Ekonomi dan Bisnis
Pilih Mati atau Hilang Kendali
Bakrie dan Astra menawarkan skenario pelunasan utang kepada kreditur. Sebuah titik terang, walaupun jalan masih panjang dan berliku.
Aburizal Bakrie pasti bukan tukang ramal. Tapi, ketika ia ditanya soal nasib, keyakinannya bisa mengalahkan paranormal paling hebat sekalipun. Tak percaya? Mari kita dengar pendapatnya soal masa depan Bakrie & Brothers (BB). Perusahaan yang punya kebun sawit, pabrik pipa baja, jaringan telekomunikasi, dan pabrik kimia ini akan diserahkan kepada para kreditur sebagai ganti pembayaran utang. Lalu, bagaimana nasib Aburizal sebagai pemegang saham terbesar BB? "Tak apa," katanya, "Nanti akan kita rebut kembali. Ini kayak kumis yang dicukur. Nanti juga tumbuh lagi. Ha-ha-ha?."
Bagi Ical, begitu Aburizal biasa dipanggil, merebut kembali BB mungkin saja segampang "menumbuhkan kumis". Apalagi dukungan politik bagi pengusaha pribumi seperti dia, hari-hari ini, memang lagi marak. Tapi pengusaha klimis yang tak berkumis ini mungkin lupa, menyerahkan BB kepada kreditur sebagai upeti pelunasan utang senilai US$ 1,15 miliar tentu saja bukan perkara yang mudah.
Sebelum ini, puluhan perusahaan Indonesia yang lain sudah merasakan bagaimana alotnya berunding dengan kreditur luar negeri. Umumnya, perusahaan yang berutang dolar tapi berpenghasilan rupiah berada pada posisi sulit. Harga dolar yang membengkak tiga kali lipat, otomatis, menaikkan jumlah utang. Padahal penghasilan tak bisa digenjot karena penjualan seret atau malah merosot lantaran daya beli konsumen menurun. Akibatnya, perusahaan tak mampu membayar kewajiban dan terancam pailit.
Vonis bangkrut memang bisa dihindari?asalkan para kreditur mau memberikan pengampunan utang atau setidaknya perpanjangan masa pelunasan. Tapi ini sulit diperoleh. Para kreditur, yang latar belakangnya beragam, tak gampang mengambil kesepakatan bulat. Kreditur kecil biasanya ogah memberikan kelonggaran karena kekuatan finansial mereka terbatas. Kreditur Jepang, kendati kaya-raya, biasanya juga tak bisa memberikan pengampunan utang karena peraturan perbankan di negeri itu melarang praktek haircut (diskon) atau write-off alias penghapusbukuan utang. Pendek kata, penyelesaian utang luar negeri bagi swasta Indonesia memang tak gampang.
Padahal beres tidaknya urusan utang swasta ini akan menentukan nasib perekonomian Indonesia. Dengan jumlah utang sampai US$ 80 miliar?sebagian besar jatuh tempo dalam dua tahun ke depan?perusahaan swasta Indonesia berpotensi menyedot habis cadangan devisa. Selain itu, macetnya pelunasan utang akan menyulitkan pencairan utang luar negeri baru. Padahal utang baru dari bank-bank asing amat penting untuk menggantikan peran bank-bank lokal yang sekarat tak bisa memberikan kredit.
Karena itu, rencana BB dan sejumlah perusahaan lain menawarkan skenario pelunasan utang dianggap sebagai pertanda baik. Cuma, persoalannya: apakah para kreditur mau menerima pelbagai skenario ini?
Bagaimana bentuk pelunasan utang yang diajukan Bakrie memang belum jelas benar. Tapi, menurut seorang direktur bank yang mengetahui rincian usulan ini, kreditur BB kelak akan mendirikan semacam holding company alias perusahaan induk. Perusahaan ini akan mengambil alih 30 persen saham BB dan 80 persen penyertaan saham BB di lima anak perusahaan. Kelimanya adalah Bakrie Electronics (sekitar 70 persen sahamnya dikuasai BB), perusahaan tambang batu bara Arutmin Indonesia (20 persen saham milik BB), Bakrie Kasei (petrokimia, 26 persen), Iridium (perusahaan pengelola telepon bergerak global, 5,3 persen), dan perusahaan perkebunan Bakrie Sumatra Plantations (53 persen).
Dengan penyerahan anak-anak perusahaan ini, BB akan kehilangan aset-asetnya yang terbaik. Seperti pokok pohon willow di musim gugur, BB hanya menyisakan sejumlah perusahaan kecil yang kurang menguntungkan, yakni Bakrie Building Industries, Bakrie Corrugated Metal Industry, Bakrie Tosanjaya, Bakrie Pipe Industry, Tri Kuncimas (produsen minyak goreng), serta beberapa perusahaan keuangan dan perdagangan.
Tampaknya, memang tak ada pilihan bagi BB kecuali harus meloloskan "semua" kekayaannya. Dengan utang Rp 10 triliun, dan laba operasi cuma Rp 350 miliar, mustahil bagi BB untuk membayar bunga pinjaman. Bila harga dolar bertahan di posisi Rp 9.000-an seperti saat ini, Bakrie hanya bisa melunasi kewajibannya jika dan hanya jika suku bunga turun menjadi tiga persen.
Tapi, lagi-lagi, apakah langkah pasrah bongkokan ini akan memuaskan para kreditur? Memang betul, menurut pengakuan seorang pejabat Bakrie, skim pelunasan utang ini sudah disetujui 80 persen kreditur. "Kami masih melobi sisanya," katanya. Ical sendiri mengakui, rencana pembayaran utang ini sudah final. Tinggal menunggu detail dan proses legalnya saja.
Hanya, menurut seorang kreditur, skenario ini baru usulan. Penasihat keuangan dan kreditur utama mungkin saja setuju. Tapi, jika mereka oke, katanya, "Bukan berarti bank-bank kreditur lain akan membeo saja." Menurut sumber ini, para kreditur kini justru sedang membentuk tim yang akan menilai tawaran BB itu. Tim tersebut juga akan melihat apakah masih ada aset Bakrie yang gemuk tapi masih diumpetin.
Seorang analis pasar modal melihat, persetujuan kreditur atas usulan BB akan sulit didapat. Soalnya, jumlah utang BB sudah jauh melebihi nilai perusahaannya. Jumlah utang dolar BB mencapai US$ 1,15 miliar atau setara dengan Rp 10 triliun. Padahal nilai konglomerasi raksasa itu, jika dihitung berdasarkan harga sahamnya saat ini, tak sampai setengah triliun perak. Dengan kata lain, kalaupun Ical menyerahkan BB bulat-bulat ke tangan kreditur, nilainya mustahil bisa mengejar jumlah utang BB. Jadi? "Jalan Ical masih panjang dan berliku."
Jalan yang sama terjalnya sedang ditempuh oleh Astra Internasional. Saat ini, tim Astra yang dipimpin Rini M. Suwandi tengah berembuk dengan kreditur dan prinsipal (pemegang merek mobil yang diageni Astra) di Jepang. Astra sedang meminta penundaan pembayaran bunga utang hingga tahun 2000. Dan kalau bisa, untuk jangka panjang, mendapat penjadwalan pembayaran utang dengan jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Dengan utang US$ 2 miliar plus Rp 2 triliun, serta harus menghadapi keinginan 140 kreditur, beban Astra tampaknya memang lebih berat.
Kesulitan Astra sebenarnya lebih berpangkal pada seretnya usaha. Melemahnya rupiah disertai tingginya suku bunga langsung memukul bisnis otomotif. Pada 1998 lalu, jumlah mobil baru yang terjual cuma 58 ribu unit atau 14 persen dari tahun sebelumnya.
Menurut Edhi Widjojo, Kepala Riset Mashill Jaya Securities, alotnya negosiasi utang Astra bersumber pada banyaknya krediturnya yang berasal dari Jepang. Bank sentral Jepang, konon, mengharamkan dilakukannya haircut (diskon), apalagi pemutihan (write-off). Di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Indonesia, praktek seperti itu sah-sah saja dilakukan.
Tapi sebetulnya Astra masih punya kartu lain: prinsipal. Penjualan saham Astra di PT Astra Daihatsu Motor kepada prinsipalnya, Daihatsu Motor Co. Ltd. dan Nichimen Corporation, misalnya, bisa dijadikan model bagi merek lain. Dengan mengurangi sahamnya (dilusi) dari 75 persen menjadi hanya 50 persen, Astra berhasil meraup dana segar Rp 450 miliar. Model ini agaknya merupakan pilihan terbaik mengingat saham Astra Internasional di anak perusahaan juga masih cukup tinggi.
Langkah ini mungkin lebih bisa diterima prinsipal di luar negeri mengingat posisi Astra Internasional dalam bisnis otomotif di Indonesia sangat dominan. Tahun lalu, misalnya, penjualan mobil Astra mencapai 59,5 persen dari total penjualan mobil di Indonesia. Cuma, apakah para pemegang saham terbesar Astra seperti Bob Hasan, Putera Sampoerna, dan Prajogo Pangestu bernasib seperti Ical: kehilangan kendali atas perusahaan?
Untuk mengurangi beban utang, Astra sebenarnya sudah mulai dengan program membeli kembali (buy back) surat utang atau obligasi yang diterbitkannya. Menurut Aminuddin, Astra mencadangkan US$ 45 juta. Dengan dana ini, Astra membuka penawaran tender untuk membeli surat utang yang belum jatuh tempo. Siapa yang menawarkannya paling murah, Astra akan membelinya.
Tapi, cara apa pun yang akan dipilih Astra, jalan terjal dan berduri akan tetap menghadang. Persoalan utamanya, seperti halnya Bakrie, nilai saham Astra sudah jauh lebih kecil ketimbang utangnya. Dengan posisi underdog seperti ini, agaknya tak ada pilihan kecuali para pemegang saham mayoritas, para majikan itu, seperti halnya Ical, rela melepaskan kendalinya. Itu pun para kreditur belum tentu sudi.
M. Taufiqurohman, Dwi Arjanto, Diyah Prabandari
Bagi Ical, begitu Aburizal biasa dipanggil, merebut kembali BB mungkin saja segampang "menumbuhkan kumis". Apalagi dukungan politik bagi pengusaha pribumi seperti dia, hari-hari ini, memang lagi marak. Tapi pengusaha klimis yang tak berkumis ini mungkin lupa, menyerahkan BB kepada kreditur sebagai upeti pelunasan utang senilai US$ 1,15 miliar tentu saja bukan perkara yang mudah.
Sebelum ini, puluhan perusahaan Indonesia yang lain sudah merasakan bagaimana alotnya berunding dengan kreditur luar negeri. Umumnya, perusahaan yang berutang dolar tapi berpenghasilan rupiah berada pada posisi sulit. Harga dolar yang membengkak tiga kali lipat, otomatis, menaikkan jumlah utang. Padahal penghasilan tak bisa digenjot karena penjualan seret atau malah merosot lantaran daya beli konsumen menurun. Akibatnya, perusahaan tak mampu membayar kewajiban dan terancam pailit.
Vonis bangkrut memang bisa dihindari?asalkan para kreditur mau memberikan pengampunan utang atau setidaknya perpanjangan masa pelunasan. Tapi ini sulit diperoleh. Para kreditur, yang latar belakangnya beragam, tak gampang mengambil kesepakatan bulat. Kreditur kecil biasanya ogah memberikan kelonggaran karena kekuatan finansial mereka terbatas. Kreditur Jepang, kendati kaya-raya, biasanya juga tak bisa memberikan pengampunan utang karena peraturan perbankan di negeri itu melarang praktek haircut (diskon) atau write-off alias penghapusbukuan utang. Pendek kata, penyelesaian utang luar negeri bagi swasta Indonesia memang tak gampang.
Padahal beres tidaknya urusan utang swasta ini akan menentukan nasib perekonomian Indonesia. Dengan jumlah utang sampai US$ 80 miliar?sebagian besar jatuh tempo dalam dua tahun ke depan?perusahaan swasta Indonesia berpotensi menyedot habis cadangan devisa. Selain itu, macetnya pelunasan utang akan menyulitkan pencairan utang luar negeri baru. Padahal utang baru dari bank-bank asing amat penting untuk menggantikan peran bank-bank lokal yang sekarat tak bisa memberikan kredit.
Karena itu, rencana BB dan sejumlah perusahaan lain menawarkan skenario pelunasan utang dianggap sebagai pertanda baik. Cuma, persoalannya: apakah para kreditur mau menerima pelbagai skenario ini?
Bagaimana bentuk pelunasan utang yang diajukan Bakrie memang belum jelas benar. Tapi, menurut seorang direktur bank yang mengetahui rincian usulan ini, kreditur BB kelak akan mendirikan semacam holding company alias perusahaan induk. Perusahaan ini akan mengambil alih 30 persen saham BB dan 80 persen penyertaan saham BB di lima anak perusahaan. Kelimanya adalah Bakrie Electronics (sekitar 70 persen sahamnya dikuasai BB), perusahaan tambang batu bara Arutmin Indonesia (20 persen saham milik BB), Bakrie Kasei (petrokimia, 26 persen), Iridium (perusahaan pengelola telepon bergerak global, 5,3 persen), dan perusahaan perkebunan Bakrie Sumatra Plantations (53 persen).
Dengan penyerahan anak-anak perusahaan ini, BB akan kehilangan aset-asetnya yang terbaik. Seperti pokok pohon willow di musim gugur, BB hanya menyisakan sejumlah perusahaan kecil yang kurang menguntungkan, yakni Bakrie Building Industries, Bakrie Corrugated Metal Industry, Bakrie Tosanjaya, Bakrie Pipe Industry, Tri Kuncimas (produsen minyak goreng), serta beberapa perusahaan keuangan dan perdagangan.
Tampaknya, memang tak ada pilihan bagi BB kecuali harus meloloskan "semua" kekayaannya. Dengan utang Rp 10 triliun, dan laba operasi cuma Rp 350 miliar, mustahil bagi BB untuk membayar bunga pinjaman. Bila harga dolar bertahan di posisi Rp 9.000-an seperti saat ini, Bakrie hanya bisa melunasi kewajibannya jika dan hanya jika suku bunga turun menjadi tiga persen.
Tapi, lagi-lagi, apakah langkah pasrah bongkokan ini akan memuaskan para kreditur? Memang betul, menurut pengakuan seorang pejabat Bakrie, skim pelunasan utang ini sudah disetujui 80 persen kreditur. "Kami masih melobi sisanya," katanya. Ical sendiri mengakui, rencana pembayaran utang ini sudah final. Tinggal menunggu detail dan proses legalnya saja.
Hanya, menurut seorang kreditur, skenario ini baru usulan. Penasihat keuangan dan kreditur utama mungkin saja setuju. Tapi, jika mereka oke, katanya, "Bukan berarti bank-bank kreditur lain akan membeo saja." Menurut sumber ini, para kreditur kini justru sedang membentuk tim yang akan menilai tawaran BB itu. Tim tersebut juga akan melihat apakah masih ada aset Bakrie yang gemuk tapi masih diumpetin.
Seorang analis pasar modal melihat, persetujuan kreditur atas usulan BB akan sulit didapat. Soalnya, jumlah utang BB sudah jauh melebihi nilai perusahaannya. Jumlah utang dolar BB mencapai US$ 1,15 miliar atau setara dengan Rp 10 triliun. Padahal nilai konglomerasi raksasa itu, jika dihitung berdasarkan harga sahamnya saat ini, tak sampai setengah triliun perak. Dengan kata lain, kalaupun Ical menyerahkan BB bulat-bulat ke tangan kreditur, nilainya mustahil bisa mengejar jumlah utang BB. Jadi? "Jalan Ical masih panjang dan berliku."
Jalan yang sama terjalnya sedang ditempuh oleh Astra Internasional. Saat ini, tim Astra yang dipimpin Rini M. Suwandi tengah berembuk dengan kreditur dan prinsipal (pemegang merek mobil yang diageni Astra) di Jepang. Astra sedang meminta penundaan pembayaran bunga utang hingga tahun 2000. Dan kalau bisa, untuk jangka panjang, mendapat penjadwalan pembayaran utang dengan jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Dengan utang US$ 2 miliar plus Rp 2 triliun, serta harus menghadapi keinginan 140 kreditur, beban Astra tampaknya memang lebih berat.
Kesulitan Astra sebenarnya lebih berpangkal pada seretnya usaha. Melemahnya rupiah disertai tingginya suku bunga langsung memukul bisnis otomotif. Pada 1998 lalu, jumlah mobil baru yang terjual cuma 58 ribu unit atau 14 persen dari tahun sebelumnya.
Menurut Edhi Widjojo, Kepala Riset Mashill Jaya Securities, alotnya negosiasi utang Astra bersumber pada banyaknya krediturnya yang berasal dari Jepang. Bank sentral Jepang, konon, mengharamkan dilakukannya haircut (diskon), apalagi pemutihan (write-off). Di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Indonesia, praktek seperti itu sah-sah saja dilakukan.
Tapi sebetulnya Astra masih punya kartu lain: prinsipal. Penjualan saham Astra di PT Astra Daihatsu Motor kepada prinsipalnya, Daihatsu Motor Co. Ltd. dan Nichimen Corporation, misalnya, bisa dijadikan model bagi merek lain. Dengan mengurangi sahamnya (dilusi) dari 75 persen menjadi hanya 50 persen, Astra berhasil meraup dana segar Rp 450 miliar. Model ini agaknya merupakan pilihan terbaik mengingat saham Astra Internasional di anak perusahaan juga masih cukup tinggi.
Langkah ini mungkin lebih bisa diterima prinsipal di luar negeri mengingat posisi Astra Internasional dalam bisnis otomotif di Indonesia sangat dominan. Tahun lalu, misalnya, penjualan mobil Astra mencapai 59,5 persen dari total penjualan mobil di Indonesia. Cuma, apakah para pemegang saham terbesar Astra seperti Bob Hasan, Putera Sampoerna, dan Prajogo Pangestu bernasib seperti Ical: kehilangan kendali atas perusahaan?
Untuk mengurangi beban utang, Astra sebenarnya sudah mulai dengan program membeli kembali (buy back) surat utang atau obligasi yang diterbitkannya. Menurut Aminuddin, Astra mencadangkan US$ 45 juta. Dengan dana ini, Astra membuka penawaran tender untuk membeli surat utang yang belum jatuh tempo. Siapa yang menawarkannya paling murah, Astra akan membelinya.
Tapi, cara apa pun yang akan dipilih Astra, jalan terjal dan berduri akan tetap menghadang. Persoalan utamanya, seperti halnya Bakrie, nilai saham Astra sudah jauh lebih kecil ketimbang utangnya. Dengan posisi underdog seperti ini, agaknya tak ada pilihan kecuali para pemegang saham mayoritas, para majikan itu, seperti halnya Ical, rela melepaskan kendalinya. Itu pun para kreditur belum tentu sudi.
M. Taufiqurohman, Dwi Arjanto, Diyah Prabandari
