SEPERTI bicara dengan mesin penjawab otomatis, begitulah sulitnya bicara dengan PT Telkom-satu-satunya penyedia jasa telepon publik di Indonesia. Awalnya, menghadapi desakan untuk menurunkan tarif, "mesin" Telkom hanya menyiapkan satu jawaban: "Kami tetap menaikkan tarif karena itu penting untuk investor". Mirip jawaban di komputer: "Jurusan yang Anda tuju salah".
Kamis pekan lalu, setelah rapat Menteri Perhubungan dengan DPR, keputusan itu berubah: tarif telepon hanya naik 15 persen (bukan 24 persen seperti semula) dan tarif lokal-3 (Jakarta-Tangerang-Bekasi), yang naik 3.092 persen, dihapuskan. Komisi IV DPR semula memang setuju tarif naik 24 persen, tapi protes mengalir bak air bah dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyiapkan boikot memakai telepon.
Perubahan itu jelas keputusan berat. Sampai awal pekan lalu, Dirjen Pos dan Telekomunikasi Sasmito Dirdjo masih melobi YLKI dengan menawarkan empat alternatif. Yakni, tarif tetap naik dengan sosialisasi yang transparan, tarif dikoreksi termasuk tarif lokal-3, tarif tidak naik tapi Telkom disubsidi dan ada reduksi tarif sampai periode tertentu. "Semua ditolak. Kami hanya ingin satu hal: tarif tidak naik dan tidak ada subsidi," kata Wakil Ketua YLKI, Agus Pambagio.
Apa dasarnya YLKI berkeras? Ada kalkulasi dari Econit Advisory Group, tanpa menaikkan tarif pun, Telkom pada 1998 lalu berhasil membukukan laba bersih Rp 1,168 triliun, naik 1,3 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lagi pula, pendapatan per kapita rakyat Indonesia justru melorot dari US$ 1.030 pada 1997 menjadi US$ 487 pada tahun lalu. Dan kenaikan seperti lokal-3 -jarak di atas 30 kilometer-terutama akan menjadi beban konsumen berpenghasilan menengah ke bawah. Bayangkan saja. Untuk menelepon dari Tangerang ke Bekasi saja ongkosnya lebih mahal ketimbang SLJJ Jakarta-Bandung, yaitu Rp 1.500 semenit pada jam sibuk.
Melihat masyarakat marah, DPR yang pernah meloloskan usulan Telkom ini juga berubah pikiran. Ketua Komisi IV, Burhanuddin Napitupulu, mengatakan pihaknya merasa kecolongan lantaran pada Januari 1999 lalu pemerintah tak menjelaskan soal pembagian tarif lokal menjadi tiga kategori. Bahkan, DPR waktu itu berbangga bisa mengurangi kenaikan tarif dari usulan 42 persen menjadi hanya 24 persen. Kamis lalu, di DPR, Menteri Perhubungan Giri Suseno setuju revisi kenaikan tarif yang 15 persen itu.
Keputusan ini tidak membuat YLKI surut. Yayasan nirlaba itu menerima kenaikan 15 persen itu dengan syarat agar dalam RUPS April nanti manajemen Telkom diganti. Syarat lain: Telkom harus meningkatkan efisiensinya, cetakan percakapan lokal diserahkan ke pelanggan, dan Telkom harus menjelaskan rencana perusahaan setiap tahunnya kepada masyarakat secara transparan. "Manajemen Telkom harus diganti karena terbukti tidak mampu mengelola perusahaan ini," kata Agus.
Hasil kajian YLKI dan Econit menyebutkan, inefisiensi Telkom antara lain terjadi karena utang valas yang tidak di-hedging jumlahnya besar, yaitu sekitar 89 persen dari US$ 455,4 juta. Akibatnya, Telkom rugi valas Rp 1,6 triliun (per September 1998). Dirut Telkom Asman Akhir Nasution mengatakan bahwa hanya satu perusahaan yang bersedia, dan upaya hedging itu dilakukan pada semester ketiga 1997-ketika fluktuasi rupiah semakin menggila. "Telkom tidak kreatif," kritik Direktur Pelaksana Econit, Arif Arryman.
Soal kerja sama operasi (KSO) di lima divisi regional-dengan mitra asing-juga jadi problem Telkom. Agus mengungkapkan, lima divisi itu tahun lalu merugi hingga Rp 1,8 triliun. Keuntungan Telkom, yang mengelola dua divisi sendiri sebesar Rp 600 miliar, jelas tak berarti apa-apa. Pembagian keuntungan yang dinikmati Telkom dari proyek KSO ini berkurang jauh dari 30 persen menjadi tinggal 10 persen. Cara pemberitahuan tagihan ke pelanggan juga tak efisien. Semula, penagihan dilakukan dengan menggunakan telepon 109, dan Telkom mendapat Rp 2 miliar setahun. Kini, setelah tagihan melalui surat, penghasilan itu praktis hilang. "Apa pantas konsumen yang harus menanggung akibat kegagalan manajemen?" kata Agus.
Karena itu, rencana boikot Telkom sudah disambut 15 ribu tanda tangan. "Mesin fax kami tak pernah berhenti," kata Agus. Tapi ini bukan boikot tak bayar rekening, melainkan ajakan hemat telepon, "menidurkan" telepon aktif, dan ajakan hanya pakai satu nomor telepon bagi yang punya lebih dari satu nomor. Serikat Pengacara Indonesia juga tetap akan mengajukan somasi kepada Telkom.
Jawaban Telkom singkat, "Boikot ya boikot, itu hak masyarakat," kata Asman. Yang mesti diingat, katanya, Telkom punya 38 ribu karyawan. Kalau karyawan Telkom ikut-ikutan mogok, operasi telepon di seluruh Indonesia terhenti, "Yang bingung Indonesia."
Agar Indonesia jangan bingung, setiap kenaikan tarif sudah waktunya dibahas terbuka, dan "mesin" Telkom harap jangan selalu disetel berbunyi: "Ini sudah final".
M. Taufiqurohman dan Hani Pudjiarti
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo"
Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9.
Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
