Semangat 'Asal Bukan Habibie' di Golkar

Di era Soeharto, Golongan Karya hampir lebih mirip juara paduan suara ketimbang partai yang memerintah. Apalagi kalau sudah menyangkut pencalonan orang nomor satu di negeri ini. Nada dasarnya cuma satu: setuju Soeharto. Sekarang, setelah Soeharto—yang juga Ketua Dewan Pembina Golkar—lengser, mesin politik Orde Baru ini seperti kehilangan dirigennya. Suara Beringin tak lagi kedengaran kompak. Riuh rendah belakangan soal bursa calon presiden dan wakil presiden memperlihatkan hal itu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa suara dari Slipi sekarang terbelah. Di satu kutub ada kelompok Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang menjagokan Habibie, dan di ujung lain ada Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) yang mengusung nama Akbar Tandjung—yang memang alumni dan bekas ketua umum HMI.

Menjelang Deklarasi Partai Golkar di Istora Senayan dan rapat kerja nasional (rakernas) di Jakarta pada 8-12 Maret mendatang di Hotel Indonesia, Jakarta, tarik ulur di kubu Beringin lebih terlihat terang-terangan. Santer terdengar kabar bahwa di forum itulah paket calon pimpinan nasional akan digodok. Rapat pleno pada Jumat malam memutuskan bahwa rakernas akan menelurkan sejumlah kriteria pemimpin nasional. Golkar juga akan menampung usulan calon presiden dari pengurus provinsi.

Sumber TEMPO yang mengikuti rapat itu mengungkapkan, kriteria itu jelas-jelas mengarah ke figur Habibie. Meski begitu, kuat juga desakan untuk tetap membuka peluang bagi Akbar. Soalnya, kriteria ''milik" Habibie, seperti menguasai teknologi dan punya pengalaman internasional, tidak akan dicantumkan. Akbar sendiri menjelaskan salah satu poin penting dari kriteria tersebut adalah: telah terbukti kepemimpinannya, baik dalam pemerintahan maupun di Golkar. Nah, dengan kriteria longgar ini, nama Akbar bisa ikut bersaing.

Adalah Ketua DPA Arnold Ahmad Baramuli yang pertama kali buka suara tentang urusan mengelus-elus jago ini. Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar ini gigih betul mempromosikan paket Habibie dan Panglima ABRI Wiranto sebagai calon RI Satu dan RI Dua berikutnya. Sejak awal Desember silam, ia sudah getol menyambangi kawasan timur Indonesia. Sambil menebar duit ratusan juta di setiap daerah yang dikunjunginya: Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Baramuli tak lupa menyelipkan pesan sponsor untuk memilih kolega sedaerahnya itu, juga untuk tetap menyokong Beringin.

Seorang sumber TEMPO menuturkan, formula ini berawal dari Silaturahmi Kerja Nasional ICMI di Yogyakarta, awal Desember tahun lalu. Saat itu nama Habibie disandingkan dengan Menteri Koperasi Adi Sasono, sebagai presiden dan wakil. Namun, paket ini batal dilansir karena Habibie takut Golkar keberatan dengan pencantuman nama oleh ICMI itu. Alasan lain, komposisi yang didominasi kalangan ICMI itu akan mudah dijadikan sasaran tembak lawan-lawan politiknya. Habibie lalu memilih Wiranto sebagai pendampingnya. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, yang mengikuti acara itu membenarkannya. Namun, katanya, paket itu bukan merupakan keputusan, melainkan cuma sebatas usulan yang berkembang di rapat.

Berbagai manuver itu kontan membuat kubu Akbar terkesiap. Soalnya, nama mantan ketua umum HMI yang dijagokan kelompok ini hilang dari peredaran. Maka, Senin dua pekan lalu, Ketua Pimpinan Pusat Golkar Marzuki Darusman membuat gebrakan. Ia melempar paket presiden dan wakil presiden sipil: Habibie dan Akbar Tandjung. Namun, keesokan harinya, Akbar buru-buru membantahnya. Meski tidak tegas-tegas menyatakan ketidaksediaannya, Ketua Umum Golkar ini bilang ingin berkonsentrasi pada pengumpulan suara pada pemilu mendatang. Ia bahkan secara diplomatis menyatakan dukungannya atas paket Baramuli itu. Sampai di sini, duet Habibie-Wiranto masih menggelinding kencang.

Namun, kemudian ada dua peristiwa menggegerkan. Yang pertama, saat Selasa dua pekan lalu Habibie membuat pernyataan mencengangkan di depan Forum Editor Asia-Jerman. Topik yang diangkatnya dahsyat: Prabowo mengepung Istana sehari setelah pengangkatan Habibie sebagai presi-den. Kedua, skandal penyadapan telepon Habibie dengan Jaksa Agung Andi M. Ghalib. Substansi percakapan itu lalu digugat orang banyak karena menggambarkan betapa Habibie sangat ragu dan bahkan melindungi ''guru besar" Soeharto.

Momentum ini rupanya tidak disia-siakan kubu Akbar. Mereka secara frontal mulai mengutak-atik pencalonan Habibie. Menurut sumber TEMPO, setelah statemen soal Prabowo itu, malam harinya di Kantor Pusat Golkar di Slipi, Jakarta, berlangsung rapat pleno. Pertemuan berlangsung keras. Saat itu, kata sumber ini lagi, tiga orang pengurus pusat secara terbuka menyoal manuver Baramuli yang dinilai telah menyalahi aturan. Mereka adalah Mahadi Sinambela (wakil sekjen), Marzuki Darusman, dan Freddy Latumahina (ketua). Mahadi membenarkan berlangsungnya rapat tersebut.

Namun, bagaimana peta kekuatan di Golkar? Menurut anggaran dasar dan rumah tangga, yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah rapat pleno pengurus pusat harian yang berjumlah 20 orang. Itu pun setelah menyaring masukan dari pengurus daerah di provinsi, untuk kemudian diputuskan di rapat pimpinan nasional. Kenyataannya, sampai sekarang belum pernah ada rapat resmi yang membahas materi tersebut. Jadi, kata Kiki—panggilan akrab Marzuki—Baramuli yang merupakan Wakil Ketua Dewan Penasihat itu tidak berhak menentukannya secara sepihak. Baramuli sendiri mengakui mekanisme tersebut. ''Itu usulan saya sebagai penasihat," kilahnya.

Selain soal aturan main itu, skandal telepon pun ditangkap kubu Akbar. Eki Syachrudin tanpa tedeng aling-aling menegaskan bahwa kasus penyadapan itu membuat kredibilitas Habibie ambruk sudah. ''Jika tetap mencalonkan Habibie, berarti Golkar mendukung calon yang sedang turun pamornya," ujar salah satu ketua Golkar ini. Pendapat serupa datang dari Marzuki. Tiga sampai enam bulan lalu, katanya, banyak yang menolak Habibie dan menerimanya sebatas pemerintahan transisi. Setelah periode krisis itu lewat, Habibie mulai bisa diterima. Belakangan, skandal penyadapan membuat kredibilitas Habibie dipertanyakan lagi. Namun pendapat ini ditepis Akbar sendiri, yang menyatakan Golkar tidak menilai pencalonan Habibie dari kasus tersebut.

Ada dua jurus yang digunakan kubu Akbar dalam menangkis gencarnya pencalonan Habibie tersebut. Pertama, seperti yang dikatakan Mahadi, sekarang ini Golkar bukan lagi mesin pengumpul suara untuk orang lain, seperti yang dilakukan semasa Soeharto. ''Golkar mencari suara untuk dirinya sendiri," tegasnya. Dan dalam pandangan kelompok ini, Habibie adalah ''orang lain" itu. Alasannya, Bung Rudy menjadi anggota Dewan Pembina Golkar karena titah Soeharto, bukan atas pilihan rakyat. Atau, dalam istilah Eki: bukan produk asli Golkar. Di mata Eki, nama Habibie masuk dalam daftar calon presiden cuma atas kedekatannya dengan orang-orang ICMI. Ia sendiri menjagokan duet Akbar-Marzuki yang menurutnya merupakan kader tulen Golkar. Sementara itu, Mahadi punya rumus menarik. Katanya, Soeharto berasal dari Indonesia bagian tengah (Jawa), sekarang Habibie dari timur (Sulawesi). Nah, selanjutnya adalah giliran bagian barat (Sumatra). Akbar berasal dari Sumatra Utara.

Jurus kedua, soal waktu pencalonan. Kubu Akbar menginginkan ''jualan jago" dilaksanakan setelah pemilu, sedangkan sekarang ini saatnya memikirkan bagaimana menggelembungkan suara di pemilu mendatang. Dalam penglihatan Bachtiar Aly yang menjagokan Habibie, ini bagian dari strategi kelompok Akbar. Soalnya, di satu sisi Akbar malah terkesan menjagokan Habibie. Jadi, saat ini kelompok pendukung Akbar seperti mati angin dengan pernyataan Akbar yang mendukung Habibie itu. Namun, di sisi lain, jika lebih dicermati Akbar sebenarnya belum tegas-tegas menolak. Bisa saja, katanya lagi, jika Golkar berhasil meraih suara cukup besar, Akbar akan tampil ke depan atas legitimasi prestasinya sebagai ketua umum yang sukses memenangkan Golkar.

Marzuki sendiri—yang menolak pencalonan dirinya sebagai wapres—tegas-tegas menginginkan paket sipil. Menurutnya, unsur militer dalam kepemimpinan nasional cuma akan menimbulkan ketegangan baru. Selain itu, pakem sipil-militer sudah ketinggalan zaman. Kalaupun terpaksa memasukkan kalangan baju hijau, yang bersangkutan harus mengundurkan diri sejak awal pencalonan.

Namun, membendung langkah militer ke Istana tampaknya tidak terlalu mudah. Eki sendiri mengakui Wiranto mendapat dukungan yang cukup luas dari kalangan Golkar. Selain dari Habibie sendiri, juga dari kalangan seperti Harmoko dan Abdul Gafur yang masih punya kursi di Golkar walau memudar pamornya. Juga, dengan mencalonkan Wiranto, kubu Habibie otomatis meraup tambahan 38 kursi yang sudah dikantongi militer secara gratis di Senayan. Ketua Fraksi ABRI Hari Sabarno, meski enggan menyebut nama, juga menyiratkan dukungannya atas duet Habibie-Wiranto itu.

Pertarungan tak cuma terjadi di pusat. Saat ini masing-masing kubu gencar melakukan penggalangan suara daerah. Saling klaim pun tak terhindarkan. Baramuli sesumbar semua daerah yang sudah dikunjunginya, mulai Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, termasuk Jakarta, berada di belakang Habibie. Kubu Akbar tak mau kalah gertak. Mahadi berani mengklaim suara 17 provinsi sudah ada di sakunya. ''Kalau di-vote, Akbar Tandjung nomor satu," katanya bersemangat. Ia juga mengingatkan, daerah Indonesia timur—yang sedang digenjot Baramuli—seperti NTT, Timor Timur, dan Irianjaya, belum tentu memilih Habibie. Apalagi, katanya, pengurus Tim-Tim sangat kecewa dengan opsi penyelesaian status daerah itu.

Di luar urusan saling klaim itu, berbagai poling memang menunjukkan nama Akbar kurang laku dijual. Menurut jajak pendapat TEMPO (lihat Monitor edisi ini) Habibie adalah tokoh partai terpopuler keempat di Jakarta. Poling Soegeng Sarjadi Syndicated juga demikian. Dari empat kali jajak pendapatnya, kata Soegeng kepada Fuadi dari TEMPO, peringkat Habibie konstan di nomor tiga. Cuma, hasil kedua poling ini masih bisa berubah karena dilaksanakan sebelum meledaknya kasus penyadapan, yang bisa memelorotkan kredibilitasnya.

Ternyata, suara pusat itu tak serta-merta berimbas ke daerah. Beberapa provinsi malah memunculkan calon alternatif. Dua di antaranya, Yogyakarta dan Jawa Timur, tegas-tegas menyebut nama Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ketua Golkar Yogyakarta H.M. Sudarno menyatakan kepada Idayanie dari TEMPO bahwa ia telah menerima usulan dari seluruh cabang untuk memilih Sultan.

Begitu pula halnya dengan Jawa Timur. Sebelum akhirnya menggulirkan nama Sultan, sempat beredar nama lain, seperti Try Sutrisno, yang baru saja mendirikan Partai Keadilan Persatuan. Sumber TEMPO di Golkar Jawa Timur menyatakan, kelompoknya menganut prinsip ''asal bukan Habibie". Ini bisa dirunut ke belakang, saat kubu Edi Sudradjat yang dijagokan pengurus Jawa Timur—yang didominasi purnawirawan—terpental di musyawarah nasional luar biasa lalu. Dalam pandangan kelompok ini, Habibie adalah calon dari kelompok yang membuat jago mereka keok, sehingga mereka lalu merancang berbagai manuver untuk menghadang kelompok ICMI yang mendukung Habibie. Penyaringan calon dilaksanakan tanpa melalui rapat kerja daerah, melainkan dengan mengedarkan formulir isian hanya kepada para ketua pengurus kabupaten, yang didominasi purnawirawan.

Selain perebutan suara di dalam, kubu Habibie juga melirik dukungan partai lain. Hal ini tentunya atas kesadaran bahwa perolehan suara Golkar, yang diperkirakan paling banter 20 persen, tak akan cukup mengantar Habibie ke gerbang Istana. Apalagi, gempuran dari dalam lumayan gencar. Seorang sumber TEMPO menyatakan bahwa kelompok Habibie hampir patah harapan terhadap Golkar. Karena itulah, sekarang mereka lebih memilih ''jalur partai Islam" dan basis lainnya untuk membukakan jalan bagi jagonya itu.

Dalam skenario itu, yang santer disebut adalah Persatuan Daulat Rakyat (PDR) yang didirikan Adi Sasono dan dikomandani Cacuk Sudarijanto. Organisasi ini punya basis potensial: pedagang kaki lima, petani, dan nelayan. Bahkan, menurut tabloid Adil, sejak Desember PDR telah menyebar 10 juta formulir dan membangun 300 cabang. Apalagi, entah ada kaitannya atau tidak, nyatanya saat ini sudah resmi berdiri sebuah partai bernama sama: Partai Daulat Rakyat. Adi sendiri membantah bahwa organisasinya itu adalah kendaraan politik Habibie. ''Itu rumor, PDR untuk membela rakyat kecil," katanya.

Partai Persatuan Pembangunan juga disebut-sebut akan mendukung Habibie. Menurut sumber TEMPO, di markas Ka'bah sedang digodok tiga nama calon RI Satu, yaitu Habibie, Wiranto, dan Ginandjar. Sedangkan Ketua Umum PPP, Hamzah Haz, cukup sebagai RI Dua. Skenario ini sulit dikonfirmasi. Hamzah Haz sendiri memilih jurus tutup mulut. Dan, yang jelas, skenario PPP belum tentu mulus.

Partai Bulan Bintang semula juga disebut basis suara Habibie. Cuma, sialnya, blunder statemen Bung Rudy soal pengepungan Prabowo membuat kesal para petinggi partai ini, yang juga dikenal merupakan sahabat dan pendukung Prabowo. Akibatnya, santer terdengar PBB akan membelokkan dukungannya. Salah satu ketuanya, Ahmad Sumargono, menyatakan kepada Darmawan dari TEMPO bahwa kasus itu, ditambah skandal penyadapan, memperkecil kans Habibie. Secara pribadi ia malah menolaknya mentah-mentah. ''Kalau saya sih sudah jelas, pokoknya tidak Habibie lagi," ujarnya tegas, sambil menyiratkan partainya juga akan menarik dukungan.

Jalan ke Istana jelas masih panjang dan berliku untuk Bung Rudy. Itu pun dengan catatan: kalau di tikungan ia tak kesrimpet lagi.

Karaniya Dharmasaputra, Hani Pudjiarti, Ali Nuryasin, Setiyardi (Jakarta), Jalil Hakim (Surabaya)