Opini
Partai Kakbah, Partai Islam, Partainya Partai
Walau tanpa pemimpin yang berkibar, bukan tak mungkin PPP melaju sebagai partai Islam majemuk.
Ada beberapa hal di luar dugaan yang dihasilkan Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) IV, yang berakhir pekan lalu. Bahkan mungkin mengejutkan. Salah satunya ialah terpilihnya Hamzah Haz sebagai ketua umum, mengalahkan saingan beratnya, A.M. Saefuddin.
Hamzah Haz, yang menduduki kursi Menteri Negara Investasi, berasal dari kubu NU. Tokoh kontroversial A.M. Saefuddin (biasanya disebut ''AM"), Menteri Negara Urusan Pangan dan Hortikultura, dalam PPP berasal dari kubu Muslimin Indonesia (MI), dan ia punya latar belakang HMI dan ICMI. Perbedaan kubu asal ini besar artinya, sekalipun sebagai menteri keduanya bisa dikatakan sama-sama ''anak buah" Habibie. Banyak yang mengira bahwa AM akan menang karena kepengurusan PPP di wilayah dan cabang memang lebih dikuasai oleh orang-orang MI. Dan tokoh NU sendiri, Matori Abdul Jalil, yang menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, sebenarnya lebih senang kalau Hamzah yang bukan kiai itu tidak memenangi pemilihan. Alasannya ialah agar lebih mudah bagi warga NU untuk meninggalkan PPP dan hijrah ke partai yang lebih mencerminkan ke-NU-an seperti PKB sendiri. Matori beranggapan, tanpa beraliansi dengan PKB, dalam pemilihan umum nanti PPP akan mengalami kesulitan pendukung NU, sekalipun Hamzah jadi imamnya.
Matori bisa salah raba. Kalau ada satu hal yang pasti tentang PPP sampai sekarang, itu adalah bahwa partai ini paling banyak menghasilkan hal yang membuktikan bahwa ramalan dan analisis pakar politik memang lebih sering tidak ada gunanya. PPP bukan partai istimewa, ia cuma salah satu partai bentukan Orde Baru hasil peleburan beberapa partai berasas Islam. Sebagai peserta sistem politik ''diatur dari atas" yang diperkirakan akan jadi jinak, tanpa disangka PPP bisa bersikap ekstrem ketika menolak P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan cara walk out dari Sidang MPR tahun 1978. Ketetapan MPR itu, setelah Soeharto turun, ternyata memang dicabut dan diubah.
Pasca-Soeharto, PPP membuat banyak kejutan dengan sikap politiknya yang tegas. Mereka meminta agar semua anggota DPR dipilih, tidak ada lagi yang diangkat. Ketika kalah suara, PPP tetap menjadi yang paling ''reformis" di antara partai lain, lama atau baru, karena mengusulkan jatah ABRI di DPR cukup 10 kursi saja, atau 2 persen dari jumlah seluruhnya. Pemerintah sendiri merancangkan jatah 10 persen atau 55 kursi, yang tentu saja didukung oleh Fraksi ABRI.
Partai yang di zaman Orde Baru pernah mengalahkan dominasi Golkar dalam pemilihan umum di Jakarta dan Aceh ini bukan tidak mungkin jadi partai Islam papan atas dalam pemilihan umum kelak. Kalau dulu terpaksa berasas tunggal Pancasila dan berlambang bintang, sekarang tanpa menanggalkan nama pemberian Soeharto, PPP kembali berasas Islam dan berlambangkan Kakbah. Leburan dari empat kelompok politik Islam, Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti) ini memang tidak dipimpin oleh pribadi yang populer kaliber Megawati, Gus Dur, atau Amien Rais. Dalam waktu dekat ini PPP tak akan jadi ''partainya pemimpin", walaupun nama seperti Baharuddin Lopa dan Bismar Siregar tercantum dalam dewan pakarnya. Tetapi boleh jadi PPP akan membuat kejutan lagi, dengan berkembang sebagai ''partainya partai", karena belum ada gejala kesetiaan unsur pembentuknya yang majemuk itu meluntur. Siapa tahu, mungkin secara tidak sengaja, partai dengan pengalaman lebih dari 20 tahun inilah yang jadi model partai politik Islam modern di masa depan. Masih ada yang belum jera meramal PPP?
Hamzah Haz, yang menduduki kursi Menteri Negara Investasi, berasal dari kubu NU. Tokoh kontroversial A.M. Saefuddin (biasanya disebut ''AM"), Menteri Negara Urusan Pangan dan Hortikultura, dalam PPP berasal dari kubu Muslimin Indonesia (MI), dan ia punya latar belakang HMI dan ICMI. Perbedaan kubu asal ini besar artinya, sekalipun sebagai menteri keduanya bisa dikatakan sama-sama ''anak buah" Habibie. Banyak yang mengira bahwa AM akan menang karena kepengurusan PPP di wilayah dan cabang memang lebih dikuasai oleh orang-orang MI. Dan tokoh NU sendiri, Matori Abdul Jalil, yang menjadi Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, sebenarnya lebih senang kalau Hamzah yang bukan kiai itu tidak memenangi pemilihan. Alasannya ialah agar lebih mudah bagi warga NU untuk meninggalkan PPP dan hijrah ke partai yang lebih mencerminkan ke-NU-an seperti PKB sendiri. Matori beranggapan, tanpa beraliansi dengan PKB, dalam pemilihan umum nanti PPP akan mengalami kesulitan pendukung NU, sekalipun Hamzah jadi imamnya.
Matori bisa salah raba. Kalau ada satu hal yang pasti tentang PPP sampai sekarang, itu adalah bahwa partai ini paling banyak menghasilkan hal yang membuktikan bahwa ramalan dan analisis pakar politik memang lebih sering tidak ada gunanya. PPP bukan partai istimewa, ia cuma salah satu partai bentukan Orde Baru hasil peleburan beberapa partai berasas Islam. Sebagai peserta sistem politik ''diatur dari atas" yang diperkirakan akan jadi jinak, tanpa disangka PPP bisa bersikap ekstrem ketika menolak P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) dengan cara walk out dari Sidang MPR tahun 1978. Ketetapan MPR itu, setelah Soeharto turun, ternyata memang dicabut dan diubah.
Pasca-Soeharto, PPP membuat banyak kejutan dengan sikap politiknya yang tegas. Mereka meminta agar semua anggota DPR dipilih, tidak ada lagi yang diangkat. Ketika kalah suara, PPP tetap menjadi yang paling ''reformis" di antara partai lain, lama atau baru, karena mengusulkan jatah ABRI di DPR cukup 10 kursi saja, atau 2 persen dari jumlah seluruhnya. Pemerintah sendiri merancangkan jatah 10 persen atau 55 kursi, yang tentu saja didukung oleh Fraksi ABRI.
Partai yang di zaman Orde Baru pernah mengalahkan dominasi Golkar dalam pemilihan umum di Jakarta dan Aceh ini bukan tidak mungkin jadi partai Islam papan atas dalam pemilihan umum kelak. Kalau dulu terpaksa berasas tunggal Pancasila dan berlambang bintang, sekarang tanpa menanggalkan nama pemberian Soeharto, PPP kembali berasas Islam dan berlambangkan Kakbah. Leburan dari empat kelompok politik Islam, Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, dan Persatuan Tarbiyah Islamiah (Perti) ini memang tidak dipimpin oleh pribadi yang populer kaliber Megawati, Gus Dur, atau Amien Rais. Dalam waktu dekat ini PPP tak akan jadi ''partainya pemimpin", walaupun nama seperti Baharuddin Lopa dan Bismar Siregar tercantum dalam dewan pakarnya. Tetapi boleh jadi PPP akan membuat kejutan lagi, dengan berkembang sebagai ''partainya partai", karena belum ada gejala kesetiaan unsur pembentuknya yang majemuk itu meluntur. Siapa tahu, mungkin secara tidak sengaja, partai dengan pengalaman lebih dari 20 tahun inilah yang jadi model partai politik Islam modern di masa depan. Masih ada yang belum jera meramal PPP?
