Meskipun terkesan kurang darah, proses pengadilan klan Cendana terus bergulir. Jumat pekan lalu, giliran mantan Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono, yang diperiksa Kejaksaan Agung seputar kasus tukar guling (ruilslag) tanah milik Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan PT Goro Batara Sakti. Menurut Moerdiono, kasus ruilslag tak lepas dari peran Soeharto. "Waktu itu, Presiden telah setuju," katanya.
Dua hari sebelumnya, Kejaksaan Agung juga memeriksa Tommy Soeharto, pemilik pusat perkulakan Goro. Bedanya, Moerdiono berstatus saksi sedangkan Tommy sudah resmi sebagai tersangka. Namun Tommy dipastikan tak akan ditahan karena dua syarat telah terpenuhi: tidak melarikan diri dan tidak menghilangkan barang bukti. Selain Tommy, dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala Bulog Beddu Amang dan pengusaha Ricardo Gelael. Dalam waktu dekat, Kejaksaan Agung juga meminta keterangan dari 15?20 orang yang terkait.
Nilai bisnis ruilslag Bulog-Goro sebenarnya hanya Rp 86 miliar. Namun persoalan jadi aneh bin ajaib karena Goro tidak membayar ganti rugi kepada Bulog. Sebaliknya, yang membayar justru Departemen Koperasi, yang lantas terpaksa berutang ke Bank Bukopin. Akal-akalan versi Orde Baru ini berbuntut panjang.
Tapi, setelah 12 jam diperiksa, Tommy dengan sumringah dan mantap malah berujar, "Saya tak merugikan keuangan negara." Nah, bagaimana, Pak Ghalib?
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
