Ishadi Soetopo Kartosapoetro adalah tokoh yang kontroversial. Ketika ia dinilai berhasil sebagai Direktur Televisi dan disebut-sebut layak mendapat posisi sebagai Dirjen Radio, Televisi, dan Film, ia justru "dibuang" oleh Menteri Penerangan Harmoko. Ishadi ditempatkan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Penerangan.
Ia membetah-betahkan diri di sana. Setelah empat tahun "terbuang", dan di luaran televisi swasta mulai berkembang, Ishadi S.K. memutuskan pindah ke Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), menjabat salah seorang direktur. Mula-mula, ia mengajukan permohonan kepada Harmoko sebagai "tenaga yang diperbantukan di TPI". Tapi Harmoko tak setuju dan minta Ishadi membuat surat pensiun muda. Apa daya, ia pun melayangkan surat pensiun muda. Artinya, Ishadi sejak pindah ke TPI itu resmi menjadi "orang swasta" dan tak berhak lagi memegang nomor induk pegawai negeri sipil (NIP).
Siapa yang menyangka Ishadi bisa kembali ke Departemen Penerangan (Deppen) dan justru memegang jabatan Dirjen RTF. Itu terjadi ketika Menteri Penerangan dijabat Alwi Dahlan. Menurut sumber di Deppen, ketika itu sudah muncul protes yang mempertanyakan status kepegawaian Ishadi S.K., yang tak lagi berhak punya NIP. Ishadi sendiri merasa tak menyalahi hukum, selain jabatan itu karena Keputusan Presiden, banyak Dirjen yang datang dari instansi di luar departemen bersangkutan, misalnya dari ABRI.
Nah, para pemrotes mulai mendapatkan keberanian ketika rezim Orde Baru jatuh. Apalagi, Alwi Dahlan tak terpilih sebagai Menpen dalam kabinet Habibie. Ishadi S.K. digoyang terus. "Sejak tiga bulan lalu saya digoyang," kata Ishadi kepada TEMPO. Klimaksnya, Rabu, 7 Oktober Ishadi, 51 tahun, dicopot dari jabatan yang baru lima bulan dipegangnya. Penggantinya adalah A. Aziz Husain, Direktur Televisi.
??Saya kapok jadi birokrat,?? kata Ishadi selang beberapa menit setelah serah terima jabatan. ??Saya sedih, terpukul, dan kecewa,?? katanya. Menurut Ishadi, orang yang menggusurnya itu sama dengan orang yang dulu menggusurnya dari Direktur Televisi. Menteri Penerangan Yunus Yosfiah tak mau berkomentar alasan Ishadi dicopot. Pejabat eselon satu Deppen juga pada bungkam. Sementara itu, Forum Komunikasi Masyarakat Profesi dan Industri RTF memprotes langkah Menteri Yunus itu. Turunnya Ishadi, menurut Forum Komunikasi tersebut, hanyalah memperlambat proses revisi undang-undang di bidang media masa.
Kenapa baru sekarang Ishadi dicopot padahal goyangannya sudah tiga bulan lebih, itu ada cerita tersendiri. Menurut Ishadi, antara dia dan Menteri Yunus Yosfiah ada perbedaan langkah dalam menyelesaikan utang TV swasta. Utang TV swasta kepada TVRI, sebagai kompensasi TVRI tidak beriklan, mencapai Rp 114 miliar. Menteri memberi arahan, utang itu harus sudah dilunasi pada Desember mendatang. Kalau tidak, akan diajukan ke pengadilan.
Ishadi berbeda pendapat. Menurut dia, kalau melakukan sesuatu yang drastis seperti itu semua TV swasta akan bubar. Menagih utang pun jadi sulit. Kepala Bagian Humas RCTI, Eduard Depari, juga mengakui bahwa tenggat waktu pelunasan itu sangat tidak realistis. ??Kami akan memenuhi kewajiban kami, tapi harus ada penjadwalan ulang. Kewajiban kami tahun lalu Rp 43 miliar dan sudah dibayar Rp 9 miliar. Selebihnya akan kami cicil,?? katanya.
Ishadi, mungkin karena pernah di TV swasta, sangat mempertimbangkan nasib karyawan televisi swasta yang banyak itu. Walau para pemilik TV swasta itu "dekat" dengan penguasa Orde Baru yang sudah tumbang, karyawannya sangat proreformasi, bahkan wartawan televisi swasta berada di tengah arus reformasi. ??Jadi, itu aset yang harus dipelihara. Kalau mau, pemiliknya menyerahkan diri dan itu bisa diatur melalui cara-cara bisnis yang wajar. Sekarang ini keadaan sedang susah dan televisi memang butuh modal besar sekali, tapi pasti ada yang mampu membelinya. Jangan merusak rumahnya, dong,?? kata Ishadi.
Ada satu soal lagi perbedaan pandangan antara Ishadi dan Menteri Yunus. Menteri ingin TVRI segera beriklan. Ishadi ingin menundanya dulu, sampai "belanja iklan" kembali membaik. Tetapi, begitulah, karena banyak hal yang tak cocok ditambah goyangan "orang dalam", Menteri Yunus pun mengusulkan kepada Presiden supaya Ishadi dicopot. Presiden Habibie setuju, apa lagi?
Gabriel Sugrahetty, Karaniya Dharmasaputra
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
