INDONESIA: LAW AND SOCIETY Penyunting : Timothy Lindsey
Penerbit : The Federation Press, Sydney, 1999
Tebal : 418 halaman
utu dan janji sebuah buku
kumpulan esai bukan saja
bergantung pada karya para
kontributor, tetapi juga pada integritas penyunting dan penulis prakata. Gabungan reputasi Timothy Lindsey, Direktur Muda Asian Law Centre University of Melbourne, dan Arief Budiman, guru besar program Indonesia di universitas yang sama, sudah cukup memberi janji bobot dan daya tarik bagi pembaca pada buku berjudul Indonesia: Law and Society itu. Dua puluh tujuh bab yang dituang ke dalam 418 halaman ini berupaya menelusuri lahan hukum, sosial, politik, dan budaya yang kait-mengait. Timothy Lindsey menyebut buku ini sebagai rentangan garis besar dari perkembangan hukum di Indonesia. Namun, sesungguhnya, membaca buku ini bukan saja akan membantu pengertian tentang hal yang sehari-hari menyentuh hidup rakyat dari berbagai lapisan, tapi juga dalam keseluruhannya, tulisan-tulisan dalam buku ini menempatkan masyarakat Indonesia dalam konteks sejarah dan politik.
Dalam permainan kekuatan itu, hukum adat, sebagai hukum yang paling tua di Indonesia, tampak mendapat peran yang paling minim. Penyebabnya, menurut beberapa pembahasan dalam buku ini, antara lain, disebabkan karena adanya ketidakragaman adat yang ada di Indonesia. Meski lembaga budaya asli dari tiap daerah cukup bertahan, tiap kelompok tradisi sudah menyerap berbagai pengaruh dari luar juga, umpamanya pengaruh Hindu, Islam, Cina, dan Eropa. Di samping itu, keengganan pemerintah pusat, terutama rezim Orde Baru, untuk berbagi kekuasaan dengan daerah, secara efektif telah melumpuhkan sebagian besar hukum adat. Ini terlihat secara jelas pada kasus-kasus tanah hak ulayat, sewaktu hak tradisional terpaksa melapangkan lajur bagi arus yang lebih kuat: "kepentingan nasional".
Masyarakat Indonesia masa kini, dalam buku ini, tampil sebagai masyarakat yang sudah menyerap berbagai budaya hukum dan budaya sosial, dalam perkembangannya dari zaman ke zaman, mulai dari era prakolonial. Sesudah kemerdekaan tahun 1945, pemerintah Republik yang baru berusaha menjalin persatuan bangsa dengan benang politik, hukum, dan budaya yang menanamkan rasa nasionalisme dan antiimperialisme. Undang-Undang Dasar 1945 sangat berdasar pada konsep bangsa sebagai keluarga besar yang integral. Konsep yang romantis dan idealistis ini mengandalkan keharmonisan kekeluargaan dan pemecahan masalah dengan cara konsensus. Ternyata, dalam prakteknya, konsep itu sukar dilaksanakan. Menurut T. Mulya Lubis dalam Bab 11, Rechstaat dan Hak Asasi Manusia, pendapat Soepomo, perancang UUD 1945 itu, menyatakan suatu negara baru harus kuat karena hanya negara yang kuat dapat menjalin persatuan dan membawa kemakmuran kepada rakyatnya. UUD 1945 memang tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa lembaga hukum negara harus independen. Ini memberi peluang bagi lembaga eksekutif untuk merentangkan pengaruh kekuasaannya pada lembaga hukum.
Sementara itu, berdasarkan asas-asas kekeluargaan itu, para penguasa dalam memimpin, yang seharusnya selalu memikirkan kepentingan negara dan rakyat, dalam prakteknya ternyata memprioritaskan kepentingan diri sendiri. Hak-hak sosial wanita yang belum setara dengan pria sangat terasa ketika membaca tulisan Saraswati Sunindyo dalam Bab 9, Pembunuhan, Jenis Kelamin, dan Media: Politik dan KekerasanDiseksualisasi.
Saraswati menonjolkan tiga kasus pembunuhan istri muda atau wanita "simpanan" yang mendapat liputan luas media pada 1980-an, yaitu kasus Supadmi, Siti Rahmini, dan Dietje. Para korbannya, yang rata-rata adalah perempuan cantik yang ada kaitan dengan tokoh-tokoh pemegang kekuasaan, unsur seksualisasi atas laporan-laporannya di media sempat menggemparkan masyarakat. Hal ini terlihat jelas pada kasus Supadmi, wanita yang waktu itu adalah "simpanan" Letkol Suyono, calon bupati di Jawa Timur. Suyono, yang bersama seorang anak buahnya terbukti mencoba membunuh Supadmi, dalam berbagai laporan selama peradilan berlangsung, lebih sering digambarkan sebagai seorang suami teladan yang berusaha "melindungi" citra keluarganya. Sedangkan sang korban, Supadmi, sering dilecehkan sebagai seorang wanita serakah dan tidak memikirkan orang lain. Bahkan, sewaktu menanyai tertuduh kedua (anak buah Suyono), hakim peradilan sempat melontarkan pertanyaan yang bisa dianggap melecehkan Supadmi. Pada dasarnya Supadmi dianggap berakhlak rendah sehingga segala tingkah laku serta motivasinya apriori patut dicurigai, sedangkan Suyono adalah seorang pria yang sesungguhnya berakhlak baik tapi "khilaf".
Bab-bab lainnya meneropong berbagai lahan lain dari perkembangan hukum dan sosial di Indonesia, antara lain tentang praktek-praktek dalam perniagaan, antara majikan dan pekerja, serta hak cipta. Mengingat masih terbatasnya jumlah buku tentang hukum dan masyarakat Indonesia, Indonesia: Law and Society menjadi sangat penting dalam lahan studi pengkajian tentang Indonesia.
Dewi Anggraeni
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
