Perginya Seorang Jenderal Intel
Nama Sutopo memang tidak bisa dilepaskan dari dunia intelijen di Indonesia. Lelaki yang lahir di Klaten, 14 Mei 1927, itulah yang pertama kali memimpin Bakin setelah sebelumnya lembaga itu langsung dikomando oleh Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan Sutopo (1970-1974), Indonesia diguncang peristiwa Malari, kerusuhan anti-Jepang, yang menjadikan Sutopo harus ''terbuang" sebagai duta besar di Belanda.
Peristiwa Malari memang merupakan malapetaka yang menggambarkan betapa politik di Indonesia sepanjang Orde Baru adalah dunia yang dikuasai intrik-intrik kotor. Ketika itu—selain ketidaksukaan mahasiswa terhadap dominasi ekonomi Jepang di Indonesia—sudah menjadi rahasia umum bahwa saat itu terjadi persaingan antara Ali Moertopo, Deputi Bakin dan Asisten Pribadi Presiden, dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) merangkap Wakil Panglima ABRI Soemitro. Ali, seperti ditulis Soemitro dalam biografinya, Soemitro, dari Pangdam Mulawarman sampai Pangkopkamtib, menjalankan operasi-operasinya sendiri dengan bernaung di bawah jabatan asisten pribadi (aspri), yang bertanggung jawab kepada Soeharto. Padahal, ketika itu Ali Moertopo adalah bawahan Sutopo di Bakin. Akibatnya, menurut Soemitro, Topo memimpin Bakin dengan kikuk karena sering berbeda irama dengan Ali yang kerap tidak mendengarkan atasannya. Namun, hal ini disangkal Yoga Soegomo, orang yang kemudian menggantikan posisi Sutopo sebagai Kabakin. ''Sutopo sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dilakukan Ali, sepanjang hal itu dilakukannya di luar Bakin," kata Yoga kepada TEMPO.
Namun, tampaknya Sutopo memang terganggu dengan ulah Ali Moertopo. Dalam wawancaranya dengan majalah Jakarta-Jakarta, Juni 1993, ia sempat mengeluh. ''Ada kesan pada kawan-kawan di Bakin bahwa kalau salah, Bakin yang salah, tapi kalau berhasil, aspri yang berhasil," katanya.
Siapa pun yang bersalah, akhirnya Sutopo terpaksa harus berkemas ke Negeri Belanda sebagai konsekuensi Malari, dan ia menjabat sebagai duta besar selama empat tahun. Pada 1978, ia dipanggil kembali ke Tanah Air untuk memimpin Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas). Tugas ini sebetulnya bukan bidang yang baru baginya. Ketika disekolahkah pada Sekolah Staf dan Komando Tentara AS di Fort Leavenworth, Kansas, pada 1959, ia mendalami masalah pertahanan yang menjadi cikap bakal pendidikan Lemhanas.
Selepas memimpin Lemhanas, pada 1983 ia mulai masuk ke dunia sipil. Ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja, mendampingi Soedomo sebagai Menteri Tenaga Kerja. Di dunia sipil inilah, wajahnya mulai dikenal akrab oleh masyarakat. ''Gara-gara Pak Domo, saya jadi sering tampil di televisi dan dikenal orang," kata Sutopo suatu ketika.
Pada 1967, ketika Sutopo menjabat sebagai Asintel Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, ia mencanangkan operasi pokok militer, yakni operasi intelijen. Maklum, ketika itu kudeta PKI baru saja pecah. Sutopo-lah yang menentukan personel di tiap-tiap Kodam dan merekrut hakim seperti Ali Said di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) untuk mengadili tokoh-tokoh PKI. Ketika itu ia banyak ditakuti. Namun, sebagaimana layaknya intel, tidak banyak orang yang mengenali wajahnya. Hanya namanya yang menyebar ke mana-mana.
Kesuksesan Topo sebagai intel memang tidak sedikit. Dialah yang pernah membongkar penyamaran intel Soviet yang masuk ke Indonesia. Sutopo kemudian berhasil meyakinkan pemerintah agar Duta Besar Soviet ketika itu dipulangkan saja ke negara asalnya.
Sutopo adalah pribadi yang hangat, meski tertutup. Harry Tjan Silalahi dari CSIS, lembaga yang dibangun Ali Moertopo pada tahun 1970-an, menyebut Sutopo sebagai perwira militer yang tekun dan rajin mempelajari berbagai bidang. Selain lembaga intel yang dibentuknya, Sutopo juga meninggalkan seorang istri dan empat orang anak.
Arif Zulkifli, Arif A. Kuswardono, Iwan Setiawan
