang bekas wartawan
bernama E.H. Kartanegara pernah melakukan penelitian atas 82 wartawan di
beberapa kota di Indonesia. Hasilnya, 76 orang (92,68%) mengaku menerima
amplop, di samping beberapa yang tegas-tegas mengharamkan.
Kenyataan itu diperkuat oleh pengakuan aparat Humas di beberapa intansi.
Bahkan pemerintah di beberapa daerah dengan se-ngaja mengalokasikan dana dari
pos anggaran perjalanan, untuk amplop wartawan.
Dengan mengacu pada berbagai fakta itu, maka Ketua Dewan Kehormatan PWI,
Sjamsul Basri, berpendapat bahwa budaya amplop tak mungkin dibe-rantas.
"Perlu waktu lama untuk melenyapkannya," kata Pemimpin Redaksi Suara Karya
ini.
Kini, ketika wartawan penerima amplop ternyata dihadang risiko, lalu
bagaimana sikap terhadap si pemberi amplop? Sampai saat ini PWI baru sampai
pada tahap mendengar penjelasan Robby Tjahjadi, yang menemui pengurus PWI,
Rabu pekan silam.
Selepas pertemuan itu, Ketua PWI Pusat Sofjan Lubis menyatakan bahwa PWI
Pusat akan menyelidiki apakah perbuatan bos Kanindo itu tergolong suap atau
bukan. Ia berjanji akan memperkarakan Robby ke pengadilan jika tersedia
bukti-bukti yang cukup kuat.
Sementara itu, "vonis" atas Peter Tomasoa bukanlah sesuatu yang mutlak.
Menurut Tarman Azzam, Ketua PWI Jakarta Raya, Peter berhak membela diri.
Pembelaan itu bisa dikemukakan pada Kongres PWI atau Sidang Gabungan PWI
dengan Badan Perwakilan dan Pengawasan PWI Pusat, yang akan berlangsung tahun
ini.
Budi Kusumah, Dwi S. Irawanto, dan Sri Pudyastuti R.
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
