Dalam militer ada hukum hierarkis yang berlaku: tidak ada prajurit yang salah; yang ada komandan yang keliru. Jika seorang prajurit melakukan kesalahan, dua jabatan di atasnyalah yang harus menanggung akibatnya. Maju, mundur, dan mengangkat atau menurunkan senjata oleh prajurit ditentukan sempritan peluit sang komandan.
Tapi itu aturan dalam literatur militer, tidak dalam pandangan masyarakat. Soalnya, dalam kasus kekerasan sepanjang Sidang Istimewa (SI) MPR lalu yang menewaskan setidaknya 15 orang itu, responden jajak pendapat TEMPO menunjuk Panglima ABRI Jenderal Wiranto sebagai pihak yang paling bersalah.
Secara hierarkis, Wiranto memang "berjarak jauh" dengan aparat yang memuntahkan peluru. Tapi, ya itu tadi, masyarakat toh membaca bahwa peristiwa Jumat berdarah--serta peristiwa lain yang mendudukkan ABRI dalam kursi pesakitan, seperti penculikan aktivis atau penembakan di Trisakti--menunjukkan gagalnya Wiranto dalam mengelola sebuah institusi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Insiden SI sendiri memang telah meninggalkan luka yang teramat dalam. Bayangkan, kerumunan mahasiswa yang melakukan aksi damai diberondong peluru bahkan hingga di dalam halaman kampus mereka sendiri--lokasi yang katanya punya otonomi. Itulah sebabnya, terhadap segenap peristiwa berdarah sepanjang SI MPR November lalu, responden menilai aparat yang terlalu keras sebagai penyebab utama pecahnya bentrokan. Ada memang yang menilai bahwa aksi mahasiswa menentang SI yang terlalu keraslah yang menjadi sebab. Namun, persentasenya sangat kecil.
Selain aparat, sumber konflik lain adalah kehadiran Pam Swakarsa, kelompok pengamanan partikelir yang kehadirannya di mata responden justru menjadi sumber kerusuhan. Mayoritas responden menganggap Pam Swakarsa tidak diperlukan.
Tapi yang menganggap pasukan jago silat ini diperlukan (hanya lima persen) toh punya alasan. Salah satunya, menurut mereka, Pam Swakarsa merupakan wujud dari semangat bela negara. Artinya, sepanjang aspirasi itu keluar dari lubuk hati, boleh-boleh saja. Tapi investigasi TEMPO edisi pekan lalu terhadap Pam Swakarsa menunjukkan pasukan ini bekerja dengan iming-iming uang.
Selain sebab langsung di atas, responden juga menilai, ada sebab tidak langsung kenapa bentrokan sepanjang SI tidak terhindarkan. Menurut mereka, masyarakat tampaknya sudah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Habibie. Akibatnya, segala gerak-gerik Habibie selalu dianggap salah, tidak tulus, dan punya muatan kasak-kusuk politik. Sidang istimewa adalah salah satunya. Sidang ini diyakini merupakan upaya Habibie untuk melanggengkan kekuasaannya. Akibatnya, apa pun yang terjadi, SI harus digagalkan. Dan karena ada aparat yang bertahan menjaga sidang berharga Rp 20 miliar itu, bentrokan tidak terhindarkan.
Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menuntaskan peristiwa yang telah membasuh wajah Jakarta dengan merahnya darah ini? Terhadap pertanyaan ini, responden tampaknya bersikap moderat. Menurut mereka, yang terpenting adalah pembentukan tim pencari fakta yang independen. Dengan demikian, ada pembuktian yuridis terhadap kesalahan yang telah dilakukan aparat keamanan. Hanya kurang dari separo responden yang menginginkan Wiranto mengundurkan diri dari jabatannya. Juga hanya 14 persen yang menuntut Habibie lengser sebagai wujud tanggung jawab.
Sikap bijak responden ini tampaknya terkait erat dengan keyakinan mereka akan perlunya setiap kasus diselesaikan dengan memperhitungkan kaidah-kaidah hukum. Sekali lagi rakyat masih menaruh harapan pada pelaksanaan hukum. Jadi lekaslah, sebelum mereka kehilangan kesabaran.
Arif Zulkifli
INFO GRAFIS
Yang menyebabkan terjadinya kekerasan sepanjang sidang istimewa lalu
Aparat militer terlalu keras
:
80%
Ada Pam Swakarsa
:
74%
Baik mahasiswa maupun aparat tidak bisa menahan diri
:
48%
Niat buruk sekelompok orang yang ingin menjarah
:
26%
Mahasiswa terlalu keras dalam menentang SI
:
20%
Lain-lain
:
4%
Siapa yang paling bersalah atas terjadinya tindak kekerasan tersebut?
Panglima ABRI Wiranto
:
34%
Prajurit yang melakukan penembakan/pemukulan
:
30%
Masyarakat yang berkerumun di sekitar lokasi
:
9%
Pam Swakarsa
:
7%
Pimpinan pasukan ABRI yang bertugas di lokasi kerusuhan
:
5%
Tokoh-tokoh penggerak Pam Swakarsa
:
4%
Tokoh yang memanas-manasi aksi mahasiswa
:
3%
Habibie
:
2%
Tidak tahu/tidak ada
:
5%
Apakah Pam Swakarsa dibutuhkan?
Tidak
:
92%
Ya
:
5%
Ragu-ragu
:
3%
Alasan Pam Swakarsa dibutuhkan
Aparat keamanan saja tidak cukup
:
49%
Merupakan wujud hak bela negara
:
23%
Pam Swakarsa efektif menjaga SI
:
18%
Inisiatif rakyat menjaga SI tidak boleh ditolak
:
13%
Agar orang tahu sebagian masyarakat mendukung SI
:
8%
Agar mahasiswa takut
:
3%
Lain-lain
:
5%
Alasan Pam Swakarsa tidak dibutuhkan
Pam Swakarsa hanya menjadi sumber konflik antarmasyarakat
:
63%
Pam Swakarsa hanya alat bagi kepentingan politik tertentu
:
47%
Hanya ABRI yang memiliki wewenang pengamanan
:
32%
Lain-lain
:
1%
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
