• Home
  • 12 Januari 1999
  • English
  • rss
  • CARI BERITA
Home
Online
  • TEMPOinteraktif
  • English Edition
  • Koran Tempo
  • PDAT
  • Photostock
  • U-Mag
  • Ruang Baca
  • Blog
  • Jurnalisme Publik
  • iTempo
  • Video
  • Audio
  • Infografis
  • Halaman Utama
  • Ekonomi
    • Ekonomi dan Bisnis
    • Media
  • Gaya Hidup
    • Olahraga
    • Kesehatan
    • Film
  • Hukum
    • Hukum
    • Kriminalitas
  • Internasional
    • Luar Negeri
  • Laporan Khusus
    • Laporan Khusus
  • Laporan Utama
    • Laporan Utama
  • Nasional
    • Nasional
  • Opini
    • Kolom
    • Catatan Pinggir
    • Opini
  • Prelude
    • Album
    • Surat
    • Inovasi
  • Sains
    • Lingkungan
    • Pendidikan
    • Ilmu dan Teknologi
  • Tokoh
    • Pokok dan Tokoh
    • Wawancara
  • Arsip
  • 12 Januari 1999

    Partai Islam, Negara Islam

    Dulu, sekitar 20 tahun yang lalu, Nurcholish Madjid menyerukan semboyan: ''Islam, yes! Partai Islam, no!" Satu generasi umat Islam Indonesia sejak itu memegang Islam sebagai ''kesalehan pribadi" yang tak perlu disangkutpautkan dengan lembaga publik yang bernama partai. Kalaupun tampil sebagai ekspresi ke luar, ke masyarakat, perwujudannya adalah aktivitas atau organisasi yang jauh dari kehidupan partai. Singkat cerita, bagi sebagian besar generasi Islam yang lahir dalam pengaruh Orde Baru, partai adalah barang aneh, bahkan agak menjijikkan. Sekarang lain. Sikap ''ogah-partai" masih kuat, tapi lebih dari 10 partai muncul?dan tanpa rasa kikuk menggunakan Islam sebagai asas. Langkah mundur dari keadaan sebelumnya? Ya dan tidak. Ada argumen untuk tidak suka melihat menguatnya ''aliran" dalam politik lagi. Penduduk Indonesia beragam, tak ada yang bisa menguasai seluruh Republik sendirian. Maka, loyalitas politik yang mengikat seluruh warga untuk membangun rumah bernama ''Indonesia" itu perlu, dan itu bukan ikatan agama, tetapi pertalian aneka ragam kelompok. Argumen lain berhubungan dengan sifat dasar dari praksis politik itu sendiri, yakni negosiasi. Dalam politik yang melalui perwakilan rakyat, selalu terjadi tawar-menawar untuk mencapai suatu kebijakan yang dipandang akan membawa kemaslahatan umum. Partai yang membawa janji dan simbol Islam cepat atau lambat akan menghadapkan publik pada isu-isu agama, misalnya dalam produk undang-undang. Pada umumnya, sifat dasar dari isu agama adalah ''tidak-bisa-ditawar". Ia sulit didiskusikan dan dirundingkan. Sandarannya bukanlah akal manusia yang bisa dibantah, melainkan ''otoritas ilahiah". Arena politik, menurut cara pikir kritik semacam ini, sebaiknya digunakan untuk negosiasi hal yang bersifat duniawiah. Di situ, suatu pendapat bisa diuji atau ditampik tanpa ada risiko dicap ''kafir" atau ''murtad". Kebajikan Kompromi Bagaimanapun, partai Islam sudah lahir. Kiranya kalangan minoritas yang bukan Islam tidak perlu terlampau cemas. Berdirinya partai Islam bisa punya pengaruh yang positif. Sepanjang semuanya punya komitmen untuk menempuh proses pemilihan umum yang jujur dan teratur, adanya partai Islam dapat menunjukkan seberapa jauh mereka mewakili keadaan masyarakat. Dapat pula mendorong pelbagai kelompok Islam untuk transparan, agar dinilai publik dan pemilih. Pada saat yang sama, sifat radikal akan jadi problem. Seperti dikatakan tadi, sifat dasar dari praksis politik adalah negosiasi. Dalam proses politik, apalagi yang demokratis, kompromi merupakan kelaziman. Bahkan dalam demokrasi ada yang disebut ''kebajikannya kompromi". Memang, ada hal yang dianggap tidak akan bisa dikompromikan. Tuduhan ''kafir"atau ''murtad" bisa jadi akan tetap dipakai untuk menghabisi mereka yang berbeda pendapat. Tetapi salah satu hal yang penting dicatat ialah bahwa Indonesia kini punya lebih dari 10 partai Islam. Bukan sebuah kekuatan raksasa yang monolitis. Bahkan ada tokoh Islam seperti Amien Rais yang tak masuk ke dalam partai Islam apa pun. Ini menunjukkan bahwa meskipun mitos ''ukhuwah" Islam akan terus kuat, ''ukhuwah" itu sendiri akan mengambil bermacam-macam wujud, tidak hanya sebagai keseragaman pendapat serta persamaan platform politik. Dalam keadaan itu, menuduh ''kafir", ''murtad", ''dosa", atau ''halal darahnya", tidak bisa selamanya laku. Memang, bisa saja terjadi kompetisi antarpartai Islam untuk menunjukkan siapa yang ''paling Islam". Jika itu terjadi, akibatnya akan ada eskalasi, sehingga partai yang moderat pun akan terdesak mengikuti partai yang lebih ''keras". Dalam proses politik kelak, hal ini bisa mendesakkan agenda Islamis yang tidak luwes ke dalam kehidupan bersama. Dalam hubungan ini, perlu diingat: partai-partai Islam sekarang tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ada partai lain yang sifatnya pluralis, seperti PDI, PAN, dan dalam arti tertentu juga PKB. Partai-partai ini punya potensi berperan sebagai pengimbang, sehingga agenda Islamis yang kaku tidak akan bisa diberlakukan, kecuali kalau mereka nanti kalah total dalam pemilihan umum. Melihat semua itu, berlebihan bila takut akan lahirnya sebuah ''negara Islam" di Indonesia. Pengertian ''negara Islam" itu sendiri tak pernah secara persis dirumuskan. Ketika pelbagai eksperimen untuk mendirikan ''negara Islam" di dunia pada abad ke-20 ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang gilang-gemilang, ide ''negara Islam" itu kian lama kian menjauh. Bahkan mulai timbul pengertian bahwa sangat tidak bijaksana mencampuradukkan negara dan kekuasaannya dengan bendera Islam. Sebab, kekuasaan bisa dengan mudah menyeleweng, atau melakukan penyesuaian diri dengan hal-hal yang tidak ''murni", sementara agama harus dijaga kesuciannya. Pada akhirnya sikap pragmatis tampak tak akan terelakkan. Ketika revolusi Iran menang dan harus menghadapi kenyataan politik yang tak bisa sepenuhnya ''dipaksa" sesuai dengan kemurnian cita-cita revolusi, maka cita-cita itu akhirnya harus berkompromi. Ali Khamenei lebih pragmatis ketimbang Imam Khomein yang digantikannya. Rafsanjani lebih pragmatis lagi jika dibandingkan dengan Khamenei. Dan begitu pula Khatami, pengganti Rafsanjani. Dan semua itu terjadi karena berlangsungnya proses demokratis di Republik Iran. Proses itu menyebabkan kehidupan tak sepenuhnya dapat didikte oleh kata-kata para ayatullah. Walhasil, kita kembali kepada soal perlunya demokratisasi. Diperlukan pertumbuhan institusi, termasuk partai politik, yang menjaga agar Indonesia tidak berantakan oleh konflik antarkaum, antargolongan. Sebenarnya, masih banyak harapan.

    "Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486

    Download versi digitalnya :
    1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
    2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
    3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini

    Terima Kasih.

cover

Album

Pergantian

Catatan Pinggir

Basuki

Inforial

Adams Tight Lies, Solusi Terlengkap untuk Pukulan Jauh

Live Jazz, Keharuman Terbaru dari Yves Saint Laurent

La Otra Banda dari Meksiko di The Park Lane Jakarta

Sastra

Hapuskan Monopoli Haji

TEMPO|interaktif

Olahraga

Bos Chelsea: Torres Pemain Penting

Olahraga

Chelsea Siap Lepas Kalou dan Bosingwa

Bisnis

Pasokan Berkurang, Harga Elpiji di Jawa Timur Naik

Nasional

Usai Ricuh Massa, Ratusan Polisi Jaga Lokasi Musda

Olahraga

Chamberlain: Van Persie Pemimpin Sejati Arsenal  

Teknologi

Axis, Peramban Baru Yahoo!  

Megawati Soekarnoputri Bicara Konser Lady Gaga  

Bisnis

Pelemahan Regional Kembali Bebani Indeks Lokal  

Olahraga

Disambut Ribuan Penggemar, Pelatih Inter Kaget  

Nasional

Anas-Ibas Nyaris Diamuk, Sikap Demokrat Ternate  

Di Bangkok, Lady Gaga Disambut Hangat  

iklan generik

Top
  • Majalah Tempo
  • English Edition
  • Koran Tempo
  • PDAT
  • Photostock
  • U-Mag
  • Ruang Baca
  • Blog
  • Jurnalisme Publik
  • iTempo
  • Video
  • Audio
  • Infografis
  • Nasional
  • Metro
  • Bisnis
  • Olahraga
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Seni & Hiburan
  • Internasional
  • Selebritas
  • Kolom
  • English
  • Japanese
  • Help
  • About us
  • Contact
Copyright 2011 TEMPOinteraktif