BENTENG proteksi industri otomotif akan jebol? Pertanyaan ini banyak
dilontarkan orang setelah pasti bahwa 2.500 unit mobil produksi Perusahaan
Otomobil Nasional (Proton) dari Malaysia akan diimpor mulai September depan
dengan bea masuk 0%. Importirnya adalah perusahaan dari kelompok Citra
Lamtorogung milik Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana -- sehari-hari lebih dikenal
sebagai Mbak Tutut.
Rencana tersebut merupakan bagian dari transaksi barter yang diteken Selasa
pekan lalu oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi B.J. Habibie dengan Menteri
Pertahanan Malaysia Moh. Najib Tun Razak.
Dalam nota kesepakatan itu disebutkan, PT Industri Pesawat Terbang Nusantara
(IPTN) akan mengekspor enam CN 235 ditambah suku cadang, menjadi US$ 100 juta.
Sebagai imbalannya, Malaysia mengekspor 20 pesawat latih ringan MD-3 ditambah
2.500 unit mobil Proton Berhad.
Ada yang cemas terhadap sistem barter tersebut. Namun, pengamat ekonomi dari
CSIS, Djisman Simandjuntak, berpendapat hal itu tak jadi masalah.
"Indonesia kan belum meneken perjanjian perdagangan GATT dalam hal penjualan
pesawat terbang," kata dosen Institut Manajemen Prasetya Mulia itu.
Justru, menurut Djisman, yang bisa jadi soal adalah impor mobil Proton.
Sebab, 2.500 mobil itu akan diimpor dalam kondisi siap pakai (built-up) tanpa
bea masuk.
Namun, industriwan mobil di sini yakin, pemerintah belum akan menjebol tembok
proteksi industri otomotif. "Buat apa takut. Kan sudah jelas aturannya,"
kata Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Herman
Z. Latief.
Maksudnya adalah Paket Deregulasi 10 Juni 1993, yang menetapkan boleh
mengimpor mobil asalkan membayar bea masuk 200% untuk jenis mobil yang sudah
diproduksi di sini, dan bea masuk 300% untuk mobil yang belum diproduksi di
sini.
"Mobil Proton dibebaskan dari bea masuk itu karena akan dipakai sebagai
armada taksi," kata Latief. Memang, sedan yang dijual untuk armada taksi --
seperti Ford Laser, Nissan Sunny, dan Holden Gemini -- dibebaskan dari bea
masuk.
Tapi mobil Proton yang akan ditaksikan hanyalah 1.000 unit tipe Proton
Iswara. Sedangkan 1.500 unit tipe Proton Wira, kabarnya, dijual kepada
instansi pemerintah.
Djisman melihat, langkah pembebasan impor Proton tadi ada segi positifnya
karena Indonesia bisa mendapatkan mobil yang relatif lebih murah. "Tapi
apakah memang harus begitu caranya?" tanya Djisman.
Mobil Malaysia itu sebenarnya hampir sama dengan sedan Mitsubishi rakitan PT
Krama Yudha Tiga Berlian Motor di Indonesia. Cuma, harga sedan Proton lebih
miring. Proton Iswara dihargai M$ 30.454 sampai M$ 32.960 (Rp 24,6-26,6 juta).
Proton Wira, yang diproduksi dalam sembilan tipe (mulai tipe 1,3 GL solid
aeroback sampai 1,6 XII) dijual antara M$ 37.611 dan M$ 56.211 (Rp 30,4-45,5
juta). Bandingkan dengan sedan Mitsubishi Lancer rakitan Krama Yudha, yang
harganya Rp 67 juta (1.600 cc).
Mengapa Proton bisa lebih murah sekitar Rp 20 juta? "Itu karena Proton milik
negara dan mendapat perlakuan khusus," ujar Herman Z. Latief, yang juga Vice
President PT Krama Yudha. Untuk impor komponen, Proton dikenai bea masuk 13%,
sedangkan merek lain 42%.
Tapi pajak penjualan mobil di Malaysia cukup tinggi: 50% dari harga penjualan
bersih. Jadi, kalau harga pokoknya 100%, setelah ditambah 13%, kemudian
perusahaan mengambil biaya perakitan dan laba (10%), dan pajak penjualan 50%,
harganya menjadi 186,45% dari harga pokok bahan baku impor.
Untuk komponen impor sedan di Indonesia, pemerintah memungut bea masuk 100%.
Perusahaan perakitan lalu mengambil margin, katakanlah, 10%. Pemerintah
kemudian mengambil pajak pertambahan nilai (PPN) 10%, pajak barang mewah 35%,
dan bea balik nama 10%. Sehingga, kalau harga pokoknya 100%, sampai ke tangan
pembeli harganya sudah 359,37% atau 3,5 kali harga pokok impor - alias yang
termahal di dunia.
Kembali pada paket barter antara 6 produk IPTN dan 20 pesawat latih MD-3 plus
2.500 unit sedan Proton, adakah ini pantas? Menteri Habibie menjelaskan, harga
6 pesawat CN 235 (US$ 13 juta per unit) seluruhnya US$ 78 juta. Kalau nilai
transaksi barter seluruhnya US$ 100 juta, berarti nilai ekspor suku cadang
sekitar US$ 22 juta. Sedangkan harga 20 pesawat MD-3 (US$ 2,6 juta per unit)
bikinan Malaysia adalah US$ 52 juta. Berarti, sisa yang US$ 48 juta tentu
untuk 2.500 sedan Proton.
Bagaimana realisasi transaksi itu, belum jelas benar. Soalnya, impor mobil
Proton September depan, sedangkan pesawat IPTN mungkin baru akan diserahkan
sekitar tahun 1996. Apakah itu berarti Lamtorogung mendapat kredit dari
Malaysia, ataukah IPTN yang memberi kredit kepada Lamtorogung? Siapa tahu ada
anggota DPR berminat mempertanyakannya.
Max Wangkar, Sri Pudjiastuti (Jakarta), Ekram Atamimi (Kuala Lumpur)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
