Otonomi Daerah, Dulu dan Kelak

Subyek

Dulu (Berdasar UU No. 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah)

Yang Akan Datang (Berdasar RUU Pemerintahan Daerah)

Pertanggungjawaban Gubernur

Pemilihan gubernur

Pemilihan wali kota / bupati

Syarat wakil gubernur

Syarat wakil bupati / wali kota

Mendagri dan DPRD I, dengan model pertanggungjawaban yang tidak transparan

DPRD I memilih 5 kandidat untuk diajukan ke Mendagri, yang meneruskan daftar ini ke presiden. Hasilnya, ada 3 nama yang resmi sebagai calon gubernur. Bisa terjadi, nama yang muncul terakhir justru tidak ada dalam daftar pertama

DPRD II memilih 5 kandidat, diteruskan ke gubernur dan presiden, yang memeras kandidat menjadi tiga nama resmi calon.

Pegawai negeri yang diangkat presiden

Pegawai negeri, diangkat Mendagri

DPRD I, bila pertanggungjawaban tidak diterima, DPRD I bisa memecat gubernur

DPRD I berwenang memilih calon gubernur. Kalau disetujui pemerintah pusat, calon ini resmi sebagai gubernur. Kalau tidak, pemilihan oleh DPRD I diulang

DPRD II berwenang penuh memilih bupati / wali kota tanpa harus minta persetujuan pemerintah pusat

Tak perlu pegawai negeri, diangkat oleh DPRD I

Tak perlu pegawai negeri, diangkat DPRD II

Senja hari bagi kinclongnya kekuasaan para raja kecil

rama surya

"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486