Yudhoyono Kasad, Syafrie Kaster?
Ibarat angin, gosip ini bertiup kencang di markas besar militer di Cilangkap dan Medan Merdeka Barat. Seorang sumber yang dekat dengan petinggi ABRI mengabarkan, Jumat pekan lalu, Panglima ABRI Jenderal Wiranto meneken surat keputusan penggantian Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dan Kepala Staf Teritorial (Kaster). Posisi Kasad yang dipegang Jenderal Subagyo H.S. diserahkan ke Letjen Susilo Bambang Yudhoyono.
Konon, Subagyo dinilai kurang pas dengan gaya kepemimpinan Wiranto. Kabarnya, Subagyo ditugasi sebagai duta besar di salah satu negara penting di Eropa. Tapi sumber lain yang dekat dengan Sekretariat Negara menyebut bahwa Subagyo bakal menjadi duta besar di Malaysia. "Pak Bagyo memang bilang mau parkir dululah," kata sumber TEMPO.
Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Pangdam Jaya yang kini menjadi staf di Cilangkap, bakal mengisi posisi Kaster yang ditinggalkan Yudhoyono itu. Padahal selama ini karir Sjafrie dinilai tamat setelah pecahnya kerusuhan Mei. Sayangnya, semua petinggi ABRI rapat-rapat menutup informasi. Kepala Pusat Penerangan ABRI Mayjen Syamsul Maarif juga membantah kabar ini. "Enggak ada pergantian apa pun," katanya.
| Menteri Kampanye, Tak Usah Ya |
Serba-serbi pemilu kali ini berarakan dari Bina Graha dan Imam Bonjol. Entah apa kriterianya, pemerintah, seusai sidang kabinet, menyiarkan larangan kampanye bagi sejumlah menteri (dalam negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, pengawasan dan penertiban aparatur negara) dan Jaksa Agung. Tapi yang jelas "basah" Golkarnya karena Menteri-Sekretaris Negara Akbar Tandjung; Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita; dan Ketua DPA Baramuli, misalnya, sejauh ini boleh-boleh saja.
Aneh. Mengapa hanya menteri yang memang jauh dari panggung kampanye itu? Bagaimana pula dengan pejabat negara? Silang pendapat pun merebak. Apalagi sejauh ini sudah menjadi rahasia umum, jika menteri berkampanye untuk partai yang tengah berkuasa, susah untuk tidak memanfaatkan fasilitas negara, apa pun bentuknya. Itulah sebabnya Rudini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), langsung nyeletuk, "Semua menteri dan pejabat negara lebih baik tidak menjadi juru kampanye."
Bisa jadi sikap itulah yang bakal diambil dalam sidang pleno KPU, ketika memutuskan rambu-rambu kampanye, Senin pekan ini. Tapi seabrek persoalan juga mendesak diselesaikan KPU dan Panitia Pemilihan Indonesia yang diketuai Jacob Tobing, dari ihwal independensi anggotanya?termasuk aturan berkampanye?sampai jawaban atas "gugatan" 12 partai yang tak lolos verifikasi Tim Sebelas tempo hari. Sejumlah tokoh partai tersebut sempat menekan Nurdin Poernomo, wakil dari Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, agar meneken surat pernyataan yang akan membahas nasib mereka.
| Calon Ditolak, Gubernur Mundur |
Boleh jadi Muchlis Ibrahim bakal tercatat sebagai satu-satunya gubernur yang mundur dalam 30 tahun terakhir ini. Gubernur Sumatra Barat (Sum-Bar) ini kecewa atas keputusan Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid dan Presiden Habibie. "Kalau atasan sudah tak percaya, tidak mungkin lagi saya bekerja," katanya. Calon Muchlis untuk jabatan wakil gubernur, Rahjudin, ditolak para bos besarnya di Jakarta. Alasannya, si calon masih berstatus anggota DPR Pusat.
Kecewa? Jelas. "Saya tak bisa tidur tiga hari. Sakit rasanya hati ini," kata Muchlis. Usul pun diubah. Kali ini, Muchlis menjagokan Nurmawan, Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sum-Bar. Eh, juga ditepis. Yang terpilih justru Zainal Bakar. Kontan, Muchlis meradang. Ia mengajukan permohonan mengundurkan diri. Pekan lalu, Muchlis tak bersedia menghadiri pelantikan Zainal di Jakarta. Habibie pun mengabulkan permintaan Muchlis. Untuk sementara, pemerintah Sum-Bar akan ditangani oleh tim khusus.
Mundurnya Muchlis memicu berbagai komentar. Tak sedikit yang menilai Muchlis sekadar angkuh. Begitu kemauannya tak dituruti, ia langsung mundur. Tapi banyak juga yang memuji Muchlis, misalnya Datuk Panghulu Radjo, orang berpengaruh di Padang, yang berkata, "Ambo pujikan dia. Biasanya, dalam politik, harga diri acap mati."
| Yoshihara Masih Dicekal |
Ada kabar sedih dari Prof. Yoshihara Kunio. Penulis buku Kapitalisme Semu di Asia Tenggara ini tak bisa berkunjung ke Indonesia. Dua pekan lalu, "Dia sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, tapi ditolak petugas imigrasi," kata T. Igarashi, rekan Yoshihara yang kini menjadi Kepala Perwakilan Center for Southeast Asian Studies, Jakarta.
Delapan tahun lalu, buku Yoshihara dilarang beredar oleh Jaksa Agung. Maklum, Yoshihara membedah kolusi antara pengusaha di Asia Tenggara dan para penguasa, yang membuat bisnis pengusaha menjadi berkibar-kibar. Kala itu, mantan presiden Soeharto tersinggung atas analisis tersebut. Buntutnya, Juni 1995, Yoshihara resmi masuk daftar cekal.
Seiring dengan lengsernya Soeharto, Yoshihara yakin namanya sudah terhapus dari daftar cekal. Apalagi, Ben Anderson, indonesianis dari Cornell University dan penulis buku Imagined Communities, yang juga dicekal, sudah boleh bertandang ke Indonesia. Maka, dua bulan lalu, Yoshihara merancang kunjungan ke Jakarta. "Dia ingin bertemu dengan kawan-kawan lama seperti (sejarawan) Onghokham dan Jenderal TNI (Purn.) A.H. Nasution," kata Igarashi.
Sayang, keinginan Yoshihara harus dipendam dulu. September lalu, status cekal Yoshihara diperpanjang sampai September 1999. Muhammad Mudakir, Dirjen Imigrasi, mengaku tak tahu-menahu alasan perpanjangan status cekal itu. Alasan Mudakir, seperti biasa, "Saya kan cuma tukang jaga pintu." Sabar, Prof. Yoshihara.
