• Home
  • 01 Januari 1999
  • English
  • rss
  • CARI BERITA
Home
Online
  • TEMPOinteraktif
  • English Edition
  • Koran Tempo
  • PDAT
  • Photostock
  • U-Mag
  • Ruang Baca
  • Blog
  • Jurnalisme Publik
  • iTempo
  • Video
  • Audio
  • Infografis
  • Halaman Utama
  • Gaya Hidup
    • Kesehatan
  • Tokoh
    • Pokok dan Tokoh
  • Arsip
  • 01 Januari 1999

    Rumah Sakit Swasta Lagi Sakit

    Sal-sal di Rumah Sakit Budi Lestari, Bekasi, terlihat lengang. Kasur-kasur di ranjang terlipat dengan bantal dan guling di dalamnya. Bila malam tiba, penerangan tak dinyalakan karena memang tak ada orang di dalamnya. Hanya sebagian kecil sal ada pasiennya. "Enak, Mas, di sini murah dan tenang," ujar Rahimah, yang saat itu sedang menunggui suaminya. Sayangnya, berkah ketenangan yang diterima Rahimah ini, di sisi lain, adalah petaka bagi pihak rumah sakit. Masalahnya, salah satu penyumbang ketenangan ini adalah sangat sedikitnya pasien yang mau menjalani rawat inap. Padahal, pelayanan di rumah sakit ini boleh dipujikan. Fasilitasnya lumayan memadai, sementara tenaga dokternya relatif lengkap. Lantas? Krisis berkepanjanganlah yang dituding menjadi gara-gara. Sebelum krisis, setidaknya 70 persen kapasitas tempat rawat inap terisi di RS Budi Lestari setiap bulannya. Setelah krisis, "tingkat hunian" ini merosot tajam sampai hanya 13 persen. Ironisnya, rumah sakit ini baru saja mengembangkan dirinya untuk beroleh akreditasi yang lebih baik dari Departemen Kesehatan. "Kalau kondisinya begini terus, entah sampai kapan kita bertahan. Setiap bulan kita sudah harus menombok Rp 10 juta," ujar Setyo Haryono, kepala tata usaha di tempat ini. Pemandangan serupa dijumpai di beberapa rumah sakit swasta lain. Desain interior yang mirip hotel berbintang di RS M.H. Thamrin di bilangan Salemba, Jakarta Pusat, saat ini barangkali terasa menyesakkan pihak pengelola. Betapa tidak, dari 213 tempat tidur pasien yang tersebar di enam lantai di rumah sakit berkelas B ini, paling banyak hanya 30 persen yang terisi. Itu pun di kelas III (Rp 55 ribu/malam) dan kelas II (Rp 120 ribu/malam). Sedangkan kelas VIP (Rp 400 ribu/malam) dan super-VIP (Rp 600 ribu/malam) kosong melompong. Padahal, langkah pengembangan yang dilakukan pihak yayasan tidak main-main. Rp 37 miliar telah diguyurkan untuk menyulap citra rumah sakit ini dari tempat pelayanan kesehatan untuk kelas menengah ke bawah menjadi referensi kalangan berada. Bahkan, fasilitas helipad pun tersedia. "Kami sekarang kesulitan membayar cicilan utang," ujar Dokter Chalid Soedirdo, S.K.M., direktur rumah sakit ini. Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (MMC) masih bernasib sedikit baik bila dibandingkan dengan beberapa rumah sakit swasta lainnya. Menurut Dokter Anitya Irna dari bagian Public Relations RS MMC, sekalipun jumlah pasien rawat inap menurun, tempatnya masih bisa beroleh pemasukan sedikit di atas biaya operasional, yang sampai Rp 2 miliar per bulannya. "Selama masih ada 60 pasien rawat inap per bulan atau 40 persen dari 170 kapasitas, kita masih bisa survive," ujar Anitya. Namun, unit laboratorium dan radiologi masih merugi di tempat ini. Meskipun begitu, menurut Anitya, pihak rumah sakit tidak akan memaksakan tindakan medis yang tidak perlu demi mengejar untung. "Kami harus menjaga citra," kata Anitya. Pihak Departemen Kesehatan sendiri selaku pembina rumah sakit swasta telah menganjurkan agar dilakukan pengencangan ikat pinggang. Bahkan, bila perlu, dibuka bisnis sampingan seperti menyewakan kamar yang kosong kepada keluarga pasien atau menyewakan peralatan canggih kepada rumah sakit lain. Menurut Direktur Jenderal Pelayanan Medik Dr. Sri Astuti S. Suparman, tidak mungkin mengelola bisnis ini bila tidak ada keuntungan yang didapatkan. Soalnya, hal ini berkaitan erat dengan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. "Tanggung jawab pekerja medis itu berat sekali, menyangkut nyawa orang," ujar Sri Astuti. Di sisi lain, kondisi ini justru membuat rumah sakit pemerintah dilirik lagi oleh ma-syarakat. Menurut Astuti, hal ini seharusnya dipertahankan dengan memberikan pelayanan yang bagus. Sementara itu, akreditasi yang dilakukan Departemen Kesehatan, menurut Sri Astuti, tidak akan banyak membantu kondisi finansial rumah sakit swasta. "Kita hanya bergerak di bidang teknis. Tidak semua bisa kita intervensi," kata Sri Astuti. Nah, masihkah berlaku pemeo: makin banyak orang sakit, makin sejahtera rumah sakit? Yusi A. Pareanom, Hardy R. Hermawan, Dewi R. Cahyani

    "Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

    Download versi digitalnya :
    1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
    2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
    3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

    Terima Kasih.

cover
TEMPO|interaktif

Nasional

Ribuan Pelayat Sambut Jenazah Femi

Nasional

Tebar Senyum Menteri Andi Mallarangeng di KPK

Olahraga

Milan Belum Tentu Permanenkan Aquilani  

Nasional

Grasi bagi Corby, Ini Jawaban Istana

Nasional

Grasi Corby, SBY Bantah Ada Kesepakatan Australia  

Nasional

Politikus Golkar Nyatakan Grasi Corby Bisa Dicabut

Nasional

UGM Tuan Rumah Kongres Pancasila IV  

Paksa Si Kecil Makan Bikin Stres Anak

Nasional

Hanya Ketemu Staf, Anggota DPR Ngambek di Belanda  

Nasional

5 Bulan Dana Sertifikasi Guru Belum Cair  

Nasional

Isak Tangis Sambut Kedatangan Jenazah Anggi

iklan generik

Top
  • Majalah Tempo
  • English Edition
  • Koran Tempo
  • PDAT
  • Photostock
  • U-Mag
  • Ruang Baca
  • Blog
  • Jurnalisme Publik
  • iTempo
  • Video
  • Audio
  • Infografis
  • Nasional
  • Metro
  • Bisnis
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Seni & Hiburan
  • Internasional
  • Selebritas
  • Kolom
  • English
  • Japanese
  • Help
  • About us
  • Contact
Copyright 2011 TEMPOinteraktif