Rasanya mahasiswa harus menelan pil kekecewaan kepada keempat tokoh Ciganjur, meski mereka telah melahirkan delapan butir deklarasi. Kekecewaan itu bisa dihindari bila mahasiswa cukup terampil membaca latar belakang keempat tokoh itu. Mahasiswa tidak bisa mengajak tokoh yang secara "genetis" tidak membawa sifat demokrasi di dalam dirinya, untuk bermain di arena demokrasi. Mahasiswa tidak bisa mengharapkan tokoh-tokoh yang "tidak tumbuh dari bawah" untuk peka dan tanggap menyikapi situasi kritis yang dihadapi mahasiswa sepanjang Semanggi dan Gedung DPR/MPR. Setidak-tidaknya tiga dari empat tokoh deklarator Ciganjur; Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati, dan Hamengkubuwono X.
Gus Dur adalah cucu pendiri NU (KH Hasyim Ashari) dan putra dari KH Wahid Hasyim (tokoh NU). Dipilihnya Gus Dur sebagai Ketua PBNU (1984) selain karena ia cucu pendiri NU, juga dalam rangka menghormati keluarga besar pendiri NU. Apalagi, angin politik tahun 1984 sangat menguntungkan Gus Dur. Ia tidak saja didukung oleh Soeharto (pemerintah) juga oleh militer (Benny Moerdani). Karena itulah kalangan nahdliyin cenderung memilih Gus Dur--untuk pertama kalinya--sebagai Ketua Tanfidziyah PB NU ketika itu. Jadi, di dalam diri Gus Dur yang mengalir justru "darah monarkis, primodialis, dan nepotis" bukan demokratis.
Begitu pula dengan Megawati yang diusung ke pucuk pimpinan PDI karena ia membawa nama besar Bung Karno. Jika Mega hanyalah anak orang kebanyakan, maukah Soerjadi ketika itu merekrutnya untuk mendongkrak perolehan suara PDI? Atau maukah sekelompok orang bersusah payah menjadikan Mega sebagai "ujung tombak" kepentingan politik mereka? Rasanya mustahil, sebab dalam banyak hal ia biasa-biasa saja. Jadi, di dalam diri Megawati tidak mengalir darah seorang demokrat, melainkan darah "primordialis". Megawati juga tidak tumbuh dari bawah, tetapi ia di-drop dari atas oleh elite politik yang bermain di sekitar PDI.
Sedangkan Hamengkubowono X sudah bisa dipastikan di dalam dirinya mengalir "darah biru" yang berbeda dengan rakyat kebanyakan. Ia adalah lambang feodalisme dan primodialisme yang "menyempal" di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang demokratis dan egaliter. Tanpa track record yang meyakinkan, ia dengan mudah menjadi Gubernur Yogyakarta, semata-mata karena jabatannya itu merupakan "warisan leluhur" baginya. Sepanjang sejarah, pemilihan Gubernur di Yogyakarta-lah yang paling transparan mengabaikan kaidah demokrasi.
Lantas bagaimana dengan Amien Rais? Ia memang berbeda dengan ketiga tokoh lainnya. Ia sudah sejak awal mendengungkan reformasi dan demokratisasi tanpa harus memimpin partai demokrasi atau membentuk forum demokrasi. Sayangnya, Amien Rais tidak dibesarkan di lingkungan komunitas pergerakan. Sehingga ia pun ikut-ikutan tidak tanggap menyikapi situasi kritis yang dihadapi mahasiswa di sepanjang Semanggi dan Gedung DPR/MPR.
Kalau saja Amien terbiasa dengan "langgam" orang pergerakan, pada saat-saat kritis seperti itu ia akan hadir di tengah-tengah mahasiswa, bukan justru mengajukan syarat: "saya bersedia berada di tengah-tengah mahasiswa asal ditemani oleh salah seorang tokoh deklarator Ciganjur".
Tampaknya kalangan mahasiswa telah salah memilih partner perjuangan mereka. Keterampilan mahasiswa dalam menilai seseorang untuk dijadikan tokoh idolanya dan sekaligus partner perjuangannya, memang masih berada pada tahap eksperimental. Anggap saja kegagalan kali ini sebagai ajang latihan. Tapi besok-besok jangan salah lagi.
UMAR ABDUH Kompleks Masjid Al-Ihsan Proyek Pasar Rumput Jalan Sultan Agung, Manggarai Jakarta 12970
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
