Usul mencabut dwifungsi ABRI tampaknya tak mungkin diterima tentara. Tapi soal implementasinya dalam politik praktis dan birokrasi tampaknya mudah dinegosiasi.
Asal-muasal peran militer di lembaga wakil rakyat timbul dari keadaan darurat. Sekarang, meski digugat, ABRI tetap berkehendak hadir di DPR. Sejalankah ini dengan reposisi dan redefinisi?