Opini
Ambon dan ABRI
ABRI dalam keadaan sulit. Tapi jika tugas untuk menenteramkan Ambon berhasil, sekali mengayuh dayung....
AMBON jadi batu ujian bagi ABRI di masa gawat ini. Jika tugas yang kini dipanggul oleh tim Mayjen Suaidi Marasabessy berhasil, banyak hal yang akan diperoleh. Pertama, ketenteraman masyarakat di kota yang luluh-lantak itu. Kedua, perbaikan keterampilan ABRI sendiri dalam memadamkan kerusuhan sosial tanpa memakai cara lama yang brutal. Ketiga, bisa jadi bahan pemikiran kembali posisi tentara di masa depan. Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.
ABRI memang dalam keadaan sulit. Dengan jumlah personel yang kurang dari setengah juta, dalam wilayah yang dihuni oleh 200 juta manusia, tentara amat terbatas kapasitasnya untuk menghadapi kerusuhan seperti di Ambon yang kini juga meledak (kembali) di Kalimantan Barat. Sudah lama sebetulnya ABRI menampakkan kelemahannya. Hanya hal ini—karena tak adanya kebebasan berbicara—belum pernah dibicarakan secara terbuka.
Selama lebih dari 20 tahun tentara mencoba mengatasi persoalan di Timor Timur, Aceh, dan Irian, tapi hasilnya justru sesuatu yang salah. Rakyat Timor Timur secara berarti tetap mendukung perlawanan terhadap "integrasi". Di Aceh, kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap rakyat—atas nama negara kesatuan—justru meretakkan negara kesatuan itu sendiri. Hal yang sama terjadi akibat kebrutalan di Irianjaya.
Pahit untuk mengakui semua itu. Lebih tak enak lagi melihat sebabnya: kegagalan itu berhubungan dengan sistem politik yang ada. Sistem itu tidak bisa menyediakan lembaga demokrasi di daerah yang bisa bertindak sebagai "sistem peringatan dini" jika konflik sosial sedang meradang. Sistem politik itu pula yang menyebabkan posisi ABRI kebal dari kritik, dan karena itu mudah sekali terjerumus. Menyiksa, memerkosa, dan menculik dengan mudah dilakukan di daerah operasi ataupun di luarnya. Kiasan tentara sebagai ikan dan rakyat sebagai air kini sudah tak terdengar lagi.
Dalam pada itu, ada sebuah paradoks. Posisi ABRI sebagai sebuah pusat kekuasaan yang utama menyebabkan organ ini mudah retak. Karir tentara dengan gampang jadi arena persaingan naik ke atas (lihat Kolom Onghokham, halaman 38). Persaingan wajar, tetapi selama 10 tahun terakhir ini sesuatu yang dulu dibanggakan ABRI tampak mulai rusak: dulu di dalam tubuh tentara tidak ada persoalan suku dan agama, bahkan ras, kini persoalan Islam dan Kristen dalam karir, penempatan personel, dan penugasan jadi pertimbangan.
Meskipun ini masih terkendali dan sudah mulai dikoreksi, akibatnya masih terasa. Menghadapi bentrokan Ambon, Panglima ABRI harus pandai-pandai memilih mereka yang ditugasi berdasarkan latar belakang suku dan agama. Di satu pihak, ini menunjukkan kearifan. Tapi, jika ini terus-menerus terjadi, efektivitas tentara akan hilang. Sebab itu sungguh diharapkan bahwa misi di Ambon berhasil, dan ABRI mengoreksi kesalahannya di masa lalu. Kita tahu niat itu ada. Tinggal hasilnya.
ABRI memang dalam keadaan sulit. Dengan jumlah personel yang kurang dari setengah juta, dalam wilayah yang dihuni oleh 200 juta manusia, tentara amat terbatas kapasitasnya untuk menghadapi kerusuhan seperti di Ambon yang kini juga meledak (kembali) di Kalimantan Barat. Sudah lama sebetulnya ABRI menampakkan kelemahannya. Hanya hal ini—karena tak adanya kebebasan berbicara—belum pernah dibicarakan secara terbuka.
Selama lebih dari 20 tahun tentara mencoba mengatasi persoalan di Timor Timur, Aceh, dan Irian, tapi hasilnya justru sesuatu yang salah. Rakyat Timor Timur secara berarti tetap mendukung perlawanan terhadap "integrasi". Di Aceh, kekerasan yang dilakukan oleh militer terhadap rakyat—atas nama negara kesatuan—justru meretakkan negara kesatuan itu sendiri. Hal yang sama terjadi akibat kebrutalan di Irianjaya.
Pahit untuk mengakui semua itu. Lebih tak enak lagi melihat sebabnya: kegagalan itu berhubungan dengan sistem politik yang ada. Sistem itu tidak bisa menyediakan lembaga demokrasi di daerah yang bisa bertindak sebagai "sistem peringatan dini" jika konflik sosial sedang meradang. Sistem politik itu pula yang menyebabkan posisi ABRI kebal dari kritik, dan karena itu mudah sekali terjerumus. Menyiksa, memerkosa, dan menculik dengan mudah dilakukan di daerah operasi ataupun di luarnya. Kiasan tentara sebagai ikan dan rakyat sebagai air kini sudah tak terdengar lagi.
Dalam pada itu, ada sebuah paradoks. Posisi ABRI sebagai sebuah pusat kekuasaan yang utama menyebabkan organ ini mudah retak. Karir tentara dengan gampang jadi arena persaingan naik ke atas (lihat Kolom Onghokham, halaman 38). Persaingan wajar, tetapi selama 10 tahun terakhir ini sesuatu yang dulu dibanggakan ABRI tampak mulai rusak: dulu di dalam tubuh tentara tidak ada persoalan suku dan agama, bahkan ras, kini persoalan Islam dan Kristen dalam karir, penempatan personel, dan penugasan jadi pertimbangan.
Meskipun ini masih terkendali dan sudah mulai dikoreksi, akibatnya masih terasa. Menghadapi bentrokan Ambon, Panglima ABRI harus pandai-pandai memilih mereka yang ditugasi berdasarkan latar belakang suku dan agama. Di satu pihak, ini menunjukkan kearifan. Tapi, jika ini terus-menerus terjadi, efektivitas tentara akan hilang. Sebab itu sungguh diharapkan bahwa misi di Ambon berhasil, dan ABRI mengoreksi kesalahannya di masa lalu. Kita tahu niat itu ada. Tinggal hasilnya.
