Monitor
Referendum untuk Timor Leste
Mayoritas responden keberatan melepas Tim-Tim. Referendum sebagai jalan keluar. Keberhasilan indoktrinisasi Orde Baru?
Megawati dan Gus Dur tentu girang melihat hasil jajak pendapat ini. Soalnya, sikap publik ternyata searah dengan pernyataan mereka: menolak pelepasan provinsi "tiri" itu dari Indonesia. Inilah tanggapan dari khalayak?yang mungkin masih kaget?atas opsi pemerintahan Habibie terhadap bumi Lorosae itu, mendapat status khusus dengan otonomi diperluas atau silakan merdeka.
Buat kalangan yang tak rela, alasan utamanya Tim-Tim adalah bagian sah Republik, sesuai keinginan orang Timor Timur sendiri. Artinya, persis sama dengan teks sejarah Orde Baru bahwa bergabungnya provinsi ke-27 itu atas "desakan" petisi DPR Tim-Tim. Alasan lain, mereka juga khawatir penyapihan oleh Republik justru akan mengobarkan perang saudara antara faksi yang pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Juga, bahwa rakyat Tim-Tim akan semakin melarat. Buktinya, pemerintah pusat sampai menombok Rp 200 miliar tiap tahun. Pendapatan asli daerah cuma menyumbang 5-7 persennya. Argumen ini perlu diperdebatkan karena ada yang menyebutkan angka pendapatan Tim-Tim pada 1973, semasa Portugal, dari komoditi kopi saja sebesar US$ 3,5 juta.
Lepas dari argumen di atas, kesimpulan itu justru diperkuat argumen kalangan pro-kemerdekaan. Sikapnya lebih karena alasan pragmatis ketimbang substansial. Mereka menilai, operasi militer dan upaya diplomasi untuk tetap mengibarkan Merah Putih di kawasan itu telah gagal dan cuma memboroskan uang pajak rakyat. Keinginan untuk menghindari darah tumpah juga merupakan alasan lain. Sementara itu, alasan mendasar untuk kemerdekaan Tim-Tim, seperti "penjajahan" Republik atas daerah yang bukan miliknya, ternyata sangat kecil persentasenya.
Sikap ini juga searah dengan sudut pandang publik terhadap Xanana Gusmao. Di mata mereka, Panglima Tertinggi Falintil?pasukan gerilyawan yang memperjuangkan Timor Leste Merdeka?itu adalah pemberontak. Cuma seperempatnya yang melihat Presiden Conselho Nacional Resistencia de Timorese (CNRT/Gerakan Perlawanan Nasional Rakyat Tim-Tim) itu seorang pejuang kemerdekaan.
Walaupun dicap sebagai "sang pemberontak", kelompok terbesar ternyata menyatakan bahwa Xanana harus tetap dibui sebagai narapidana biasa. Artinya, mereka menolak desakan PBB dan dunia internasional untuk mengubahnya menjadi tahanan rumah.
Ada satu hal yang secara gamblang menjelaskan pemilihan sikap ini. Publik rupanya cukup khawatir bahwa Tim-Tim Merdeka akan memicu serentetan pergolakan separatisme di berbagai provinsi lain, misalnya di Aceh dan Irianjaya.
Meskipun demikian, bagian terbesar responden toh memilih referendum sebagai langkah terbaik penyelesaian masalah. Di mata mereka, orang Timor sendirilah yang harus menentukan nasib mereka sendiri. Sementara itu, kelompok lain yang lebih sedikit jumlahnya memilih menerima opsi pemerintahan Habibie: otonomi yang diperluas.
Jika hasil jajak pendapat?dengan metodologi ketat?ini cukup signifikan, opini publik ini sudah semestinya dijadikan bahan evaluasi para pendukung Timor Leste Merdeka. Jangan-jangan selama ini mereka terlalu disibukkan soal penggalangan dukungan internasional, dan gagal mengubah nada "suara rakyat Indonesia" yang juga cukup menentukan. Apalagi jika kata akhir ada di Sidang Umum MPR mendatang, ketika Megawati?dan mungkin Gus Dur?akan lebih berperan di Republik ini.
Buat kalangan yang tak rela, alasan utamanya Tim-Tim adalah bagian sah Republik, sesuai keinginan orang Timor Timur sendiri. Artinya, persis sama dengan teks sejarah Orde Baru bahwa bergabungnya provinsi ke-27 itu atas "desakan" petisi DPR Tim-Tim. Alasan lain, mereka juga khawatir penyapihan oleh Republik justru akan mengobarkan perang saudara antara faksi yang pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. Juga, bahwa rakyat Tim-Tim akan semakin melarat. Buktinya, pemerintah pusat sampai menombok Rp 200 miliar tiap tahun. Pendapatan asli daerah cuma menyumbang 5-7 persennya. Argumen ini perlu diperdebatkan karena ada yang menyebutkan angka pendapatan Tim-Tim pada 1973, semasa Portugal, dari komoditi kopi saja sebesar US$ 3,5 juta.
Lepas dari argumen di atas, kesimpulan itu justru diperkuat argumen kalangan pro-kemerdekaan. Sikapnya lebih karena alasan pragmatis ketimbang substansial. Mereka menilai, operasi militer dan upaya diplomasi untuk tetap mengibarkan Merah Putih di kawasan itu telah gagal dan cuma memboroskan uang pajak rakyat. Keinginan untuk menghindari darah tumpah juga merupakan alasan lain. Sementara itu, alasan mendasar untuk kemerdekaan Tim-Tim, seperti "penjajahan" Republik atas daerah yang bukan miliknya, ternyata sangat kecil persentasenya.
Sikap ini juga searah dengan sudut pandang publik terhadap Xanana Gusmao. Di mata mereka, Panglima Tertinggi Falintil?pasukan gerilyawan yang memperjuangkan Timor Leste Merdeka?itu adalah pemberontak. Cuma seperempatnya yang melihat Presiden Conselho Nacional Resistencia de Timorese (CNRT/Gerakan Perlawanan Nasional Rakyat Tim-Tim) itu seorang pejuang kemerdekaan.
Walaupun dicap sebagai "sang pemberontak", kelompok terbesar ternyata menyatakan bahwa Xanana harus tetap dibui sebagai narapidana biasa. Artinya, mereka menolak desakan PBB dan dunia internasional untuk mengubahnya menjadi tahanan rumah.
Ada satu hal yang secara gamblang menjelaskan pemilihan sikap ini. Publik rupanya cukup khawatir bahwa Tim-Tim Merdeka akan memicu serentetan pergolakan separatisme di berbagai provinsi lain, misalnya di Aceh dan Irianjaya.
Meskipun demikian, bagian terbesar responden toh memilih referendum sebagai langkah terbaik penyelesaian masalah. Di mata mereka, orang Timor sendirilah yang harus menentukan nasib mereka sendiri. Sementara itu, kelompok lain yang lebih sedikit jumlahnya memilih menerima opsi pemerintahan Habibie: otonomi yang diperluas.
Jika hasil jajak pendapat?dengan metodologi ketat?ini cukup signifikan, opini publik ini sudah semestinya dijadikan bahan evaluasi para pendukung Timor Leste Merdeka. Jangan-jangan selama ini mereka terlalu disibukkan soal penggalangan dukungan internasional, dan gagal mengubah nada "suara rakyat Indonesia" yang juga cukup menentukan. Apalagi jika kata akhir ada di Sidang Umum MPR mendatang, ketika Megawati?dan mungkin Gus Dur?akan lebih berperan di Republik ini.
Karaniya Dharmasaputra
INFO GRAFIS| Rela Timtim lepas dari RI? | Tidak | 60% | Ya | 28% | Ragu-ragu | 12% | | Jalan penyelesaian terbaik | Referendum | 49% | Menerima otonomi luas | 41% | Tidak tahu | 10% | | Alasan setuju Timtim merdeka? | Diplomasi dan ABRI gagal serta memboroskan uang negara | 68% | Menghindarkan pertumpahan darah | 60% | Rakyat Timtim akan lebih sejahtera | 22% | RI mencaplok Timtim secara tidak sah | 18% | RI mendapat simpati dunia internasional | 12% | Lain-lain | 14% | | Alasan tidak setuju Timtim merdeka? | Timtim bagian RI yang sah | 81% | Bisa terjadi perang saudara di Timtim | 46% | Rakyat Timtim akan jatuh miskin | 42% | Diplomasi dan ABRI sudah berhasil | 19% | Berarti RI mengalah terhadap tekanan negara asing | 9% | Lain-lain | 5% | | Apa seharusnya tindakan pemerintah terhadap Xanana? | Tetap menahannya sebagai napi biasa | 72% | Mengenakan tahanan rumah | 13% | Membebaskannya | 9% | Tidak menjawab | 6% | | Siapakah Xanana Gusmao? | Pemberontak | 47% | Pejuang kemerdekaan Timtim | 22% | Kriminal biasa | 15% | Kriminal biasa | 16% | | |
Metodologi jajak pendapat ini:
