Monitor
Sensor Pers Masih Perlu?
Khalayak menilai pemberitaan seputar kerusuhan Ambon telah mempertajam sentimen SARA. Di luar dugaan, responden ternyata tak berminat pada media yang semata-mata menjual cerita kebrutalan.
TRAGEDI Ambon tak hanya mengungkap kekejaman dan kekejian, tapi juga menimbulkan gugatan atas kredibilitas pers. Temuan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyatakan bahwa warga setempat cenderung enggan membaca atau menonton media elektronik. Di mata mereka, pemberitaan kasus Ambon tak lagi obyektif, karena terlalu berpihak dan mengada-ada. Dan semua itu mengakibatkan kesimpang-siuran.
Ketua Kontras, Munir, menampilkan satu contoh. Sebagian media mengekspos cerita seram tentang penjagalan terhadap seorang ibu beserta jabang bayi tujuh bulan yang dikandungnya. Tak lupa ditulis—dengan huruf dicetak tebal—agama si ibu. Tim pencari fakta sempat terperangah ketika kemudian bertemu dengan dua lelaki yang sama-sama mengaku suami ibu tersebut. Yang satu mengaku beragama Islam, yang lain Kristen.
Pandangan warga Ambon tentang liputan pers yang tidak obyektif dan mengada-ada ternyata tak jauh berbeda dengan penduduk Jakarta yang menjadi responden jajak pendapat TEMPO. Sebagian besar melihat tragedi itu sebagai—menurut kamus Orde Baru—kerusuhan SARA, khususnya agama. Nah, menurut penilaian kalangan tersebut, sudut pemberitaan media telah mempertajam sentimen itu. Kritik pedas seperti ini rupanya bersumber dari penilaian mereka terhadap pemberitaan yang terlalu mengumbar "jurnalisme usus terburai" dengan mengeksploitasi kekejaman yang terjadi. Faktor di atas bisa merupakan faktor penyumbang yang menyebabkan terbelahnya opini publik soal perlu tidaknya media menurunkan pemberitaan tentang kerusuhan seperti itu. Sebagian—jumlahnya sedikit lebih banyak—berpandangan bahwa media harus tetap memberitakan apa adanya. Sebagian lain meminta pers memberlakukan "sensor diri" atas setiap berita yang bisa memperuncing pertikaian "SARA".
Meskipun demikian, dalam hal prinsip "tak berpihak", rapor media masih biru. Cuma sedikit—kurang dari seperlima—yang melihat pemberitaan Ambon berat sebelah. Temuan itu menjadi menarik, karena itulah bukti bahwa publik tak terjebak ke dalam pola pikir emosional. Responden jajak pendapat ini sebagian besar beragama Islam (88 persen) sisanya dari kalangan non-Islam (hampir seluruhnya Kristen dan Katolik). Pemeriksaan silang atas seluruh jawaban terhadap pengelompokan agama ternyata menunjukkan bahwa soal agama tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam menyikapi persoalan.
Kecenderungan itu makin diperkuat oleh hasil pemantauan perasaan khalayak setelah membaca atau menonton pemberitaan tragedi itu. Cuma sebagian kecil yang naik pitam, lalu ingin maju perang untuk membela salah satu kelompok. Sebagian besar responden justru jengkel melihat ketidakbecusan aparat dalam menanganinya. Sebagai catatan, Jenderal Wiranto baru menerjunkan tim 19 perwira ke Ambon setelah ratusan nyawa melayang. Khalayak lain mengkhawatirkan, jangan-jangan aksi gelap mata itu merembet ke tempat lain. Namun, cukup banyak juga yang bersikap positif. Mereka tergugah untuk mencegah agar peristiwa kelam itu tidak sampai terulang lagi.
Arus positif juga terlihat pada jenis berita yang diminati. Ketimbang mengikuti alur skenario film horor yang sekadar menggedor urat takut, publik menginginkan media yang cerdas. Mayoritas audiens menyatakan berita yang paling menarik minat mereka adalah laporan investigatif yang mampu mengungkap secara jernih faktor penyebab dan aktor di balik kerusuhan. Pokoknya, mereka tak sudi membeli informasi yang cuma menjual cerita-cerita yang sarat dengan percikan darah, kepala terpenggal, atau berita pembantaian lainnya. Mereka ingin agar kekerasan segera dihentikan, pelakunya ditangkap, dan faktor penyebabnya diidentifikasi dan dibenahi.
Jajak pendapat ini bisa dianggap—oleh pihak pengelola media—sebagai kritik pada zaman yang disebut-sebut sebagai "era kebebasan pers". Sebagai sebuah institusi yang salah satu tugasnya mengkritik, wajar bila pers juga memerlukan kritik. Tujuannya untuk mencegah agar mereka tidak terjerumus ke dalam dua hal: menjadi corong pemerintah dan kelompok tertentu atau sekadar penjaja berita. Kritik itu harus segera disikapi. Karena, jika tidak, para "wakil rakyat" di Senayan sudah berancang-ancang menjadikannya sebagai mesiu untuk memborbardir Menteri Penerangan Mohammad Yunus yang mereka anggap "kelewat maju" dalam soal kebebasan pers.
Ketua Kontras, Munir, menampilkan satu contoh. Sebagian media mengekspos cerita seram tentang penjagalan terhadap seorang ibu beserta jabang bayi tujuh bulan yang dikandungnya. Tak lupa ditulis—dengan huruf dicetak tebal—agama si ibu. Tim pencari fakta sempat terperangah ketika kemudian bertemu dengan dua lelaki yang sama-sama mengaku suami ibu tersebut. Yang satu mengaku beragama Islam, yang lain Kristen.
Pandangan warga Ambon tentang liputan pers yang tidak obyektif dan mengada-ada ternyata tak jauh berbeda dengan penduduk Jakarta yang menjadi responden jajak pendapat TEMPO. Sebagian besar melihat tragedi itu sebagai—menurut kamus Orde Baru—kerusuhan SARA, khususnya agama. Nah, menurut penilaian kalangan tersebut, sudut pemberitaan media telah mempertajam sentimen itu. Kritik pedas seperti ini rupanya bersumber dari penilaian mereka terhadap pemberitaan yang terlalu mengumbar "jurnalisme usus terburai" dengan mengeksploitasi kekejaman yang terjadi. Faktor di atas bisa merupakan faktor penyumbang yang menyebabkan terbelahnya opini publik soal perlu tidaknya media menurunkan pemberitaan tentang kerusuhan seperti itu. Sebagian—jumlahnya sedikit lebih banyak—berpandangan bahwa media harus tetap memberitakan apa adanya. Sebagian lain meminta pers memberlakukan "sensor diri" atas setiap berita yang bisa memperuncing pertikaian "SARA".
Meskipun demikian, dalam hal prinsip "tak berpihak", rapor media masih biru. Cuma sedikit—kurang dari seperlima—yang melihat pemberitaan Ambon berat sebelah. Temuan itu menjadi menarik, karena itulah bukti bahwa publik tak terjebak ke dalam pola pikir emosional. Responden jajak pendapat ini sebagian besar beragama Islam (88 persen) sisanya dari kalangan non-Islam (hampir seluruhnya Kristen dan Katolik). Pemeriksaan silang atas seluruh jawaban terhadap pengelompokan agama ternyata menunjukkan bahwa soal agama tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam menyikapi persoalan.
Kecenderungan itu makin diperkuat oleh hasil pemantauan perasaan khalayak setelah membaca atau menonton pemberitaan tragedi itu. Cuma sebagian kecil yang naik pitam, lalu ingin maju perang untuk membela salah satu kelompok. Sebagian besar responden justru jengkel melihat ketidakbecusan aparat dalam menanganinya. Sebagai catatan, Jenderal Wiranto baru menerjunkan tim 19 perwira ke Ambon setelah ratusan nyawa melayang. Khalayak lain mengkhawatirkan, jangan-jangan aksi gelap mata itu merembet ke tempat lain. Namun, cukup banyak juga yang bersikap positif. Mereka tergugah untuk mencegah agar peristiwa kelam itu tidak sampai terulang lagi.
Arus positif juga terlihat pada jenis berita yang diminati. Ketimbang mengikuti alur skenario film horor yang sekadar menggedor urat takut, publik menginginkan media yang cerdas. Mayoritas audiens menyatakan berita yang paling menarik minat mereka adalah laporan investigatif yang mampu mengungkap secara jernih faktor penyebab dan aktor di balik kerusuhan. Pokoknya, mereka tak sudi membeli informasi yang cuma menjual cerita-cerita yang sarat dengan percikan darah, kepala terpenggal, atau berita pembantaian lainnya. Mereka ingin agar kekerasan segera dihentikan, pelakunya ditangkap, dan faktor penyebabnya diidentifikasi dan dibenahi.
Jajak pendapat ini bisa dianggap—oleh pihak pengelola media—sebagai kritik pada zaman yang disebut-sebut sebagai "era kebebasan pers". Sebagai sebuah institusi yang salah satu tugasnya mengkritik, wajar bila pers juga memerlukan kritik. Tujuannya untuk mencegah agar mereka tidak terjerumus ke dalam dua hal: menjadi corong pemerintah dan kelompok tertentu atau sekadar penjaja berita. Kritik itu harus segera disikapi. Karena, jika tidak, para "wakil rakyat" di Senayan sudah berancang-ancang menjadikannya sebagai mesiu untuk memborbardir Menteri Penerangan Mohammad Yunus yang mereka anggap "kelewat maju" dalam soal kebebasan pers.
Karaniya Dharmasaputra
INFO GRAFIS| Apa sisi negatif pemberitaan Ambon? | Terlalu menonjolkan kekejaman | 38% | Tidak berdasarkan fakta | 27% | Berpihak | 18% | Tidak tahu | 17% | | Media mempertajam sentimen SARA? | Ya | 77% | Tidak | 7% | Ragu-ragu | 15% | | Yang paling menarik | Mengungkap aktor dan faktor penyebab | 60% | Runutan peristiwa | 18% | Gambaran rinci kekejaman | 10% | Alternatif pemecahan masalah | 10% | Tidak tahu | 2% | Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban | | Bagaimana seharusnya pemberitaan media? | Memberitakan apa adanya, termasuk soal SARA | 50% | Mengenyampingkan berita yang memperuncing SARA | 48% | Tidak tahu | 2% | | Perasaan Anda atas pemberitaan Ambon | Kesal atas ketidakbecusan aparat | 67% | Waswas akan merembetnya kerusuhan | 36% | Ingin mencegah jangan terulang lagi | 27% | Marah, ingin membela salah satu kelompok | 16% | Biasa saja seperti berita lain | 5% | Tidak tahu | 1% | Responden dapat memilih lebih dari satu jawaban | | ||||||||
Metodologi jajak pendapat ini:
Penelitian ini dilakukan oleh Majalah TEMPO bekerja sama dengan Insight. Pengumpulan data dilakukan terhadap 506 responden di lima wilayah DKI pada 3-9 Maret 1999. Dengan jumlah responden tersebut, tingkat kesalahan penarikan sampel (sampling error) diperkirakan 5 persen.
Penarikan sampel dilakukan dengan metode random bertingkat (multistages sampling) dengan unit kelurahan, RT, dan kepala keluarga. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi antara wawancara tatap muka dan melalui telepon.
