Nasional
Suara Tegas Australia, Setelah Restu Samar
Tim-Tim kini tengah mempercepat laju lokomotif penyelesaian, apakah menerima otonomi atau melepaskan diri dari Indonesia. Sejauh mana Australia berperan?
Adalah Australia, bersama Amerika Serikat, yang memberi restu samar-samar bagi Operasi Komodo, juga Operasi Seroja, berupa serangan militer Indonesia ke Timor Timur, 1975. Kala itu, dunia masih dilingkupi ketakutan serbuan bahaya komunis. Tim-Tim yang kacau setelah ditinggal Portugal adalah lahan subur bagi tumbuhnya gerakan ''kiri" itu. Itulah sebabnya Australia merestui integrasi Tim-Tim. Sebagai tetangga dekat, negara ini turut diuntungkan bila Tim-Tim aman dari terkaman komunis.
Secara de jure, Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Tim-Tim. Namun, sepanjang 23 tahun, negeri ini senantiasa menyoroti Tim-Tim. Suaranya timbul tenggelam, kadang keras, kadang bersahabat. Insiden tewasnya lima wartawan Australia di Balibo turut mempertajam fokus perhatian. Sampai kini, kasus misterius ini memicu rasa penasaran masyarakat Australia. Nah, kedekatan geografis dan pertalian sejarah membuat benua ini jadi lahan subur penggalangan simpati internasional untuk Tim-Tim.
Lengsernya Soeharto membuat lobi Tim-Tim makin gencar. Berbagai kelompok melobi pemerintah Australia agar memanfaatkan guncangnya situasi politik Indonesia. Aktivis anti-integrasi Jose Ramos Horta gigih melobi sana-sini. Ia berkali-kali mengatakan kepada media, waktunya sudah tiba bagi Australia untuk mengambil langkah tegas dan positif. ''Penghalang paling besar, Soeharto, sudah mundur. ABRI sedang terhuyung-huyung dan Habibie menunjukkan sikap lebih terbuka," begitu inti saran Horta.
Gayung pun bersambut. Bagai bola salju, aksi-aksi dan liputan tentang Tim-Tim meluas. Melihat gelagat kepedulian rakyat Australia, ditambah adanya kepentingan ekonomi, pemerintah Australia mengambil langkah. Pertengahan Desember tahun lalu, pemerintah berkampanye di koran-koran utama untuk mengundang masukan dari masyarakat luas, organisasi maupun individu, untuk penyidikan resmi kasus Tim-Tim. Keruan saja, undangan ini mendongkrak isu Tim-Tim. Komite penyidik pun dibentuk. Penyidikan mencakup area cukup luas seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan prospek penyelesaian yang adil dan langgeng atas Tim-Tim.
Sementara itu, menteri bayangan oposisi dari Partai Buruh, Laurie Brereton, bertubi-tubi mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas. Tekanan ini membawa hasil. Dua pekan lalu, Menlu Alexander Downer menunjukkan sikap baru. ''Pemerintah memutuskan penyesuaian kebijakan atas Tim-Tim," katanya. Penyesuaian ini berupa imbauan agar referendum diadakan setelah otonomi beberapa tahun. Dalam surat yang ditandatangani Perdana Menteri John Howard kepada Presiden Habibie, ditekankan bahwa Australia tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Tim-Tim. Howard mengimbau agar para tokoh Tim-Tim?termasuk Xanana Gusmao? dilibatkan dalam negosiasi.
Sikap baru ini disambut positif. Horta memuji visi pemerintahan Howard. Namun pengamat politik yang kritis melihat sikap ini sebagai langkah Australia mengamankan kepentingannya dalam perjanjian Celah Timor, agar tidak kecolongan bila Tim-Tim merdeka. Pemerintahan Howard dinilai tergopoh-gopoh menarik simpati pentolan Tim-Tim. Namun Menteri Perdagangan Tim Fischer mengelak membicarakan kemungkinan pergantian penguasa di Tim-Tim. ''Masih terlalu dini," katanya.
Bola menggelinding terus. Minggu berikutnya, PM Howard menyatakan bahwa Australia akan membuka dokumen yang berkaitan dengan Tim-Tim antara 1974 dan 1976. Dokumen yang berklasifikasi rahasia negara ini sebenarnya belum jatuh tempo?selama 30 tahun?untuk dideklasifikasi. Kalau dokumen itu dibeberkan, akan ketahuan siapa yang terlibat dalam aksi militer integrasi 1976, baik dari Australia maupun Indonesia.
Apa pengaruh pasti rentetan peristiwa di Australia ini terhadap pernyataan resmi pemerintah RI ihwal kemungkinan melepas Tim-Tim? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, pernyataan yang diumumkan Menlu Ali Alatas itu disambut hangat pemerintahan John Howard. Malah, Australia siap mendukung kemerdekaan Tim-Tim tahun 2000 nanti. Menlu Downer memuji sikap ini sebagai langkah maju menuju sistem yang demokratis, sementara para aktivis seperti Horta belum bersedia bersorak kegirangan. Horta berujar, ''Kami sudah mengenal mereka 23 tahun. Yang kita hadapi ialah para pembohong dan pembantai."
Tentu saja, penyelesaian Tim-Tim?yang kerap dijuluki Vietnam-nya Indonesia?tak hanya ditunggu seorang Ramos Horta.
Mardiyah Chamim (Jakarta) dan Dewi Anggraeni (Melbourne)
Lengsernya Soeharto membuat lobi Tim-Tim makin gencar. Berbagai kelompok melobi pemerintah Australia agar memanfaatkan guncangnya situasi politik Indonesia. Aktivis anti-integrasi Jose Ramos Horta gigih melobi sana-sini. Ia berkali-kali mengatakan kepada media, waktunya sudah tiba bagi Australia untuk mengambil langkah tegas dan positif. ''Penghalang paling besar, Soeharto, sudah mundur. ABRI sedang terhuyung-huyung dan Habibie menunjukkan sikap lebih terbuka," begitu inti saran Horta.
Gayung pun bersambut. Bagai bola salju, aksi-aksi dan liputan tentang Tim-Tim meluas. Melihat gelagat kepedulian rakyat Australia, ditambah adanya kepentingan ekonomi, pemerintah Australia mengambil langkah. Pertengahan Desember tahun lalu, pemerintah berkampanye di koran-koran utama untuk mengundang masukan dari masyarakat luas, organisasi maupun individu, untuk penyidikan resmi kasus Tim-Tim. Keruan saja, undangan ini mendongkrak isu Tim-Tim. Komite penyidik pun dibentuk. Penyidikan mencakup area cukup luas seperti kondisi ekonomi, sosial dan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan prospek penyelesaian yang adil dan langgeng atas Tim-Tim.
Sementara itu, menteri bayangan oposisi dari Partai Buruh, Laurie Brereton, bertubi-tubi mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas. Tekanan ini membawa hasil. Dua pekan lalu, Menlu Alexander Downer menunjukkan sikap baru. ''Pemerintah memutuskan penyesuaian kebijakan atas Tim-Tim," katanya. Penyesuaian ini berupa imbauan agar referendum diadakan setelah otonomi beberapa tahun. Dalam surat yang ditandatangani Perdana Menteri John Howard kepada Presiden Habibie, ditekankan bahwa Australia tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Tim-Tim. Howard mengimbau agar para tokoh Tim-Tim?termasuk Xanana Gusmao? dilibatkan dalam negosiasi.
Sikap baru ini disambut positif. Horta memuji visi pemerintahan Howard. Namun pengamat politik yang kritis melihat sikap ini sebagai langkah Australia mengamankan kepentingannya dalam perjanjian Celah Timor, agar tidak kecolongan bila Tim-Tim merdeka. Pemerintahan Howard dinilai tergopoh-gopoh menarik simpati pentolan Tim-Tim. Namun Menteri Perdagangan Tim Fischer mengelak membicarakan kemungkinan pergantian penguasa di Tim-Tim. ''Masih terlalu dini," katanya.
Bola menggelinding terus. Minggu berikutnya, PM Howard menyatakan bahwa Australia akan membuka dokumen yang berkaitan dengan Tim-Tim antara 1974 dan 1976. Dokumen yang berklasifikasi rahasia negara ini sebenarnya belum jatuh tempo?selama 30 tahun?untuk dideklasifikasi. Kalau dokumen itu dibeberkan, akan ketahuan siapa yang terlibat dalam aksi militer integrasi 1976, baik dari Australia maupun Indonesia.
Apa pengaruh pasti rentetan peristiwa di Australia ini terhadap pernyataan resmi pemerintah RI ihwal kemungkinan melepas Tim-Tim? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, pernyataan yang diumumkan Menlu Ali Alatas itu disambut hangat pemerintahan John Howard. Malah, Australia siap mendukung kemerdekaan Tim-Tim tahun 2000 nanti. Menlu Downer memuji sikap ini sebagai langkah maju menuju sistem yang demokratis, sementara para aktivis seperti Horta belum bersedia bersorak kegirangan. Horta berujar, ''Kami sudah mengenal mereka 23 tahun. Yang kita hadapi ialah para pembohong dan pembantai."
Tentu saja, penyelesaian Tim-Tim?yang kerap dijuluki Vietnam-nya Indonesia?tak hanya ditunggu seorang Ramos Horta.
Mardiyah Chamim (Jakarta) dan Dewi Anggraeni (Melbourne)
