Fasilitas bebas pajak bagi PT Timor Putra Nasional bersifat diskriminatif dan mengandung unsur kolusi. Utang pajak PT Timor, yang diperkirakan US$ 1,055 miliar, harus segera ditagih. Mengapa sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, apakah tidak berani menghadapi PT Timor? Pemerintah seharusnya berani bertindak sesuai dengan Tap MPR No. XI/1998.
Suharsono Hadikusumo
Pensiunan karyawan Departemen Keuangan
Jalan Pejuangan 2 RT 8/10
Kebonjeruk, Jakarta Barat
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
