RANTUNG, salah satu keluarga pasien di ruang Irna C Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Manado, sudah enam malam ini gelisah. Sebab, setiap matahari beringsut ke barat, ruangan tempat istrinya terkapar sakit juga berangsur gelap. Bila malam makin pekat, cahaya hanya ada dari nyala terang lilin. Jika penyakit istrinya kambuh di tengah malam, Rantung kalang kabut. Ia sudah melaporkan hal itu ke perawat, tapi tak bersambut.
Rupanya, pengelola rumah sakit menghentikan aliran listrik ke ruangan tersebut. Bukan hanya listrik, air pun tak selalu tersedia. Pada siang hari, aliran air tidak diaktifkan. Sering pasien yang tak bisa lagi menahan buang air besar terpaksa membungkus kotorannya dengan kertas koran. Biasanya, kotoran itu dibiarkan tergeletak di lantai menunggu diangkat petugas kebersihan yang tampaknya juga ogah-ogahan membersihkan ruangan.
"Sudah tiga minggu ini kami belum menerima honor," kata seorang petugas kebersihan RSUP Manado, Yati, yang mengaku dibayar Rp 24.600 per minggu. Yati tak menerima uang lain kecuali honor itu. "Biaya transportasi ke rumah sakit sudah tidak ada lagi," ujarnya.
Ruang Irna C memang hanya mematok jasa medik Rp 9.000 per hari. Karena pengeluaran lebih banyak dari pemasukan dan juga karena terbatasnya anggaran, honor para perawat pun dipangkas. "Selama krisis ini kami mengalami defisit anggaran," kata Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUP Manado, Reggy L. Lefrand. Berapa besar defisit yang harus ditanggung, Reggy tak menjelaskan. Namun, rumah sakit yang dikelola secara swadana ini masih bisa bertahan dengan berbagai jurus efisiensi. Untuk lebih menghemat lagi, pengobatan tradisional pun digalakkan. "Cara ini sering ditempuh dan diresepkan untuk pasien," ujar ahli penyakit jantung dan pembuluh darah itu.
Ternyata bukan cuma RSUP Manado yang kelimpungan terkena defisit anggaran. "Semua rumah sakit sudah teriak," kata Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, Sri Astuti, kepada Dwi Wiyana dari TEMPO. Rumah Sakit Dokter Soetomo, Surabaya, misalnya, juga menjeritkan harga obat-obatan yang melambung hingga 300 persen, melonjaknya harga peralatan dan biaya operasional, sedangkan pemasukan makin tipis. Bantuan rutin yang biasanya didapat dari pemerintah daerah, menurut Direktur RS Dokter Soetomo, Dikman Ansar, sudah tidak memadai lagi. Idealnya, rumah sakit yang setiap tahun harus menyubsidi Rp 1 miliar bagi pengobatan pasien tak mampu ini harus mendapat suntikan dana Rp 4-6 miliar per tahun.
Kalau kondisi ini tak segera diatasi, bukan tak mungkin pasien akan telantar. Bahkan, bisa jadi, para tenaga medis RS Dokter Soetomo kembali berunjuk rasa, seperti yang dilakukan Mei silam. Waktu itu, sejumlah dokter, perawat, dan karyawan melakukan aksi unjuk keprihatinan karena semakin sulitnya rumah sakit melayani pasien. "Beban yang kami pikul setiap hari semakin berat dan setiap hari kami harus berhadapan dengan keluhan para pasien yang tak sanggup menanggung biaya pengobatan," kata Dikman.
Situasi "maju kena mundur kena" seperti itu juga tak bisa dielakkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Berdasarkan data belanja sampai akhir tahun ini, rumah sakit berkapasitas 1.300 tempat tidur itu diperkirakan bakal kekurangan dana sekitar Rp 22 miliar--dihitung dari total anggaran belanja RSCM tahun ini yang mencapai Rp 33,5 miliar. Sementara itu, bantuan dari pemerintah hanya 10 persen dari kebutuhan, yakni Rp 2-3 miliar.
Sebagaimana rumah sakit lainnya, RSCM pun melakukan sejumlah langkah efisiensi. "Ini untuk mengurangi supaya defisitnya enggak terlalu banyak. Sebab, dari anggaran tahun lalu yang habisnya 31 Maret saja kami sudah keteteran," kata Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSCM, Soepardi Soedibyo.
Salah satu cara merampingkan pengeluaran yang dilakukan RSCM adalah menyeleksi pemeriksaan yang benar-benar diperlukan saja. Sekarang, tak semua kebutuhan pasien bisa dipenuhi. Misalnya, kalau mau melakukan ronsen, rumah sakit hanya menyediakan peralatan, sedangkan pasien membayar filmnya.
Sampai kapan situasi ini bertahan dan bagaimana menyelamatkan nasib rumah-rumah sakit itu? Untuk menyambung hidup mereka, menurut Sri Astuti, pemerintah mengulurkan bantuan operasional dan pemeliharaan rumah sakit. Jumlahnya sekitar Rp 202 miliar untuk seluruh rumah sakit pemerintah di Tanah Air. Ada juga bantuan lain dari negara-negara sahabat, berupa obat-obatan.
Bantuan itu memang tak terlalu berarti dibandingkan dengan anggaran rumah sakit yang segunung. "Karena itu, direkturnya harus pandai-pandai melakukan pengetatan. Alhamdulillah, menurut yang saya dengar selama ini, mereka masih bisa melakukan kegiatan," ujar Sri Astuti.
Cuma, kondisi seperti ini memang tak bisa dibiarkan terus-menerus. "Kalau begini terus, lama-lama bisa bangkrut. Ya, kita doakan saja, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan mereka bisa survive," kata Sri Astuti.
Wicaksono, Verrianto Madjowa (Manado), Jalil Hakim (Surabaya)
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
